Kemenag Terbitkan Rekomendasi Perpanjangan Izin FPI, Ini Alasannya

Kholis mengatakan, persyaratan yang ada di dalam Peraturan Menteri Agama No. 14 Tahun 2019 sudah dipenuhi oleh FPI.

Persyaratan tersebut adalah dokumen pendukung seperti akte pendirian, program kerja, susunan pengurus, surat keterangan domisili, NPWP, surat pernyataan tidak dalam sengketa kepengurusan atau dalam perkara pengadilan, surat pernyataan kesanggupan melaporkan kegiatan, dan surat pernyataan setia kepada NKRI, Pancasila, dan UUD 1945, serta tidak melakukan perbuatan yang melanggar hukum.

Kholis mengatakan pengeluaran surat tersebut juga merupakan bagian dari hal yang harus dilakukan.

“Kami keluarkan surat rekomendasi tersebut karena hal itu menjadi bagian dari kepatuhan atas pelayanan publik yang harus kami lakukan,” kata Kholis.

Menurut dia, organisasi masyarakat yang setia pada Indonesia, memiliki kesamaan hak dalam berkumpul dan menyampaikan pendapat. Namun, hal tersebut harus dilakukan berdasarkan aturan yang berlaku.

“Jika ada pelanggaran hukum, maka serahkan ke aparat karena kita semua sama di mata hukum, tidak ada beda. Itulah kenapa pada klausul rekomendasi juga disebutkan bahwa jika ada penyimpangan, penyalahgunaan, dan pelanggaran hukum, rekomendasi ini bisa dicabut sesuai peraturan perundang-undangan,” ujarnya.

Kholis mengatakan apabila FPI sudah mendapat izin dari Kemendagri, maka Kemenag akan mengikutsertakan FPI dalam membangun NKRI, bersama dengan ormas lainnya.

“Kementerian Agama ke depan akan fokus pada upaya moderasi beragama. Semua ormas akan diajak, tidak terkecuali FPI jika sudah mendapat izin dari Kemendagri, agar bersama-sama membangun Negara Kesatuan Republik Indonesia,” ujarnya.