IKN Disorot Media Inggris Bakal Jadi Kota Hantu, PSI: Itu Cuma Ilusi
- Prabowo tetap lanjutkan pembangunan IKN lewat Perpres Nomor 79 Tahun 2025
- Prioritas program kepemimpinan Prabowo berbeda dengan Jokowi
- Peringatan HUT ke-80 RI tak dilakukan di IKN
Jakarta, IDN Times - Politikus Partai Solidaritas Indonesia (PSI) Kamaruddin mengatakan, hingga kini pembangunan di Ibu Kota Nusantara (IKN), Kalimantan Timur masih terus dilakukan. Ia juga meyakini pemerintahan Presiden Prabowo Subianto akan tetap menuntaskan pembangunan kota baru itu. Meskipun hingga kini Prabowo belum juga meneken keputusan presiden untuk memindahkan pusat pemerintahan dari Jakarta ke Kaltim.
Bantahan itu untuk merespons laporan dari media Inggris, The Guardian, yang terbit pada Rabu, 29 Oktober 2025 dan mengangkat judul "Indonesia's new capital, Nusantara, in danger of becoming a ghost city". The Guardian menggarisbawahi potensi IKN menjadi mangkrak didasarkan hanya sedikit orang yang menghuni area tersebut sejak dibangun tiga tahun lalu. Alasan lainnya, di era pemerintahan Prabowo, anggaran untuk kelanjutan pembangunan IKN menyusut drastis hingga setengahnya.
Berdasarkan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Otorita IKN, duit untuk pembangunan ibu kota baru di tahun 2025 hanya Rp13,5 triliun.
"Belum tentu juga itu yang terjadi di lapangan (IKN akan menjadi kota hantu). Saya kira di lapangan, progress pembangunannya terus berjalan. Misalkan dikatakan IKN sebagai kota hantu itu saya kira hanya ilusi saja. Pembangunan IKN, saya kira terus berjalan, bahkan Pak Prabowo telah menetapkan capaiannya di tahun 2028 akan menjadi ibu kota politik," ujar Kamaruddin ketika dihubungi, Sabtu (1/11/2025)
1. Prabowo diklaim tetap lanjutkan pembangunan IKN lewat Perpres Nomor 79 Tahun 2025
Lebih lanjut, PSI meyakini Prabowo tetap melanjutkan pembangunan IKN lewat Perpres Nomor 79 Tahun 2025 yang diteken pada tahun ini. Di dalam Perpres itu tertulis perencanaan dan pembangunan kawasan, serta pemindahan ke Ibu Kota Nusantara dilaksanakan sebagai upaya mendukung terwujudnya Ibu Kota Nusantara menjadi ibu kota politik pada 2028. Namun, di dalam Perpres tersebut tidak dijelaskan secara lugas makna ibu kota politik yang harus dicapai dalam tiga tahun mendatang.
"Target capaian Pak Prabowo sudah jelas ya. Perpres yang dikeluarkan beberapa minggu yang lalu menandakan komitmen Beliau untuk bagaimana melanjutkan IKN menjadi pusat ibu kota politik atau sentra pemerintahan di IKN," tutur pria yang juga menjabat sebagai Ketua DPW PSI Yogyakarta tersebut.
Sementara, dalam pandangan Direktur Charta Politika, Yunarto Wijaya, justru mempertanyakan makna ibu kota politik di dalam Perpres 79 itu. Presiden ke-7 Joko "Jokowi" Widodo justru, kata Yunarto, sejak awal ingin memindahkan ibu kota dan pusat pemerintahan dari Jakarta ke IKN.
"Pak Jokowi tidak pernah sekalipun menyebut istilah ibu kota politik. Ibu kota politik itu baru muncul di Perpres Pak Prabowo dan itu sampai sekarang tidak pernah dijelaskan makna terminologi tersebut," ujar Yunarto ketika dikonfirmasi.
Ia pun menilai kelanjutan pembangunan IKN tidak menjadi prioritas di era kepemimpinan Prabowo. Salah satu indikasinya penurunan anggaran untuk membangun IKN.
"Tetapi, itu sah-sah saja. Rakyat sudah memberikan otoritas sepenuhnya kontrak politik kepada presiden yang baru. Betul, ada kontinuiti dalam konteks Pak Prabowo dari Pak Jokowi. Konteksnya menurut saya (kontinuiti) itu berhenti pada level Jokowi bisa menitipkan anaknya saja tok untuk menjadi wapres," tutur dia.
2. Prioritas program kepemimpinan Prabowo berbeda dengan Jokowi
Lebih lanjut, Yunarto menggarisbawahi Jokowi dan Prabowo adalah dua individu berbeda. Sehingga wajar bila Prabowo memiliki prioritas program yang berbeda.
"Silakan dilihat prioritas anggaran Pak Jokowi selama 10 tahun dengan prioritas anggaran Pak Prabowo dalam dua tahun terakhir. Itu sangat berbeda dan itu sah-sah saja," kata Yunarto.
Ia pun memahami sikap yang dipilih oleh Prabowo yang tidak bisa menghentikan begitu saja pembangunan IKN. Apalagi di era kepemimpinan Jokowi pembangunan wilayah inti IKN sudah menghabiskan anggaran hampir Rp100 triliun.
"Kalau pun pembangunan IKN tetap dilanjutkan, kita tidak bisa juga push Pak Prabowo agar anggarannya sama besar seperti di era Pak Jokowi. Karena kita punya keterbatasan cash flow," tutur dia.
"Tetapi, itu kan tidak bisa disetop begitu saja karena kemudian yang menjadi tanda tanya apakah uang yang sudah keluar hampir Rp100 triliun bisa dianggap kerugian negara?" imbuhnya.
Yunarto menilai bukan tak mungkin di era kepemimpinan Prabowo akan dilakukan revisi terhadap UU IKN. Sejumlah partai politik yang dulu mendukung Jokowi, kini sudah mulai mendukung wacana agar IKN dijadikan ibu kota Provinsi Kaltim saja ketimbang pusat pemerintahan baru Indonesia.
3. Peringatan HUT ke-80 RI tak dilakukan di IKN
Indikasi lainnya prioritas Prabowo tidak lagi mengutamakan pembangunan IKN yakni puncak HUT Indonesia kembali digelar di Jakarta. Tak lagi dilakukan di IKN, Kaltim seperti tahun 2024. Bahkan, Prabowo juga menggelar karnaval pada malam hari usai upacara 17 Agustus 2025.
Wakil Menteri Sekretaris Negara Juri Ardiantoro sempat menjelaskan, puncak HUT ke-80 RI tidak dilakukan di IKN lantaran infrastruktur di sana belum siap untuk upacara kenegaraan.
"Di IKN sedang dalam proses pembangunan. Jadi kami konsentrasi ke pembangunan," ujar Juri di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta Pusat pada Kamis, 17 Juli 2025.
Mantan Wakil Ketua Tim Kampanye Nasional pasangan Prabowo Subianto–Gibran Rakabuming Raka itu mengatakan, upacara kenegaraan tidak hanya berlangsung di Jakarta. Otorita IKN juga menyelenggarakan upacara 17 Agustus 2025 di Istana Garuda, yang berlokasi di Kaltim.
