Trump Kembali Ancam Iran soal Isu Nuklir dan Rudal
- Para pejabat AS dan Iran akan kembali mengadakan perundingan pekan depan
- Kelompok advokasi desak kongres AS untuk tingkatkan pengawasan terhadap penggunaan militer
- Meloloskan resolusi kewenangan perang terkait Iran dinilai akan cukup sulit
Jakarta, IDN Times - Presiden Amerika Serikat (AS), Donald Trump, kembali melontarkan ancaman mengenai kemungkinan serangan terhadap Iran jika Teheran menolak memenuhi tuntutannya, yang mencakup isu pengayaan nuklir hingga rudal balistik.
“Kami akan membuat kesepakatan atau kami harus melakukan sesuatu yang sangat keras seperti sebelumnya," kata Trump kepada media Israel Channel 12, yang dipublikasikan pada Selasa (10/2/2026).
Menurut Channel 12 dan situs berita Axios, pemimpin AS itu juga tengah mempertimbangkan untuk mengirim kapal induk kedua ke Timur Tengah. Kapal tersebut nantinya akan bergabung dengan USS Abraham Lincoln beserta kelompok tempurnya yang sudah berada di kawasan itu.
1. Para pejabat AS dan Iran akan kembali mengadakan perundingan pekan depan
Trump telah meningkatkan tekanan AS terhadap Iran sejak Januari 2025, menyusul gelombang protes antipemerintah yang melanda Republik Islam itu. Ia mengancam akan melakukan intervensi militer sebagai respons atas tindakan keras terhadap para demonstran, meskipun pada akhirnya ia menolak melakukannya.
Akhir bulan lalu, pemerintahan Trump mengajukan tiga tuntutan utama kepada Iran, yaitu penghentian pengayaan uranium Iran, pemutusan hubungan dengan kelompok proksi regional, dan pembatasan persediaan rudal balistik negara tersebut. Pekan lalu, para pejabat AS dan Iran melakukan perundingan di Oman untuk pertama kalinya sejak konflik bulan Juni.
Dilansir dari TRT, Perdana Menteri Israel, Benjamin Netanyahu, yang tiba di Washington pada Rabu (11/2/2026), merasa skeptis terhadap prospek tersebut.
"Kami akan menyampaikan kepada presiden pandangan kami mengenai prinsip-prinsip perundingan ini – prinsip-prinsip penting yang, menurut pendapat saya, penting tidak hanya bagi Israel, tetapi juga bagi semua orang di seluruh dunia yang menginginkan perdamaian dan keamanan di Timur Tengah," katanya kepada wartawan sebelum menaiki pesawat.
Sementara itu, Ali Larijani dari Iran, penasihat senior Pemimpin Tertinggi Ali Khamenei, bertemu dengan Sultan Oman dan Menteri Luar Negeri Oman pada Selasa. Ia dijadwalkan tiba di Doha pada Rabu untuk memberikan pengarahan kepada para pejabat Qatar menjelang perundingan AS-Iran berikutnya yang diperkirakan akan berlangsung pekan depan.
“Orang-orang Amerika harus berpikir dengan bijak dan tidak membiarkannya, melalui sikap pamer, memberi kesan sebelum penerbangannya bahwa ‘saya ingin pergi dan mengajarkan kepada orang Amerika kerangka negosiasi nuklir.’ Mereka harus tetap waspada terhadap peran destruktif kaum Zionis," tulisnya di X.
2. Kelompok advokasi desak kongres AS untuk tingkatkan pengawasan terhadap penggunaan militer
Dilansir dari Al Jazeera, kemungkinan serangan militer AS di Iran mendapat penolakan di dalam negeri. Pada Selasa, sebuah koalisi yang terdiri dari 25 kelompok advokasi meminta kongres AS untuk meningkatkan pengawasan terhadap penggunaan militer oleh Trump menyusul ancamannya terhadap Iran
“Iran tidak menyerang Amerika Serikat maupun mengancam akan melakukan serangan ofensif, dan kongres belum mengesahkan tindakan militer apa pun terhadap Iran. Sebagai koalisi kelompok yang prihatin terhadap eskalasi militer yang sembrono, kami mendesak kongres untuk mewakili konstituennya, menegaskan peran konstitusionalnya, dan mencegah perang yang tidak sah dengan Iran," demikian isi surat tersebut.
Namun, resolusi kewenangan perang sebelumnya gagal disahkan. Pada Juni 2025, setelah serangan AS terhadap fasilitas nuklir Iran, para anggota parlemen tidak berhasil memajukan rancangan undang-undang serupa yang bertujuan melarang permusuhan lebih lanjut terhadap Iran. Rancangan undang-undang untuk membatasi tindakan militer Trump di Venezuela juga mengalami kegagalan bulan lalu.
Secara konstitusional, kongres memiliki kewenangan tunggal untuk menyatakan perang dan mengesahkan tindakan militer serupa. Namun, para pengkritik menilai bahwa dalam beberapa dekade terakhir, presiden semakin memperluas kendali atas militer negara tersebut.
3. Meloloskan resolusi kewenangan perang terkait Iran dinilai akan cukup sulit
Ryan Costello, direktur kebijakan di National Iranian American Council Action (NIAC), menilai resolusi kewenangan perang terkait Iran kemungkinan akan menghadapi proses yang sulit. Meski demikian, ia tetap merasa optimis, mengingat kongres pernah meloloskan resolusi serupa pada masa jabatan pertama Trump, yakni pada 2019 dan 2020, meskipun presiden dari Partai Republik tersebut akhirnya memveto kedua rancangan tersebut.
Menurut Costello, kongres harus kembali mengambil langkah serupa mengingat besarnya risiko perang antara AS dan Iran.
“Meskipun meloloskan resolusi kewenangan perang merupakan tantangan besar, kongres berhasil melakukannya pada masa jabatan pertama Trump dan memaksanya menggunakan hak veto yang jarang dipakai. Kami berharap mereka terus memberi tekanan dan melakukan apa yang diinginkan para pemilihnya, yaitu menjaga AS agar tidak terlibat dalam perang pilihan baru yang kacau,” kata Costello.
