Jakarta, IDN Times - Wakil Sekretaris Jenderal PBNU Abdul Qodir mengajak semua kalangan untuk menghormati proses hukum yang tengah menjerat Mardani H Maming. Menurut dia, asas praduga tak bersalah harus dikedepankan.
"Akademisi, KPK, dan penegak hukum lainnya, serta masyarakat perlu turut menegakkan prinsip asas praduga tak bersalah. Asas praduga tak bersalah ini tak boleh hanya menjadi jargon belaka," kata dia dalam keterangan tertulisnya, Sabtu (2/7/2022) malam.
Adapun imbauan ini disampaikan Abdul Qodir menyikapi pernyataan pakar hukum pidana Abdul Fickar Hadjar yang menyinggung pengenaan pasal TPPU (Tindak Pidana Pencucian Uang) dalam kasus Mardani H Maming yang juga menjabat Bendahara Umum PBNU.
Menurut Qodir, pernyataan Fickar yang serampangan itu tidak berdasarkan fakta, dan bahkan sudah cenderung menyerang figur Ketum PBNU dan lembaga PBNU.
"Abdul Fickar Hadjar jelas sangat ngawur. (Dalam kasus Mardani Maming) Pengalihan IUP terjadi lebih dari 10 tahun lalu dan bahkan saat itu Ketum PBNU Gus Yahya, belum mengenal Mardani H Maming. Sungguh aneh ketika seorang yang mengaku akademisi hukum bisa mengaitkan NU dan Ketum PBNU dengan kasus Mardani H Maming," kata Qodir.
Menurut Qodir, bisa jadi ada agenda lain yang tengah diusung oleh Abdul Fickar terkait ucapannya.
"Yang jelas, seorang akademisi semestinya bisa netral dan objektif dalam memberikan analisa, tidak malah membawa agenda untuk mendiskreditkan yang bukan kelompoknya," ujarnya.
Qodir sejauh ini mengaku menghargai hak setiap orang untuk berpendapat, khususnya hak akademisi untuk menyampaikan pandangannya ke publik.
"Tapi kami berkepentingan untuk menjaga muruah institusi PBNU dan Ketum PBNU dari berbagai hoaks dan komentar picisan yang tidak berfaedah mencerdaskan kehidupan publik, dan bahkan sebaliknya bisa menimbulkan mudharat dan mafsadat," katanya.
Pada kesempatan itu, Qodir lalu mendesak agar Abdul Fickar segera mengoreksi pernyataannya. Serta meminta agar dia tak memproduksi kalimat-kalimat provokasi.
Dia juga mengimbau agar semua kalangan hormat pada proses hukum. Menurut dia, Mardani H Maming saat ini sedang menggunakan haknya untuk memperjuangkan keadilan.