Komisi I Akan Kawal Perjanjian Dagang RI-AS Agar Saling Menguntungkan
- Indonesia dan Amerika Serikat menandatangani perjanjian tarif resiprokal yang menurunkan tarif dagang Indonesia dari 32 persen menjadi 19 persen, memperkuat kerja sama strategis kedua negara.
- Pemerintah memastikan 1.819 produk ekspor Indonesia, termasuk pertanian dan manufaktur, mendapat fasilitas tarif nol persen di pasar AS sebagai hasil negosiasi panjang sejak 2025.
- Lembaga CORE Indonesia menilai kesepakatan ini belum seimbang dan mendorong pemerintah meninjau ulang aspek non-tarif serta kewajiban investasi demi melindungi kepentingan ekonomi nasional.
Jakarta, IDN Times - Wakil Ketua Komisi I DPR, Dave Laksono ikut angkat bicara soal penandatanganan perjanjian tarif resiprokal antara Indonesia dan Amerika Serikat (AS) pada Kamis (19/2/2026) di Washington DC. Ia mengatakan, kesepakatan dagang itu mencerminkan komitmen dari kedua negara dalam memperkuat kerja sama strategis dan menegaskan posisi Indonesia sebagai mitra yang setara dan berdaulat di dunia internasional. Lewat proses negosiasi, Indonesia mendapat penurunan tarif dagang dari semula 32 persen menjadi 19 persen.
Politikus dari Partai Golkar itu menyebut setiap kebijakan luar negeri termasuk yang terkait perdagangan internasional harus ditempatkan dalam kerangka kepentingan nasional. "Kami akan mengawal agar kerja sama tersebut berjalan saling menguntungkan, berkeadilan dan berkelanjutan serta tetap sejalan dengan arah diplomasi Indonesia yang bebas aktif," ujar Dave kepada IDN Times melalui pesan pendek pada Sabtu (21/2/2026).
Ketika ditanyakan pandangannya bahwa kesepakatan dagang itu dianggap lebih menguntungkan Negeri Paman Sam ketimbang Indonesia, Dave menepisnya. "Kami meyakini pemerintah telah melampaui semua proses yang tepat," katanya.
1. Kesepakatan tarif dagang jadi pondasi kerja sama yang lebih produktif
Lebih lanjut, Dave menilai hubungan bilateral Indonesia dan Negeri Paman Sam tidak semata-mata menyangkut angka perdagangan, tetapi juga menyangkut membangun kepercayaan, memperluas akses, dan memperkuat diplomasi ekonomi. Hal itu merupakan sikap dan cerminan politik luar negeri Indonesia.
"Kami harapkan kesepakatan ini diharapkan menjadi pondasi bagi kerja sama yang lebih produktif, memperkuat posisi Indonesia di tingkat global dan menghadirkan manfaat nyata bagi kedua bangsa," tutur dia.
2. 1.819 produk Indonesia dapat tarif nol persen ke AS
Sementara, dampak dari kesepakatan tarif resiprokal antara RI dan AS yakni 1.819 pos tarif produk ekspor Indonesia akan mendapat tarif nol persen di pasar Negeri Paman Sam. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto, mengatakan fasilitas tarif tersebut mencakup produk pertanian hingga industri manufaktur.
"Dalam ART ini ada 1.819 pos tarif produk Indonesia, baik itu pertanian maupun industri, yang tarifnya nol persen," ujar Airlangga ketika memberikan keterangan pers virtual pada Jumat (20/2/2026).
Menurutnya, daftar produk yang mendapatkan fasilitas bebas tarif mencakup komoditas unggulan ekspor Indonesia serta produk industri bernilai tambah.
"Antara lain minyak sawit, kopi, kakao, rempah-rempah, karet, komponen elektronik termasuk semikonduktor, sampai komponen pesawat terbang," tutur menteri yang pernah menjadi Ketua Umum Partai Golkar itu.
Ia menjelaskan kebijakan tersebut merupakan hasil proses negosiasi panjang antara pemerintah Indonesia dan otoritas perdagangan Amerika Serikat. Pemerintah, kata dia, telah mengirim sejumlah dokumen usulan sejak 2025 sebelum kesepakatan dicapai.
3. Prabowo didorong untuk tinjau ulang kesepakatan tarif dagang
Centre of Reform on Economics (CORE) Indonesia menilai, kesepakatan dagang antara Amerika Serikat (AS) dan RI bukan kesepakatan hebat seperti yang diklaim oleh pemerintah. Bahkan, di dalam dokumen kesepakatan tarif dagang setebal 45 halaman itu, terlihat ketimpangan yang luar biasa antara beban dan kewajiban yang dilakukan oleh Indonesia.
Maka, CORE Indonesia mengusulkan pemerintah dan tim negosiator agar segera mengajukan peninjauan ulang hasil kesepakatan tarif. Poin amendemen perlu difokuskan pada aspek kebijakan non-tarif, kewajiban investasi, komitmen komersial dan kewajiban lain yang khusus memuluskan kepentingan nasional AS.
"Fokus utama tim negosiator harus diarahkan untuk melindungi konsumen dan produsen di dalam negeri. Kepentingan ekonomi nasional Indonesia adalah hal yang paling utama," kata peneliti di CORE Indonesia di dalam keterangan pada Sabtu (21/2/2026).
"Oleh sebab itu, kami mendorong pemerintah untuk mengkaji ulang kesepakatan ini dan segera mengusulkan peninjauan ulang," imbuhnya.
Selain itu, mereka juga mendorong pemerintah untuk menyiapkan strategi diplomatik untuk mengantisipasi protes dari mitra dagang utama seperti China, Jepang, Korea Selatan dan Uni Eropa yang berpotensi mempersoalkan perlakuan khusus terhadap AS atas dasar pelanggaran prinsip Most-Favored Nation (MFN) di World Trade Organization (WTO).
