Gus Ipul: Hasil Rapat Pleno PBNU soal Pj Ketu Diumumkan Malam Ini
- PBNU gelar rapat pleno untuk bahas status final ketua umum
- Polemik Gus Ipul dicopot dari jabatan Sekjen PBNU
- Rais Aam PBNU copot Gus Yahya
Jakarta, IDN Times - Sekretaris Jenderal Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (Sekjen PBNU), Saifullah Yusuf alias Gus Ipul menyebut, hasil rapat pleno soal pengumuman nama Penjabat (Pj) Ketua Umum PBNU akan disampaikan pada Selasa (9/12/2025) malam ini.
"Insyaallah malam ini (hasil Pj Ketua Umum PBNU diumumkan). Mudah-mudahan," kata dia saat ditemui di sela-sela Rapat Pleno PBNU yang digelar di Hotel Sultan, Jakarta.
Adapun, rapat pleno terdiri dari berbagai tahapan. Di antaranya sesi tanggapan dan keputusan akhir.
Gus Ipul menyebut, rapat pleno digelar sekitar satu sampai dua jam. "Ada tanggapan, setelah itu ada keputusan, tunggulah satu sampai dua jam lagi," imbuh dia.
1. PBNU gelar rapat pleno untuk bahas status final ketua umum
Untuk diketahui, PBNU menggelar rapat pleno secara tertutup di Hotel Sultan. Rapat ini digelar untuk membahas status final Ketum PBNU dan Rencana Pelaksanaan Muktamar PBNU.
Pantauan IDN Times di lokasi, acara mulai digelar sekitar pukul 20.00 WIB. Sejumlah petinggi PBNU menghadiri langsung acara ini. Di antaranya Rais Aam PBNU Miftachul Akhyar; Wakil Rais Aam PBNU Anwar Iskandar; Wakil Rais Aam PBNU Afifuddin Muhajir; Ketua Umum Dewan Pembina PP Muslimat NU Khofifah Indar Parawansa; dan Sekjen PBNU Saifullah Yusuf (Gus Ipul). Selain itu, hadir pula Menteri Agama (Menag) Nasaruddin Umar.
2. Polemik Gus Ipul dicopot dari jabatan Sekjen PBNU
Sebelumnya, Ketua Umum PBNU Yahya Cholil Staquf alias Gus Yahya mencopot Gus Ipul dari jabatan sebagai Sekjen PBNU. Posisi Gus Ipul kemudian digantikan oleh Amin Said Husni.
Gus Yahya beralasan mencopot Gus Ipul karena adanya hambatan operasional. "Karena memang Beliau sejak diangkat menjadi Menteri Sosial sama sekali tidak pernah sempat punya waktu untuk menengok kantor sampai sekarang, sudah setahun lebih," kata Gus Yahya di Gedung PBNU, Jakarta Pusat, Rabu (3/12/2025).
Ia menambahkan, puluhan Surat Keputusan (SK) penting untuk pengurus wilayah dan cabang tertahan lebih dari setahun di meja Gus Ipul.
Gus Yahya menjelaskan, setidaknya ada sekitar 80 surat keputusan untuk Pengurus Wilayah (PWNU) dan Pengurus Cabang (PCNU) yang tidak kunjung ditandatangani dan tertahan di meja Gus Ipul. Penundaan ini telah berlangsung lebih dari setahun sejak Gus Ipul diangkat menjadi Menteri Sosial.
Di sisi lain, Ketua PBNU Moh Mukri menjelaskan keputusan Syuriah PBNU untuk memberhentikan Gus Yahya dari jabatan Ketua Umum. Ia memastikan keputusan itu bersifat final dan mengikat.
Ia menyebut, rapat pleno PBNU menjadi bagian dari tindak lanjut mekanisme organisasi sesuai amanat Syuriah PBNU.
“Insyaallah, salah satu agendanya adalah penetapan Pj Ketum PBNU,” kata Mukri dalam keterangannya beberapa waktu lalu.
Ia menyebut, seluruh proses akan ditempuh dengan menjunjung tinggi nilai keulamaan, kehati-hatian, serta tata tertib organisasi.
PBNU mengimbau seluruh warga Nahdliyin untuk tetap tenang, menjaga ukhuwah, dan mengikuti informasi resmi yang dikeluarkan PBNU agar tidak terpengaruh spekulasi yang berkembang di ruang publik.
3. Rais Aam PBNU copot Gus Yahya
Sementara, Rais Aam PBNU KH Miftachul Ahyar menegaskan, KH Yahya Cholil Staquf atau Gus Yahya tidak lagi menjabat sebagai Ketua Umum (Ketum) PBNU terhitung sejak 26 November 2025 pukul 00.45 WIB. Jabatan Ketum PBNU kini diambil alih Rais Aam.
Pernyataan ini disampaikan usai silaturahmi Rais Aam PBNU dengan para Syuriah PBNU dan 36 PWNU yang digelar di kantor PWNU Jawa Timur, Sabtu (29/11/2025).
KH Miftachul Ahyar menegaskan, keputusan Syuriah PBNU ini bersifat final. Dengan begitu, Gus Yahya tidak lagi memiliki kewenangan maupun hak menggunakan atribut Ketum PBNU.
“Terhitung mulai tanggal 26 November 2025 pukul 00.45 WIB, KH Yahya Cholil Staquf tidak lagi berstatus sebagai Ketua Umum PBNU," ujarnya.
Rais Aam menegaskan, kini kendali kepemimpinan PBNU sepenuhnya berada di tangannya. Penggunaan atribut atau pengambilan keputusan atas nama Ketua Umum tidak lagi memiliki legitimasi.
