Pantau Penanganan Karhutla, Kepala BNPB dan Menhut Berkantor di Kalteng

21 Sep 2026, 22:49 WIB

3 min read

Intinya Sih

Timeline

5W1H

Gini Kak

Sisi Positif

Kepala BNPB Suharyanto dan Menhut Raja Antoni memutuskan berkantor beberapa hari di Kalimantan Tengah untuk mengawal penanganan karhutla.
Dari sekitar 180 hektare lahan terbakar, sekitar 150 hektare telah dipadamkan dalam sehari, sementara titik api baru masih muncul.
Pemerintah mengupayakan hujan melalui OMC dan mencabut lima izin perusahaan terkait karhutla di tiga provinsi Kalimantan.

This section summary was AI-assisted and reviewed by our editorial team.

Menurutmu, mana yang paling penting dalam penanganan karhutla?

Jakarta, IDN Times - Kepala BNPB Letjen TNI Suharyanto mengatakan dirinya bersama Menteri Kehutanan (Menhut) Raja Antoni memutuskan untuk beberapa hari berkantor di Kalimantan Tengah (Kalteng) untuk mengawal langsung penanganan kebakaran hutan dan lahan (Karhutla).

Keputusan itu diambil di tengah kondisi kabut asap dan belum turunnya hujan di Kalteng selama sekitar sepekan terakhir.

“Kami berdua juga yang tadinya hanya berkunjung kembali memutuskan untuk beberapa hari berkantor di Kalimantan Tengah,” kata Suharyanto, di Kalteng, dikutip dari rilis tertulis Kemenhut, Senin (21/9/2026).

1. Sekitar 30 ha lahan masih dalam proses pemadaman
Kementerian Kehutanan (Kemenhut) kembali mengumumkan pencabutan izin usaha lima perusahaan sebagai bagian dari proses penegakan hukum terkait kebakaran hutan dan lahan (karhutla). (Dok. Kemenhut)
Suharyanto menjelaskan, luas lahan yang terbakar sebelumnya sekitar 180 hektare. Satgas darat mampu memadamkan sekitar 150 hektare (ha) dalam sehari, sehingga tersisa sekitar 30 hektare yang masih dalam proses pemadaman. Namun, penanganan belum selesai karena setiap hari masih muncul titik kebakaran baru dan lahan gambut yang telah padam dapat kembali menyala.
Di sisi lain, kabut asap masih menjadi tantangan karena tidak ada teknologi yang dapat langsung menghilangkan asap. Menurut Suharyanto, ada dua faktor yang dapat membantu mengurai asap, yakni angin dan hujan. Pemerintah pun mengupayakan hujan melalui Operasi Modifikasi Cuaca (OMC).
Satu pesawat OMC yang berada di Bandara Cilik Riwut sebelumnya tidak dapat beroperasi karena jarak pandang atau visibility rendah. Untuk mengatasi kendala tersebut, mulai malam berikutnya operasi OMC akan dilakukan dari Bandara Syamsudin Noor dan Bandara Pangkalan Bun.
Langkah ini dilakukan dengan mempertimbangkan potensi hujan berdasarkan prediksi BMKG. Suharyanto mengatakan keputusan berkantor di Kalteng dilakukan untuk mengawal upaya tersebut hingga OMC berhasil dan hujan turun.
“Supaya sampai dengan nanti operasi modifikasi cuacanya berhasil, hujan turun, paling tidak sedikit membantu terbukanya cuaca yang sekarang dipenuhi oleh kabut asap,” katanya.
2. Pemerintah terus memaksimumkan potensi awan hujan
Rakor Penanganan Karhutla, di Palembang, Jumat (18/9/2026). (Dok. Kemenhut)
Pada kesempatan yang sama, Menhut Raja Juli Antoni mengatakan pemerintah terus memaksimumkan potensi awan hujan yang ada. Ia mengatakan, hal ini sesuai dengan perintah Presiden Prabowo Subianto agar mengurangi dampak karhutla.
“Kita akan maksimumkan segala potensi yang ada, karena ini juga perintah Bapak Presiden agar dampak karhutla terhadap masyarakat dapat diminimalisir,” ujar Menhut.
3. Kemenhut cabut 5 izin perusahaan
Rakor Penanganan Karhutla, di Palembang, Jumat (18/9/2026). (Dok. Kemenhut)
Sebelumnya, Kemenhut juga kambali mengumumkan pencabutan lima izin perusahaan terkait karhutla di Kalimantan Barat (Kalbar), Kalimantan Selatan (Kalsel) dan Kalimantan Tengah (Kalteng).
“Ini bagian dari perintah Bapak Presiden ya, penegakan hukum yang tidak pandang bulu, tidak hanya kepada yang kecil, tidak hanya tajam pada yang kecil, tapi juga tajam ke atas,” ujar Menhut.
Lima perusahaan yang izinnya dicabut, yakni PT Wana Lestari Jaya di Sanggau dan Sekadau, Kalimantan Barat, dengan luas konsesi sekitar 29 ribu ha; PT Prima Multi Buana di Banjar, Kalimantan Selatan, dengan luas konsesi 11.882 ha. Selain itu, PT Pancaran Wana Nusa di Lamandau, Kalimantan Tengah seluas 3.812 ha; PT Grash Putri Perdana di Lamandau, Sukamara dan Ketapang, seluas 24.990 ha; serta PT Bagus Wahana Lestari di Kapuas, Kalimantan Tengah, seluas 18.640 ha.
Menhut menyebut total luas konsesi dari lima perusahaan tersebut mencapai 92.464 ha. Dalam paparannya, luas area terbakar masing-masing perusahaan disebut 47 ha untuk PT Wana Lestari Jaya; 18,20 ha untuk PT Prima Multi Buana; 497 ha untuk PT Pancaran Wana Nusa; 374,99 ha untuk PT Grash Putri Perdana; dan 231,10 ha untuk PT Bagus Wahana Lestari.