Trump Ancam Setop Dukung Irak jika Eks PM Maliki Terpilih Lagi

mantan Presiden AS Barack Obama dan mantan PM Irak Nouri al-Maliki (Spc. Kimberly Millett, USA, Public domain, via Wikimedia Commons)

Trump menyoroti kegagalan masa jabatan Maliki sebelumnya sebagai alasan penolakan AS. Politisi Partai Dawa itu dituduh membiarkan negara terperosok dalam kemiskinan serta kekacauan akut selama memimpin pada periode 2006 hingga 2014.

Washington menganggap kebijakan sektarian Maliki di masa lalu menjadi pemicu utama radikalisasi kelompok Sunni. Situasi tersebut menciptakan lahan subur bagi kebangkitan kelompok ekstremis Islamic State (ISIS) yang sempat menguasai sebagian besar wilayah Irak.

Trump mengklaim, tanpa bantuan AS, Baghdad tidak memiliki peluang untuk bangkit.

"Terakhir kali Maliki berkuasa, negara itu terperosok dalam kemiskinan dan kekacauan total. Itu tidak boleh dibiarkan terjadi lagi," tulis Trump di Truth Social, dikutip France 24.

Sebelumnya, Menteri Luar Negeri AS Marco Rubio juga telah menyampaikan kekhawatiran serupa kepada PM Irak Mohammed Shia al-Sudani. Rubio menilai pemerintahan yang dikendalikan oleh Iran tidak akan bisa memprioritaskan kepentingan rakyat Irak.

Presiden AS, Donald Trump (The White House, Public domain, via Wikimedia Commons)

Ancaman penghentian bantuan AS dapat berdampak serius bagi perekonomian Irak. AS memegang kendali atas sebagian besar pendapatan ekspor minyak Irak yang tersimpan di Federal Reserve Bank, New York.

Pengaturan keuangan tersebut telah berlaku sejak invasi AS yang menggulingkan Saddam Hussein pada 2003. Mekanisme ini memberikan Gedung Putih daya tawar untuk mempengaruhi kebijakan politik dalam negeri Irak.

Hasil penjualan minyak menyumbang sekitar 90 persen dari total pendapatan pemerintah Irak. Pemblokiran akses terhadap dana ini berisiko melumpuhkan operasional negara.

Pemerintahan Trump juga telah menggunakan ancaman sanksi ekonomi terhadap politisi Irak. Sanksi tersebut akan menyasar siapa pun yang melibatkan kelompok bersenjata pro-Iran ke dalam struktur pemerintahan baru.

ilustrasi bendera Irak. (unsplash.com/engin akyurt)

Menurut CNN, pencalonan Maliki didorong oleh Coordination Framework, aliansi partai-partai Syiah yang memegang mayoritas kursi parlemen pascapemilu November 2025. Blok ini bersikeras memajukan Maliki meski adanya kecaman dari AS.

Namun, proses pembentukan pemerintahan baru masih tersendat akibat penundaan pemilihan presiden oleh parlemen. Dua partai utama etnis Kurdi belum mencapai konsensus mengenai kandidat presiden, posisi yang biasanya dipegang oleh kelompok tersebut.

Intervensi terbuka Trump terhadap politik Irak menambah daftar panjang keterlibatannya dalam pemilihan umum negara lain. Ia tercatat pernah mendukung kandidat sayap kanan di Polandia, Rumania, hingga Honduras demi mengamankan kepentingan AS.