Gus Ipul-Khofifah Hadiri Rapat Pleno Bahas Status Final Ketum PBNU

Jakarta, IDN Times - Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) menggelar rapat pleno di Hotel Sultan, Jakarta Pusat, Selasa (9/12/2025) malam. Acara ini digelar dengan agenda membahas status final Ketua Umum (Ketum) PBNU dan Rencana Pelaksanaan Muktamar PBNU.

Pantauan IDN Times di lokasi, sejumlah petinggi PBNU menghadiri langsung acara ini, di antaranya Rais Aam PBNU, Miftachul Akhyar; Wakil Rais Aam PBNU, Anwar Iskandar; Wakil Rais Aam PBNU, Afifuddin Muhajir; Ketua Umum Dewan Pembina PP Muslimat NU, Khofifah Indar Parawansa; Ketua PBNU Bidang Pendidikan, Hukum, dan Media, Saifullah Yusuf (Gus Ipul).

Uniknya dalam Rapat Pleno PBNU ini, nama Saifullah Yusuf masih disebut sebagai Sekretaris Jenderal PBNU sekaligus Menteri Sosial (Mensos). Padahal sebelumnya, Ketua Umum PBNU, Yahya Cholil Staquf alias Gus Yahya mencopot Gus Ipul dari jabatan sebagai Sekjen PBNU.

Gus Yahya pun mengungkap alasan utama pergantian Sekjen PBNU dari Gus Ipul kepada Amin Said Husni. Rotasi jabatan tersebut, menurutnya, dilakukan karena adanya hambatan operasional.

"Karena memang beliau sejak diangkat menjadi Menteri Sosial sama sekali tidak pernah sempat punya waktu untuk menengok kantor sampai sekarang, sudah setahun lebih," kata Gus Yahya di Gedung PBNU, Jakarta Pusat, Rabu (3/12/2025).

Ia menambahkan, puluhan Surat Keputusan (SK) penting untuk pengurus wilayah dan cabang tertahan lebih dari setahun di meja Gus Ipul.

Gus Yahya menjelaskan, setidaknya ada sekitar 80 surat keputusan untuk Pengurus Wilayah (PWNU) dan Pengurus Cabang (PCNU) yang tidak kunjung ditandatangani dan tertahan di meja Gus Ipul. Penundaan ini telah berlangsung lebih dari setahun sejak Gus Ipul diangkat menjadi Menteri Sosial.

Di sisi lain, Ketua PBNU, Moh Mukri menjelaskan keputusan Syuriah PBNU untuk memberhentikan Gus Yahya dari jabatan Ketua Umum. Ia memastikan keputusan itu bersifat final dan mengikat.

Ia menyebut, rapat pleno PBNU menjadi bagian dari tindak lanjut mekanisme organisasi sesuai amanat Syuriah PBNU.

“Insyaallah. Salah satu agendanya adalah penetapan Pj Ketum PBNU,” kata Mukri dalam keterangannya beberapa waktu lalu.

Ia menyebut, seluruh proses akan ditempuh dengan menjunjung tinggi nilai keulamaan, kehati-hatian, serta tata tertib organisasi.

PBNU mengimbau seluruh warga Nahdliyin untuk tetap tenang, menjaga ukhuwah, dan mengikuti informasi resmi yang dikeluarkan PBNU agar tidak terpengaruh spekulasi yang berkembang di ruang publik.

Sementara, Rais Aam Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU), KH Miftachul Ahyar menegaskan, Gus Yahya tidak lagi menjabat sebagai Ketum PBNU terhitung sejak 26 November 2025 pukul 00.45 WIB. Jabatan Ketum PBNU kini diambil alih Rais Aam. Pernyataan ini disampaikan usai silaturahmi Rais Aam PBNU dengan para Syuriah PBNU dan 36 PWNU yang digelar di kantor PWNU Jawa Timur, Sabtu (29/11).

KH Miftachul Ahyar menegaskan bahwa keputusan Syuriah PBNU ini bersifat final. Dengan begitu, KH Yahya Cholil Staquf alias Gus Yahya tidak lagi memiliki kewenangan maupun hak menggunakan atribut Ketum PBNU.

“Terhitung mulai tanggal 26 November 2025 pukul 00.45 WIB, KH Yahya Cholil Staquf tidak lagi berstatus sebagai Ketua Umum PBNU," ujarnya.

Rais Aam menegaskan, kini kendali kepemimpinan PBNU sepenuhnya berada di tangannya. Penggunaan atribut atau pengambilan keputusan atas nama Ketua Umum tidak lagi memiliki legitimasi.