Okky Madasari: Ada RT hingga Kades Arahkan Warga Pilih Paslon Tertentu
Warga menunjukkan model surat suara pemilihan presiden saat simulasi pencoblosan pemilu di TPS 31 Penancangan Kota Serang, Banten, Selasa (30/1/2024). (ANTARA FOTO/Asep Fathulrahman)
Follow IDN Times untuk mendapatkan informasi terkini. Klik untuk follow WhatsApp Channel & Google News
Jakarta, IDN Times - Omong-Omong Media mengungkapkan adanya dugaan perangkat warga mulai dari RT hingga Kepala Desa yang mengarahkan warga untuk memilih pasangan calon presiden dan wakil presiden tertentu dalam Pemilu 2024.
"Di banyak TPS dan lingkungan yang dipantau menjelang coblosan, kepala-kepala desa, ketua lingkungan di bawah mulai dari Ketua RT, RW, Dukuh (Dusun) itu sudah bergerak memenangkan, mengarahkan pemilih untuk mencoblos satu paslon," kata Founder Omong-Omong Media, Okky Madasari, Sabtu (17/2/2024).
1. Pemilihan caleg juga diarahkan
ilustrasi surat suara (ANTARA FOTO/Raisan Al Farisi)Okky menjelaskan, modus ini tidak hanya terjadi pada pemilihan presiden. Namun, juga terjadi pada pemilihan caleg.
"Bahkan di level caleg pun juga melibatkan kepala desa, RT, RW dukuh untuk memenangkan satu pasangan tertentu," ujarnya.
Baca Juga: Mahfud MD: MK Pernah Batalkan Hasil Pemilu Curang
2. Ada berbagai cara untuk mengarahkan warga memilih
Editor’s picks
Ilustrasi warga menggunakan hak pilih di TPS. (IDN Times/Muhammad Nasir)Ada berbagai cara yang dilakukan untuk mengarahkan warga. Mulai dari pendekatan tak langsung, hingga ancaman verbal.
"Kepala-kepala lingkungan ini juga aktif membagikan sembako, sarung, atau uang tunai dalam lingkup program bansos atau pribadi menjelang hari pencoblosan," ujarnya.
Baca Juga: Uhuy, Suara Komeng Kalahkan Ganjar-Mahfud di Jawa Barat
3. Pemantauan berlangsung di enam provinsi
Warga memasukkan surat suara saat mengikuti simulasi pemungutan dan penghitungan suara Pemilu 2024 di Alun Alun Sidoarjo, Jawa Timur, Selasa (30/1/2024). (ANTARA FOTO/Umarul Faruq)Temuan itu didapat melalui pemantauan Omong-Omong Media di sejumlah daerah. Daerah itu antara lain ada di enam provinsi, 17 kabupaten/kota yang terdiri dari Jabodetabek, Jawa Tengah, Jawa Timur, Bali, dan Sulawesi Selatan.
"Pemantauan kami dimulai satu minggu sebelum pemilihan dengan pemantauan intensifnya h-2 sampai h+1," ujarnya.
Topik:
Berita Terkini Lainnya
