Kader Gerindra Ditunjuk Jadi Komisaris BUMN, Dasco: Sesuai Keilmuan
- Sufmi Dasco Ahmad membela penunjukan dua kadernya sebagai komisaris BUMN.
- Dua kader tersebut adalah Simon Aloysius Mantiri dan Fuad Bawazier.
- an
Jakarta, IDN Times - Ketua Harian DPP Partai Gerindra, Sufmi Dasco Ahmad, angkat bicara mengenai dua kadernya yang ditunjuk menjadi komisaris perusahaan BUMN.
Dua kader tersebut adalah Simon Aloysius Mantiri yang sebelumnya menjabat Wakil Bendahara Tim Kampanye Nasional (TKN) Prabowo-Gibran serta anggota Dewan Pembina Partai Gerindra dan Fuad Bawazier yang ikut menjabat sebagai Dewan Pakar TKN Prabowo-Gibran.
Simon diangkat oleh Menteri BUMN Erick Thohir menjadi Komisaris Utama PT Pertamina. Sedangkan, Fuad sebagai Komisaris Utama PT Mineral Industri Indonesia (Persero) atau MIND ID.
"Posisi komisaris di BUMN itu kan tidak cuma satu dan ada beberapa. Direksinya juga ada beberapa. Jadi, kalau dibilang bagi-bagi jabatan, tentunya yang ada kan dibagi-bagi," ujar Dasco di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta Pusat, Selasa (11/6/2024).
Menurutnya, masuknya individu-individu itu dapat membantu membesarkan BUMN.
1. Dasco sebut individu yang ditunjuk jadi komisaris sesuai latar belakang keilmuan
Dasco mengatakan, individu yang ditunjuk menjadi komisaris BUMN, sudah ditelusuri latar belakang keilmuannya.
"Mereka kan dimasukkan sesuai kapasitas dan keilmuan yang dimiliki. Cek aja latar belakangnya, kan itu sesuai keilmuannya," kata Wakil Ketua DPR tersebut.
Sebelum ditunjuk menjadi komut di PT Pertamina, Simon sempat menjabat sebagai asisten pribadi CEO PT Nusantara, perusahaan milik Prabowo yang bergerak di sektor tambang. Nama Simon juga tercantum sebagai salah satu petinggi di PT Agro Industri Nasional (Agrinas) yang menjalankan proyek food estate di Kalimantan Tengah.
Sedangkan, Fuad merupakan lulusan William College dan University of Maryland, Amerika Serikat (AS). Ia pernah menjabat sebagai Menteri Keuangan di era kepemimpinan Presiden Soeharto.
2. Komitmen pemberantasan korupsi Prabowo diragukan lewat bagi-bagi jabatan komisaris
Pakar Hukum Tata Negara, Refly Harun, menilai, praktik bagi-bagi jabatan komisaris bagi orang-orang dekat Prabowo adalah fakta ironi. Sebab, Prabowo sendiri belum dilantik menjadi presiden. Namun, bagi-bagi jabatan komisaris perusahaan BUMN sudah dilakukan sejak sekarang.
Dalam pandangannya, tidak heran bila publik sulit mempercayai Prabowo berkomitmen memberantas korupsi.
"Belum dilantik sebagai presiden saja, wakil bendahara di TKN sudah diangkat menjadi komisaris utama di PT Pertamina. Komitmen memberantas korupsi itu omong kosong bila kita tidak mau memberantas dua saudara dari korupsi yaitu kolusi dan nepotisme," ujar Refly ketika dihubungi, Selasa.
"Kita harusnya membedakan. Jabatan di BUMN itu seharusnya bukan jabatan politik, tetapi jabatan profesional yang semestinya tidak ada afiliasi dengan partai politik. Bahkan, seharusnya dibebaskan dari partai politik," kata dia.
3. Pengangkatan komisaris BUMN seharusnya tak lihat afiliasi politik
Ia juga menyentil pandangan yang menyebut tak mungkin pendukung Anies Baswedan atau Ganjar Pranowo yang diberikan kursi komisaris di BUMN.
Refly mengatakan, penunjukkan komisaris seharusnya dilakukan berdasarkan meritokrasi dan tidak melihat afiliasi politik.
"Bila kita bicara meritokrasi ya dibebaskan dari latar belakang (pendukung paslon 01, 02, dan 03). Karena komisaris adalah jabatan perusahaan bukan jabatan politik. Direksi dan komisaris adalah jabatan profesional," ujar Refly.
Oleh sebab itu, kata dia, tidak seharusnya diserahkan pengurus partai politik. Di sisi lain, sesuai aturan, tak boleh pengurus parpol duduk sebagai komisaris BUMN.
"Yang terjadi, mereka kemudian pura-pura mundur (dari parpol tempatnya bernaung). Apa gunanya? Kan kita jadi memelihara kemunafikan," ucapnya.
