Kemenkominfo Blokir Layanan Data di Papua dan Papua Barat

Ferdinandus mengatakan pemblokiran akses layanan data di Papua dan Papua Barat akan terus dilakukan hingga situasi di sana kembali kondusif. 

"Hal ini kami lakukan untuk mempercepat proses pemulihan situasi keamanan dan ketertiban di Papua dan sekitarnya," kata Ferdinandus melalui keterangan tertulis. 

Usai sebelumnya situasi di Manokwari dan Sorong berhasil dikendalikan dan kondusif, demonstrasi kembali terjadi. Kali ini terjadi di Fakfak, Papua Barat. 

Aksi unjuk rasa yang berlangsung pada hari ini kembali berakhir ricuh. Massa melakukan pembakaran di sejumlah titik, salah satunya di wilayah Pasar Tambaruni.

Terkait hal itu, Kepala Divisi (Kadiv) Humas Mabes Polri Irjen Pol Muhammad Iqbal mengatakan, pihaknya segera mengerahkan 1.200 personel pengaman di beberapa wilayah Papua itu.

"Sesuai dengan permintaan intelijen sudah 12 SSK (satuan setingkat kompi) dari polda-polda terdekat. Seperti Sulsel, Sulteng, Maluku, NTB, dan terakhir Kaltim yang akan segera tiba di tanah Papua," kata Iqbal di Mabes Polri, Jakarta Selatan.

Menurut Iqbal, secara umum situasi di Papua Barat khususnya di Manokwari dan Sorong, sudah dapat dikendalikan. Di wilayah itu, tidak ada lagi pergerakan massa yang berujung anarkisme.

"Ini adalah kerja sama antara seluruh elemen masyarakat, TNI dan Polri, Pak Pangdam dan Bapak Kapolda, serta seluruh tokoh," katanya.

Iqbal pun meyakini, situasi di Fakfak nantinya juga bisa ditangani oleh Polda setempat. Baik melalui upaya komunikasi, maupun upaya pendekatan yang digunakan oleh tokoh masyarakat.

"Karena mereka tidak paham dengan apa yang sebenarnya terjadi. Jangan terpengaruh dengan adanya hoaks menjadi dasar," ungkap Jenderal bintang dua itu.

Kericuhan di Papua bermula pada Senin (19/8). Kendati isu Papua sudah berlangsung lama, namun kericuhan pada Senin kemarin dipicu penggrebekan oleh aparat keamanan terhadap Asrama Papua di Surabaya. 

Polisi sempat menangkap 43 mahasiswa Papua di dalam asrama. Namun, cara untuk menangkap mereka diduga di luar dari prosedur, sebab polisi sempat melempar gas air mata. 

Selain itu, ada pula ormas yang ikut menggrebek dan memaki mahasiswa Papua. Di luar asrama terdengar berbagai kalimat rasis dan merendahkan mahasiswa Papua. Kericuhan juga terjadi di Malang ketika mahasiswa ingin melakukan unjuk rasa. Situasi itu diperparah dengan ucapan Wakil Wali Kota Malang, Sofyan Edi Jarwoko yang sempat menyebut membuka opsi akan memulangkan mahasiswa Papua ke provinsi asalnya. 

Namun, kepada media, Sofyan membantah pernah melontarkan kalimat itu. 

"Saya ingin memperjelas, bahwa saya tidak pernah menyatakan pendapat atau mengatakan pemulangan mahasiswa Papua," kata Sofyan seperti dikutip kantor berita Antara pada Selasa (20/8).