Komisi III DPR Janji RUU Perampasan Aset Rampung Desember 2026

25 Agu 2026, 13:03 WIB

Yosafat Diva Bayu Wisesa

News

Channel

Add Us on Google

Komisi III DPR Janji RUU Perampasan Aset Rampung Desember 2026

Ketua Komisi III DPR RI Habiburokhman bantah parlemen menolak pembentukan RUU Perampasan Aset. (IDN Times/Amir Faisol).

Intinya Sih

Timeline

5W1H

Gini Kak

Sisi Positif

Komisi III DPR RI menargetkan RUU Perampasan Aset disahkan dalam rapat paripurna DPR RI pada Desember 2026.
Pembahasan efektif RUU ini tersisa sekitar delapan minggu, mencakup RDPU, harmonisasi, rapat kerja, DIM, dan pengesahan tingkat pertama.
Komisi III DPR telah menggelar 35 RDPU dan meminta masyarakat menyampaikan masukan tertulis karena waktu pembahasan terbatas.

This section summary was AI-assisted and reviewed by our editorial team.

Menurutmu, apa yang harus diutamakan dalam RUU Perampasan Aset?

Vote Now

Selasa (25/8/2026)

Habiburokhman menyampaikan Komisi III DPR RI terus mempercepat pembentukan RUU Perampasan Aset.

Desember 2026

RUU Perampasan Aset ditargetkan disahkan paling lambat dalam rapat paripurna DPR RI. Pengesahan tingkat kedua direncanakan setelah seluruh tahapan pembahasan rampung.

This section summary was AI-assisted and reviewed by our editorial team.

Menurutmu, apa yang harus diutamakan dalam RUU Perampasan Aset?

Vote Now

What?
Komisi III DPR RI mempercepat pembahasan RUU Perampasan Aset dengan target pengesahan pada Desember 2026.
Who?
Komisi III DPR RI, Ketua Komisi III DPR RI Habiburokhman, pemerintah, dan elemen masyarakat terlibat dalam proses pembahasan.
Where?
Pembahasan dilakukan di DPR RI, dengan Komisi III juga melakukan tiga kunjungan kerja ke daerah.
When?
Target pengesahan paling lambat pada rapat paripurna DPR RI Desember 2026. Habiburokhman menyampaikan keterangan pada Selasa (25/8/2026).
Why?
Waktu efektif masa sidang DPR setelah dikurangi masa reses hanya sekitar delapan minggu, sehingga pembahasan terus dipercepat.
How?
Tahapan mencakup RDPU, harmonisasi, rapat kerja bersama pemerintah, pembahasan DIM, pengesahan tingkat pertama, lalu rapat paripurna untuk pengesahan tingkat kedua.

This section summary was AI-assisted and reviewed by our editorial team.

Menurutmu, apa yang harus diutamakan dalam RUU Perampasan Aset?

Vote Now

Komisi III DPR RI sedang cepat-cepat membahas RUU Perampasan Aset. Habiburokhman bilang aturan itu ditargetkan selesai pada Desember 2026. Waktunya sekitar delapan minggu. Komisi III sudah mendengar banyak pendapat dari masyarakat. Orang yang masih mau memberi pendapat bisa mengirimkan tulisan.

This section summary was AI-assisted and reviewed by our editorial team.

Menurutmu, apa yang harus diutamakan dalam RUU Perampasan Aset?

Vote Now

Proses pembahasan RUU Perampasan Aset melibatkan penyerapan aspirasi melalui 35 RDPU, tiga kunjungan kerja ke daerah, serta masukan tertulis dari puluhan elemen masyarakat. Ruang untuk menyerahkan konsep tertulis juga tetap dibuka, sementara dorongan agar aturan disusun cermat menjadi bagian dari pandangan yang masuk.

This section summary was AI-assisted and reviewed by our editorial team.

Menurutmu, apa yang harus diutamakan dalam RUU Perampasan Aset?

Vote Now

Jakarta, IDN Times — Komisi III DPR RI memastikan pembahasan Rancangan Undang-Undang (RUU) Perampasan Aset terus dipercepat. Ketua Komisi III DPR RI, Habiburokhman menargetkan beleid tersebut dapat disahkan paling lambat dalam rapat paripurna DPR RI pada Desember 2026.

