Jakarta, IDN Times - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memanggil Sekjen PDI Perjuangan (PDIP), Hasto Kristiyanto, sebagai tersangka pada Kamis, 20 Februari 2025. Hasto direncakan memenuhi panggilan pemeriksaan tersebut.
"Rencananya Mas Hasto akan datang bersama penasihat hukum," ujar Kuasa Hukum Hasto, Maqdir Ismail, kepada wartawan, Selasa (18/2/2025).
Sebelumnya, rencana Hasto kembali meminta penjadwalan pemeriksaan ulang diungkapkan Ronny Talapessy selaku kuasa hukumnya. Ronnya beralasan Hasto sedang menempuh jalur praperadilan di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan.
"Pengajuan praperadilan ini adalah hak hukum kami yang diperbolehkan oleh undang-undang, dan ini masih bagian dari substansi menggugat penetapan tersangka yang kami ajukan kemarin, namun belum tersentuh oleh haki," ujar Ronny saat dihubungi.
"Seyogianya KPK dapat memahami dan menghormati hak hukum kami untuk menempuh pra peradilan lagi dengan menunda pemanggilan," tambahnya.
Hasto seharusnya diperiksa KPK pada Senin, 17 Februari 2025, tetapi ia mangkir.
Hasto melalui kuasa hukumnya mengatakan alasan tidak memenuhi panggilan KPK, lantaran tengah kembali mengajukan gugatan praperadilan di Pengadilan Negeri Jakarta.
Diketahui, Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto telah ditetapkan sebagai tersangka. Ia diduga turut serta korupsi dalam perkara Pergantian Antarwaktu (PAW) eks Caleg PDIP Harun Masiku.
Harun diduga bersama-sama Hasto menyuap eks Komisioner Komisi Pemilihan Umum (KPU), Wahyu Setiawan. Suap itu diduga dilakukan agar Harun bisa dipilih masuk ke DPR melalui jalur pergantian antar waktu (PAW).
Wahyu telah divonis enam tahun penjara serta denda Rp150 juta subsider enam bulan kurungan. Ia terbukti menerima suap 57.350 dolar Singapura.
Selain jadi tersangka korupsi, KPK juga menetapkan Hasto sebagai tersangka perintangan penyidikan.