Kominfo Dorong Pemanfaatan Teknologi AI Dilakukan Dengan Etis

25 Apr 2024, 15:35 WIB

pixabay.com/geralt

Jakarta, IDN Times - Direktur Jenderal Informasi dan Komunikasi Publik Kementerian Kominfo, Usman Kansong, mendorong perusahaan yang mengadopsi teknologi kecerdasan artifisial atau Artificial Intelligence (AI) menerapkan pedoman etika.

Hal ini berangkat dari adanya Surat Edaran Nomor 9 Tahun 2023 tentang Etika Kecerdasan Artifisial pada tanggal 19 Desember 2023 yang dirilis oleh Kominfo.

“Pedoman etika ini menjadi semacam regulasi sukarela. Sambil, Pemerintah akan mendukung dari sisi perundang-undangan,” ujarnya dalam Diskusi Panel Road to World Public Relation Forum 2024: AI dan Masa Depan Komunikasi Publik,” kata dia dalam keterangannya, dikutip Kamis (25/4/2024).

1. Kurangi risiko pemanfaatan teknologi AI

Dok. Kominfo

Usman Kansong mengharapkan kehadiran pedoman etika menjadi acuan untuk mengurangi risiko pemanfaatan teknologi AI untuk sektor komunikasi publik.

“Ada risiko dan kerentanan masalah dalam pemanfaatan teknologi AI seperti polarisasi, disinformasi, pelanggaran copyright (hak cipta) dan lainnya,” kata dia.

2. Menekankan peran dan kontrol manusia

Menkominfo Budi Arie Setiadi, menyelenggarakan pertemuan dengan Presiden World Water Council, Mr. H.E. Loic Fauchon di Kementerian Kominfo, Senin (25/3/2024). (IDN Times/Lia Hutasoit)

Dia menjelaskan, Kementerian Kominfo menekankan peran dan kontrol manusia meminimalkan risiko pemanfaatan teknologi AI.

“Kapasitas dan kapabilitas sumberdaya manusia bidang humas harus ditingkatkan. Manusia harus menjadi agency, menjadi entitas yang berperan membuat keputusan, menentukan arah narasi (dan konteks) suatu informasi. Untuk itu, kita (SDM kehumasan) harus upgrade diri juga,” katanya.

3. Teknologi AI mungkinkan implementasi komunikasi publik lebih efektif

Menkominfo Budi Arie Setiadi, menyelenggarakan pertemuan dengan Presiden World Water Council, Mr. H.E. Loic Fauchon di Kementerian Kominfo, Senin (25/3/2024). (IDN Times/Lia Hutasoit)

Teknologi kecerdasan artifisial atau Artificial Intelligence (AI) menjadi peluang bagi pengembangan sektor komunikasi publik. Menteri Komunikasi dan Informatika Budi Arie Setiadi bahkan menjelaskan adopsi teknologi AI memungkinkan implementasi komunikasi publik lebih efektif dengan aplikasi chatbot atau asisten virtual.

“Laporan OECD di Tahun 2021 menjelaskan beberapa prinsip komunikasi publik, dimana salah satunya tentang pemanfaatan teknologi digital data dan AI untuk komunikasi publik yang efektif,” kata dia.