Ketum PBNU: Penundaan Muktamar ke-34 NU Belum Diketuk

19 Nov 2021, 08:05 WIB

Ketua Umum PBNU KH Said Aqil Siroj dan Sekjen PBNU HA Helmy Faishal Zaini (Website/nu.or.id)

Jakarta, IDN Times - Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) KH Said Aqil Siradj berbeda sikap dengan Sekjen PBNU Helmy Faishal soal jadwal Muktamar ke-34 NU.

Helmy menyatakan Muktamar ke-34 NU ditunda karena pada akhir tahun ada kebijakan PPKM level 3 di semua daerah. Sementara Said Aqil menyatakan belum ada keputusan penundaan jadwal Muktamar ke-34 NU.

"Belum. Belum ada. Terkait itu (menanggapi kebijakan pemerintah) kami akan rapatkan dulu. Kita musyawarahkan terbatas bersama Rais 'Aam, Katib 'Aam dan Sekjen," ujar Said dalam keterangannya, Kamis (18/11/2021).

1. Hormati kebijakan pemerintah

Mantan Ketua PBNU Said Aqil usai bertemu Presiden Jokowi di Istana Negara, Jakarta Pusat (dok. IDN Times/Istimewa)

Dalam rapat tersebut, kata Said, akan dibahas terkait jadwal Muktamar ke-34 NU dimajukan atau dimundurkan. Hal itu juga dilakukan untuk menyikapi kebijakan pemerintah terkait memutus penyebaran virus Corona.

"Prinsipnya kita menghormati keputusan pemerintah," ucapnya.

2. Muktamar NU ke-34 ditunda karena ada PPKM level 3 pada akhir tahun

Sekretaris Jendral (Sekjen) Pengurus Besar Nahdlatul Ulama, Helmy Faishal. (IDN Times/Irfan Fathurohman)

Sebelumya, Helmy menyampaikan PBNU menunda Muktamar ke-34 di Lampung pada 23-25 Desember 2021. Hal itu disebabkan adanya kebijakan PPKM Level 3 di semua daerah pada akhir tahun.

"Dalam konteks itu, PBNU nanti akan memutuskan jadwalnya kapan, meskipun sudah banyak aspirasi yang menyampaikan aspirasi bahwa hendaknya diundur bertepatan dengan hari baik, yaitu tanggal 31 Januari 2022, di mana bertepatan dengan harlah NU," ujar Helmy dalam keterangannya, Kamis (18/11/2021).

Meski demikian, kata dia, PBNU akan kembali memutuskan waktu untuk penyelenggaraan Muktamar ke-34 NU.

3. Pemunduran waktu Muktamar sebagai ketaatan NU terhadap pemerintah

Sekretaris Jendral Pengurus Besar Nahdlatul Ulama, Helmy Faishal Zaini (YouTube/tiongko pcinu)

Helmy mengatakan penundaan waktu penyelenggaraan muktamar sebagai bentuk ketaatan NU kepada pemerintah. PBNU tidak ingin memaksakan kehendak.

"PBNU dengan ini menyatakan tentu taat pada keputusan pemerintah. Jadi PBNU juga tidak ingin memaksakan diri menjadi contoh yang tidak baik dalam penegakan protokol kesehatan, terutama kita mewaspadai gelombang ketiga," katanya.