Jakarta, IDN Times - Ketua DPRD DKI Jakarta Prasetyo Edi Marsudi mendesak Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan beserta jajarannya untuk membuka draf dokumen Kebijakan Umum Anggaran-Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) 2020 ke publik.
Sebab, hak penganggaran Pemprov DKI Jakarta menjadi tanggung jawabnya sebagai pimpinan legislatif.
Langkah Prasetyo ini sejalan dengan Fraksi Partai Solidaritas Indonesia (PSI) yang sudah lebih dulu meminta Anies untuk membuka draf dokumen KUA-PPAS 2020.
Pras pun mengajak seluruh pihak terkait untuk meluruskan anggaran-anggaran yang dinilai janggal agar bisa dipertanggungjawabkan pada publik.
"Tapi bagaimana pembahasan anggaran ini bisa berlangsung baik kalau saya pun belum mendapat draf KUA-PPAS tahun 2020," jelas Pras di Jakarta, Selasa (5/11).
Politikus PDI Perjuangan itu pun rencananya akan bersurat ke Anies untuk mendesak mantan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI itu untuk membuka draf KUA-PPAS tahun anggaran 2020 ke publik.
"Saya akan kirimkan surat ke gubernur agar dokumen tersebut dibuka, agar kita bahas bersama, dan sahkan sesuai dengan ketentuan," jelasnya.
Sementara itu, Ketua Fraksi PSI Idris Ahmad mengungkapkan bahwa pihaknya kembali menyurati Anies untuk membuka KUA-PPAS 2020. Menurutnya ini merupakan surat keempat yang dikirimkan fraksinya.
"Kami akan terus mendorong. Pasti akan terus kami minta untuk dipublikasikan," kata Idris.