Habiburokhman mengatakan, jika dihitung berdasarkan waktu efektif masa sidang DPR setelah dikurangi masa reses, pembahasan RUU Perampasan Aset hanya memiliki waktu sekitar delapan minggu.

"Komisi III terus mempercepat pembentukan RUU Perampasan Aset dan dipastikan disahkan paling lambat saat rapat paripurna DPR RI bulan Desember 2026," kata Habiburokhman dalam keterangannya, Selasa (25/8/2026).

1. Komisi III DPR Kejar pembahasan dalam delapan minggu

Komisi III DPR RI mulai membahas RUU Perampasan Aset, Kamis (15/1/2026). (IDN Times/Amir Faishol)

Habiburokhman menjelaskan, waktu delapan minggu tersebut akan digunakan untuk menyelesaikan sejumlah tahapan pembahasan RUU Perampasan Aset. Tahapan itu mencakup rapat dengar pendapat umum (RDPU) untuk menyerap aspirasi masyarakat, harmonisasi, rapat kerja bersama pemerintah, pembahasan daftar inventarisasi masalah (DIM), hingga pengesahan tingkat pertama.

Setelah seluruh tahapan tersebut rampung, RUU Perampasan Aset akan dibawa ke rapat paripurna untuk menjalani pengesahan tingkat kedua pada Desember 2026.

2. Sudah 35 kali RDPU, masyarakat masih bisa beri masukan

Komisi III DPR RI menyatakan siap membahas RUU Perampasan Aset bisa ditugaskan oleh pimpinan DPR. (IDN Times/Amir Faisol)

Menurut Habiburokhman, Komisi III DPR telah melakukan penyerapan aspirasi secara intensif dalam proses penyusunan RUU Perampasan Aset. Komisi III disebut telah menggelar 35 kali RDPU, melakukan tiga kunjungan kerja ke daerah, serta menerima masukan tertulis dari puluhan elemen masyarakat.

Karena waktu pembahasan yang tersisa tidak terlalu panjang, dia meminta masyarakat yang masih ingin menyampaikan pandangan terkait RUU Perampasan Aset untuk menyerahkan konsep atau masukan secara tertulis.

"Untuk penyerapan aspirasi, Komisi III sudah menggelar 35 kali RDPU, melakukan tiga kunjungan kerja ke daerah, menerima masukan tertulis dari puluhan elemen masyarakat. Karena waktu tersisa sudah tidak terlalu lama lagi, jika masih ada masyarakat yang ingin menyampaikan pendapatnya bisa dilakukan dengan menyerahkan konsep secara tertulis," ujarnya.

3. DPR klaim peta aspirasi masyarakat sudah terfragmentasi

Wakil Menteri Hukum Edward Omar Sharif Hiariej (Eddy Hiariej) bicara kelanjutan RUU Perampasan Aset. (IDN Times/Amir Faisol)

Habiburokhman menilai proses penyerapan aspirasi terkait RUU Perampasan Aset sudah mendekati tahap maksimal. Menurutnya, berbagai pandangan masyarakat yang masuk telah menunjukkan peta pendapat yang cukup jelas dan terfragmentasi.

"Upaya penyerapan aspirasi tersebut sudah mendekati maksimal, karena peta pendapat masyarakat sudah terfragmentasi," katanya.

Dia menyebut sebagian besar masyarakat mendukung pembentukan RUU Perampasan Aset. Namun, dukungan tersebut disertai dorongan agar aturan tersebut disusun secara hati-hati dan cermat.

Hal itu penting untuk memastikan upaya pemberantasan korupsi melalui mekanisme perampasan aset tidak justru membuka celah penyalahgunaan kewenangan oleh aparat penegak hukum.

"Sebagian besar masyarakat sangat mendukung pembentukan RUU Perampasan Aset dan sebagian besar masyarakat juga mendukung agar RUU Perampasan Aset disusun secara cermat sehingga menghilangkan potensi korupsi dalam pemberantasan korupsi berupa penyalahgunaan kekuasaan oleh aparat penegak hukum," ujar Habiburokhman.