Komnas HAM Respons Tudingan Menko Airlangga soal Sponsor Demo Ciptaker

Jakarta, IDN Times - Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) menyoroti pernyataan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartanto yang menuding bahwa ada tokoh yang menggerakkan dan membiayai aksi massa dari para buruh yang menolak pengesahan Undang-Undang Cipta Kerja.
Komisioner Komnas HAM Amiruddin mengatakan setiap pimpinan negara, lembaga atau instansi dan pimpinan daerah, saat ini harus mampu membuka diri untuk berdialog dengan segenap unsur masyarakat yang menolak. Selain itu, ruang dialog harus diambil segera, baik oleh DPR maupun menteri yang membidangi, sehingga masyarakat yang menolak pengesahan UU Cipta Kerja bisa mengonfirmasi kondisi sebenarnya.
"Bukan melontarkan tuduhan-tuduhan yang menimbulkan persepsi ini malah menutup ruang pendapat. Pak Menko (Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartanto) seharusnya menjelaskan kepada publik sejelas-jelasnya apa isi RUU sehingga persepsi di masyarakat bisa terkonfirmasi," ujarnya saat konferensi pers melalui Zoom, Kamis (8/10/2020).
1. Lembaga negara diminta hati-hati agar tidak membentuk persepsi

Amiruddin menekankan Komnas HAM sejak awal sudah melihat gejala-gejala munculnya aksi demonstransi besar-besaran sehingga pihaknya juga sudah mengingatkan agar tiap lembaga negara hati-hati.
"Tempo hari kami mengingatkan setiap lembaga negara hati-hati dalam membahas RUU, jadinya yang terbentuk adalah persepsi di masyarakat seperti ini," ungkapnya.
2. Hak menyampaikan pendapat dijamin undang-undang

Amiruddin mengatakan Komnas HAM berulang kali menyampaikan, hak menyampaikan pendapat dijamin undang-undang.
"Agar hak menyampaikan pendapat tidak menciderai maka aparat bisa mencegah kekerasan karena itu mempersempit ruang berpendapat, karena siang tadi sampai sore ini kami cermati perkembangan beberapa daerah terjadi kumpulan massa yang ingin menyuarakan pendapat," ujarnya.
3. Komnas HAM minta aparat tidak melakukan tindak kekerasan

Amiruddin mengimbau semua pihak agar tidak menggunakan kekerasan karena itu membuat keadaan tidak lebih baik.
"Kami Komnas HAM mengedepankan komunikasi dalam kondisi seperti ini," ucapnya.
4. Airlangga sebut ada 'sponsor' yang menggerakkan aksi unjuk rasa tolak UU Ciptaker

Sebelumnya, Pemerintah meyakini ada tokoh yang menggerakkan dan membiayai aksi massa dari para buruh dan pekerja tersebut.
"Sebetulnya pemerintah tahu siapa di belakang demo itu. Jadi kita tahu siapa yang menggerakkan, kita tahu siapa sponsornya. Kita tahu siapa yang membiayainya, sehingga kami berharap 7 fraksi di DPR juga merepresentasi rakyat," ujar Menko Perekonomian, Airlangga Hartarto, dalam program Squawk Box di CNBC Indonesia TV, Kamis (8/10/2020).
Menurut Airlangga orang 'di balik layar' yang menggerakkan dan membiayai aksi demonstrasi tersebut memiliki ego yang sangat besar. Di tengah pandemik mereka menggerakkan demonstrasi, namun orang di balik layar ini tidak ikut dalam unjuk rasa.
Airlangga juga menyebut, sponsor dari aksi massa yang menolak UU Cipta Kerja ini sudah dipantau oleh pemerintah. Pemerintah pun, kata dia, tidak akan segan-segan melakukan tindakan tegas secara hukum, apabila situasi aksi massa yang terjadi di berbagai daerah di Indonesia semakin ricuh.