Ketua RT Pluit Minta Satpol PP Tegas Eksekusi 20 Ruko di Bahu Jalan
Jakarta, IDN Times - Ketua RT11/RW03 Pluit Jakarta Utara, Riang Prasetyo, menegaskan pembongkaran ruko yang memakan bahu jalan harus harus dilakukan sesuai batas waktu yang sudah ditentukan.
Dia berharap Satpol PP yang sudah menerima mandat, bisa bersikap tegas eksekusi penertiban bangunan.
"Satpol PP yang sudah menerima mandat pelaksanaan Eksekusi penertiban bangunan dan dapat mencermati prosesnya untuk mengambil sikap tegas bila waktu tenggang yang diberikan justru dimanfaatkan oleh para pemilik ruko untuk mengulur-ulur waktu," ujar Riang saat dikonfirmasi, Senin (22/5/2023).
1. Terbukti ada pelanggaran bangunan di ruko Pluit
Dia menambahkan, Rekomendasi Teknis (REKOMTEK) yang telah diterima pihak satpol PP merupakan landasan hukum yang kuat. Hal itu dinilai membuktikan adanya pelanggaran bangunan di ruko blok Z4 Utara dan Ruko Blok Z8 Selatan.
"Pembongkaran yang dilakukan harus dengan batas waktu yang sudah ditentukan, agar tidak terkesan mengulur-ulur waktu," katanya.
2. Pemkot Jakut semprot 20 ruko yang melanggar
Pemerintah Kota Administrasi Jakarta Utara memberi tanda batas dengan menyemprotkan cat merah terhadap 20 unit bangunan yang melanggar aturan di Ruko Niaga Pluit, Jalan Pluit Karang Niaga, Blok Z-4 Utara, Kelurahan Pluit, Penjaringan, Jakarta Utara.
Pemberian tanda batas tersebut sebagai tindak lanjut terhadap Surat Rekomendasi Teknis (Rekomtek) Nomor e-0001/PA.01.00 yang dikeluarkan Suku Dinas Cipta Karya, Tata Ruang, dan Pertanahan Kota Administrasi Jakarta Utara.
“Kami bersama UKPD (Unit Kerja Perangkat Daerah) Jakarta Utara meninjau sekaligus memberi tanda batas pada bangunan ruko yang melanggar. Dilakukan Suku Dinas Cipta Karya, Tata Ruang, dan Pertanahan Kota Administrasi Jakarta Utara karena mereka yang mengetahui teknisnya,” kata Kepala Satuan Pamong Praja Kota Administrasi Jakarta Utara, Muhammadong, dalam siaran tertulis pada Sabtu, 20 Mei 2023.
3. Cat semprot jadi batas bangunan ruko yang melanggar
Muhammadong menegaskan, pemberian cat semprot sebagai batas bangunan ruko yang melanggar merupakan bagian dari Standar Operasional Prosedur (SOP) sebelum melakukan pembongkaran.
"Dengan adanya petanda itu, maka pemilik ruko akan lebih memahami batasan bangunan yang akan dibongkar," kata dia menegaskan.
4. Petugas akan bongkar bangunan jika tidak ada respons
Dia pun memberikan tenggat waktu kepada pemilik ruko untuk membongkar bangunan yang melanggar aturan tersebut sampai Selasa (23/5/2023). Apabila tidak direspons, maka pembongkaran bangunan itu akan dilaksanakan petugas terpadu keesokan harinya.
“Apabila tidak direspons, maka petugas kami yang akan membongkar,” ujar dia.
