Baca artikel IDN Times lainnya di IDN App
For
You

Ini Fakta Komunikasi Pemerintah dan Kebijakannya pada Krisis Iklim

unsplash.com/Thomas Hafeneth

Jakarta, IDN Times - Selain masyarakat, pemerintah dengan segala kebijakannya juga harus menjadi penggerak utama untuk menangani krisis iklim. Karena dampak merugikan perubahan iklim merupakan ancaman besar bagi kehidupan manusia dan lingkungan. Sudah menjadi kewajiban negara melindungi segenap warganya.

Maka itu, diperlukan upaya pengendalian dan perlindungan atas dampak perubahan iklim. Hal ini bisa dimulai dari suatu bentuk kerangka kerja dan kerja sama internasional, untuk mengatasi persoalan global perubahan iklim.

Namun, sebelum itu, apa sebenarnya efek kebijakan pemerintah pada krisis iklim? Berikut penjelasan menurut periset di Mason Center Lia Zakkiyah dalam acara Climate Change Actions 101 episode 13 by IDN Times, Jumat (17/12/2021). IDN Times menggelar live Instagram dengan berbagai pejuang perubahan iklim di Indonesia selama Desember, setiap Senin hingga Jumat, pukul 16.00-17.00 WIB.

1. Keputusan dan kebijakan politik sangat berpengaruh pada perubahan iklim

Presiden Joko "Jokowi" Widodo ketika berbicara di KTT Perubahan Iklim (COP ke-26) di Glasgow, Skotlandia (www.instagram.com/@jokowi)

Tidak hanya masyarakat yang harus bertindak pada perubahan iklim, tetapi pemerintah juga harus bergerak. Untuk itu, masyarakat juga harus aktif untuk mendukung dan mendorong pemerintah atas kebijakan yang pro iklim. 

“Kebijakan dan keputusan politik itu juga yang sangat berpengaruh sama infrastruktur, misalnya banyak public transport, terus kemudian bensin dan bahan bakar yang lebih ramah lingkungan, dibangun jalur sepeda dan segala macam, itu kan tergantung sama pemerintah,” kata Lia.

2. Politisi muda lebih gencar pada isu perubahan iklim

Rapat Komisi X DPR dengan Pemprov DKI, JakPro dan DPRD (IDN Times/Gregorius Aryodamar P)

Tidak dapat dipungkiri para pemangku kepentingan yang ada di parlemen dan memiliki latar belakang lingkungan atau sosial, mempunyai fokus dan lebih peduli pada isu perubahan iklim. 

Relatively, mereka lebih open, receive to new global movement and mereka lebih aware tentang ini, dan juga mereka lebih receptive dengan ide-ide ini, dan juga ingin berbuat sesuatu,” kata Lia. 

Namun, walau pun lebih menyadari isu perubahan iklim, hal yang menjadi masalah ada apa power. Sulit untuk menyamakan persepsi antara politikus muda dengan mereka yang lebih senior yang sudah lama berkecimpung di parlemen. 

But i think it is good, in a way mereka mulai menyuarakan dan at least itu memberikan harapan juga kepada para milenial, bahwa sebenarnya kalau mereka bisa mendukung politisi-politisi muda maupun yang sudah senior, yang peduli tentang ini, you know that their voice matters, itu sebenarnya yang penting,” ujar Lia.

Bagaimana pun juga, menurut Lia, para anggota parlemen juga harus peduli dengan konstituennya, sehingga harus bekerja sama antara anggota legislatif muda dan yang senior.

3. Komunikasi pemerintah atas perubahan iklim butuh ditingkatkan

Ilustrasi krisis iklim di planet bumi (IDN Times/Aditya Pratama)

Menurut Lia, kini pemerintah sudah mulai membicarakan isu perubahan iklim, baik dari sisi transisi iklim hingga persoalan energi. Namun, kata dia, untuk mengerahkan upaya dalam menangani perubahan iklim tentunya membutuhkan banyak hal dan energi, serta waktu, mengingat saat ini tidak hanya perubahan iklim yang menjadi fokus, tetapi juga isu pandemik. 

“Memang perlu, baik dari pemerintahnya maupun masyarakatnya untuk mendorong ini, ambisinya supaya ditingkatkan. Ini kan masalah policy-nya ya, kalau masalah komunikasinya saya rasa masih banyak PR,” kata dia. 

Lia menilai masalah kebijakan sudah cukup tersampaikan, beberapa kebijakan juga sudah mulai direncanakan. Tetapi, untuk komunikasi ke masyarakat belum merata. Terlihat dari sebagian masyarakat yang masih belum aware terhadap isu ini. 

“Masyarakat juga masih bingung, perubahan iklim aja, apa itu perubahan iklim? We still need a lot of communication to it,” ujar dia.

4. Jangkauan komunikasi perubahan iklim bisa diperluas ke kurikulum

Ilustrasi aksi perubahan iklim (IDN Times/Dhana Kencana)

Lia menegaskan saat ini yang paling mendesak adalah menyebarkan bagaimana caranya untuk meningkatkan kesadaran, pengetahuan perubahan iklim, dan aksi perubahan iklim.

“Sekarang yang kita butuhkan adalah massive outreach to public, mulai dari public service announcement, misalkan, atau bekerja sama dengan local government atau dengan NGO atau dengan media untuk melakukan campaign ini, bisa jadi dengan IDN Times untuk menembak anak mudanya,” ujar dia.

“Jadi, itu sebetulnya yang paling penting produce campaign, dan di-support harus ada masuk ke kurikulum, itu kan masih belum terlalu banyak kan, padahal that’s the basic one. Meskipun itu adalah untuk jangka panjang kalau untuk edukasi ya,” kata Lia.

Share
Editor’s Picks
Topics
Editorial Team
Rochmanudin Wijaya
EditorRochmanudin Wijaya
Follow Us