Jelang COP 30, Anak Muda Dorong Transisi Energi dan Iklim Berkeadilan
- Keputusan politik memengaruhi krisis iklim, bisa memperparah atau menjadi titik balik Indonesia.
- Anak muda perlu dilibatkan penuh dalam pengambilan keputusan terkait krisis iklim dan transisi energi.
- Pentingnya RUU Keadilan Iklim untuk memastikan suara kelompok rentan dalam kebijakan iklim.
Jakarta, IDN Times - Climate Rangers Jakarta mengadakan diskusi tentang transisi energi dan iklim, menjelang Konferensi Tingkat Tinggi Perubahan Iklim (COP 30) Brasil, di kantor IDN Times, Jakarta, 11 Juli 2025.
Konferensi orang muda yang menjadi agenda pembuka dari Local Conference of Children and Youth (LCOY) Indonesia 2025 ini dilakukan untuk memperkuat suara anak muda, guna mendorong transisi energi serta iklim yang adil dan berkelanjutan di Indonesia.
“Kita perlu melihat transisi berkeadilan itu versi siapa terlebih dahulu. Mungkin bagi pengusaha transisi energi sudah adil tetapi bagi masyarakat belum adil, lalu apakah anak muda bisa menentukan transisi energi berkeadilan,” kata Juru Kampanye Greenpeace Indonesia, Sekar Banjaran Aji.
Sekar menyampaikan sebelum membahas tentang transisi energi, anak muda perlu untuk mempertimbangkan masih banyak masyarakat yang belum mengenal sumber energi.
1. Keputusan politik memengaruhi krisis iklim
Direktur Eksekutif Generasi Melek Politik, Neildeva Despendya, menyinggung adanya krisis iklim yang tidak terlepas dari politik.
“Karena setiap keputusan politik bisa jadi dua arah: makin memperparah krisis, atau jadi titik balik Indonesia jadi pionir penanganan iklim.” Kata dia.
Selain itu, Neildeva menyampaikan banyak praktik korupsi yang berada di sektor sumber daya alam, sehingga kian mempercepat hancurnya lingkungan.
2. Peran besar anak muda dalam isu krisis iklim dan transisi energi
Menurut Neilvada, meski sudah dilibatkan dan tergabung dalam forum-forum pembahasan iklim maupun transisi energi, anak muda belum mendapatkan perlakuan yang adil.
“Anak muda perlu lebih dari sekadar undangan. Kita harus dilibatkan penuh dalam proses pengambilan keputusan, apalagi soal isu sebesar krisis iklim dan transisi energi. Ini masa depan kita yang dipertaruhkan,” kata dia.
3. RUU Keadilan Iklim untuk kelompok rentan
Sementara, Peneliti Indonesia Center Environmental Law, Sylvi Sabrina, menuturkan pentingnya Rancangan Undang-Undang Keadilan Iklim agar memastikan adanya suara kelompok rentan dalam kebijakan iklim.
“Keadilan iklim adalah soal menjamin hak setiap orang, terutama mereka yang selama ini paling terdampak, untuk hidup layak, sehat, dan aman, di tengah krisis iklim. Transisi energi tidak boleh menambah ketimpangan baru. Justru harus menjadi momentum untuk memperbaiki relasi kuasa dan akses terhadap sumber daya,” kata Sylvi.
