Menteri Agama Minta Sejumlah Program Diawasi KPK, Termasuk Ibadah Haji
- Menteri Agama dan jajaran Kemenag ingin program diawasi KPK, termasuk ibadah haji
- Kemenag juga meminta pengawasan program pendidikan oleh KPK
- Nasaruddin berharap kerja sama ini dilaksanakan dengan membuat nota kesepahaman untuk mencegah korupsi di Kementerian Agama
Jakarta, IDN Times - Menteri Agama Nasaruddin Umar dan jajaran kementerian mendatangi Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Mereka ingin sejumlah program yang berada dalam wewenang Kemenag diawasi KPK, termasuk pelaksanaan ibadah haji.
“Kami minta betul kepada KPK mendampingi kami di dalam menjalankan beberapa program-program khusus ya, termasuk masalah haji,” ujarnya di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Selasa (19/11/2024).
1. Kemenag minta KPK awasi sejumlah program lain
Selain itu, Nasaruddin meminta KPK juga mengawasi program lainnya. Khususnya terkait pendidikan.
“Termasuk juga menyangkut masalah-masalah pendidikan, maka itu kami mohon masalah pencegahan kita kerja sama dengan bagus, termasuk pendidikan kemudian koordinasi, monitoring dan seperti pendampingan di daerah juga,” ujar Nasaruddin.
2. Kemenang serius ingin kerja sama dengan KPK
Nasaruddin berharap permintaan ini serius dilaksanakan dengan membuat nota kesepahaman. Tentu diharapkan tak ada korupsi di Kementerian Agama.
“Harapan masyarakat terhadap Kementerian Agama, mengkhendaki pembersihan, kemudian efektivitas dan efisien bisa terwujudkan,” ujar Nasaruddin.
3. KPK bakal siapkan nota kesepahaman
Dalam kesempatan yang sama, Wakil Ketua KPK Nurul Ghufron menyambut baik permintaan dari Kemenag. Nota kesepahaman pun akan disiapkan.
“Meng-update MoU kesepakatan dengan KPK berkaitan dengan banyak hal yang telah dilakukan bersama KPK mulai dari peningkatan pendidikan antikorupsi di jaringan pendidikan agama mulai pendidikan dasar, menengah sampai pendidikan tinggi,” ujar Ghufron.
