Mendikdasmen Pastikan Tak Ada Pembelajaran Daring buat Siswa Sekolah
- Mendikdasmen Abdul Mu'ti menegaskan tidak ada pembelajaran daring bagi siswa meski pemerintah tengah menerapkan kebijakan penghematan energi.
- Pemerintah melalui Kemen PANRB akan mengeluarkan edaran resmi terkait sistem kerja WFH ASN sebagai bagian dari upaya efisiensi bahan bakar.
- Menko PMK Pratikno menyebut pembelajaran daring belum menjadi prioritas karena pemerintah ingin menjaga kualitas pendidikan dan efektivitas kegiatan belajar tatap muka.
Jakarta, IDN Times - Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah (Mendikdasmen), Abdul Mu'ti, menegaskan tak ada pembelajaran daring atau jarak jauh akibat kebijakan penghematan energi.
Wacana pembelajaran jarak jauh (PJJ) memang sempat menjadi simpang siur akibat adanya kebijakan work from home (WFH) bagi Aparatur Sipil Negara (ASN) demi merespons penghematan energi yang muncul imbas perang di Timur Tengah. Meski begitu, Mu'ti menegaskan jika kegiatan belajar mengajar tetap dilakukan secara luring.
"Sekolah masuk sebagaimana biasa. Tidak ada pembelajaran daring," kata Mu'ti kepada IDN Times, Rabu (25/3/2026).
Table of Content
1. Soal WFH akan ada edaran dari Kemen PANRB
Dia mengatakan, wacana WFH akan diumumkan oleh Kementerian PANRB (Menpan RB). Nantinya kementerian itu bakal menerbitkan regulasi, menetapkan pedoman sistem kerjanya lewat edaran.
"Untuk WFH akan ada edaran dari Men PANRB," kata Mu'ti.
2. Pemerintah sempat kaji wacana PJJ
Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Pratikno, sempat mengatakan metode PJJ akan disesuaikan dengan karakteristik mata pelajaran. Apabila terdapat pembelajaran praktikum, pemerintah mengarahkan agar pembelajaran tetap bersifat tatap muka.
Menurut Pratikno, skenario ini sedang dikaji oleh pemerintah untuk diterapkan menyusul adanya langkah efisiensi di tengah ancaman krisis global. Pemerintah tengah mempertimbangkan sejumlah isu strategis yang memerlukan pembahasan lanjutan, antara lain penyesuaian distribusi Program Makan Bergizi Gratis (MBG) dan pembiayaan akses internet siswa. Kebijakan penghematan energi lintas sektor tersebut direncanakan mulai berlaku pada April 2026.
"Koordinasi lintas kementerian dan lembaga menjadi kunci agar kebijakan efisiensi energi dapat berjalan efektif, sekaligus memastikan pelayanan publik tetap berjalan optimal," kata Pratikno.
3. Pembelajaran daring belum prioritas
Pada akhirnya, Pratikno menjelaskan jika sistem PJJ belum mendesak dilakukan saat ini. Hal ini disampaikan Pratikno dalam arahan kepada Kedeputian Kesehatan dan Kedeputian Pendidikan Kemenko PMK pada Senin (23/3/2026).
Pratikno menegaskan ulang arahan Presiden Prabowo Subianto pada Sidang Kabinet Paripurna di Istana Negara, 13 Maret 2026. Pratikno menyampaikan, memang pernah ada diskusi tentang kemungkinan penggunaan metode hybrid yang menggabungkan luring dan daring dalam proses belajar mengajar siswa.
"Tetapi, mengingat pentingnya menjaga kualitas pendidikan siswa, pembicaraan lintas kementerian bahwa pembelajaran daring bagi siswa tidak menjadi sebuah urgensi saat ini" ucapnya dalam keterangan, Rabu (25/3/2025).
