Kesembuhan David Tak Hilangkan Tanggung Jawab Mario Ganti Rugi

Robby mengatakan, pemerintah Indonesia telah mengundangkan Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2017, tentang Pelaksanaan Restitusi bagi Anak yang Menjadi Korban Tindak Pidana. Regulasi ini muncul sebagai peraturan pelaksana dari Undang-Undang Perlindungan Anak (UU PA).

Dalam PP Nomor 43 Tahun 2017, tertulis anak korban kekerasan fisik atau psikis termasuk kelompok anak korban yang berhak mendapatakan restitusi, yang idealnya mendapat beberapa hak, salah satunya penggantian biaya perawatan medis atau psikologis yang muncul.

"Oleh karena itu, pemulihan korban secara medis/psikologis harus tetap menjadi prioritas untuk melaksanakan regulasi terkait. Pengabaian terhadap hak anak korban dalam berbagai bentuk dapat menjadi preseden buruk bagi komitmen pemerintah untuk melindungi semua anak," kata Robby.

Dorongan agar biaya dan hak restitusi David Ozora terus disuarakan pihak korban. Kuasa hukum David, Melissa Anggraini berharap agar pengobatan David tidak terhenti hanya karena biaya semakin menggunung.

"Tanggal 30 Mei ini si Mds jg SL akan dilimpahkan ke pengadilan, kami jg masih berjuang untuk restitusi anak korban, jangan sampai pengobatan terhenti hanya krn biaya yg terus menggunung, tentu ini perlu support dari para penegak hukum baik @poldametrojaya juga @KejaksaanRI," tulis Melissa di akun Twitternya @mellisA_An.

Terbaru, Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan telah melimpahkan berkas perkara dua terdakwa penganiayaan terhadap David Ozora, Mario Dandy (20) dan Shane Lukas (19) ke Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Sidang perdana kedua terdakwa akan digelar pada Selasa, 6 Juni 2023.

Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Wahyu Iman Santoso, telah menunjuk majelis hakim yang terdiri dari tiga orang untuk perkara Mario Dandy dan Shane Lukas. Adapun ketiga hakim tersebut di antaranya adalah Alimin Ribut Sujono yang akan bertindak sebagai hakim ketua, dan hakim anggota Tumpanuli Marbun dan Muhammad Ramdes.