Korban Bencana Sumatra Dapat Hunian Sementara Tipe 36, Seharga Rp30 Juta
- Satu unit huntara seharga Rp30 juta lengkap dengan kamar mandi
- Rencananya dibangun oleh Satgas TNI-Polri
Jakarta, IDN Times - Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), Letjen TNI Suharyanto, mengungkap rencana pemerintah membangun hunian sementara (huntara) bagi para korban bencana Sumatera. Dia mengatakan, setiap unit huntara dibangun dengan ukuran tipe 36, seluas 8x5 meter.
Hal itu diungkapkan Suharyanto dalam rapat terbatas (ratas) bersama Presiden RI, Prabowo Subianto dan Kementerian/Lembaga terkait di Banda Aceh, Minggu (7/12/2025).
"Luasnya tipe 36, 8 kali 5, bapak presiden. Jadi daripada mereka tinggal di tenda ini lebih representatif mereka tinggal di hunian sementara," kata dia menjelaskan kepada Prabowo.
1. Satu unit huntara seharga Rp30 juta lengkap dengan kamar mandi
Suharyanto mengatakan, harga satu huntara hanya sekitar Rp30 juta. Dia memastikan, setiap unitnya sudah dilengkapi toilet dan kamar mandi.
"Harganya sekitar 30 juta, Bapak Presiden. Satu hunian. Satu huntara, hunian sementara. Ada WC, kamar mandi," kata dia.
2. Rencananya dibangun oleh Satgas TNI-Polri
Suharyanto mengatakan, nantinya masyarakat yang tinggal di pengungsian bisa dialihkan ke huntara. Sembari menunggu pembangunan hunian tetap (huntap), relokasi dari huntara dilakukan oleh Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP).
Huntara sendiri rencananya akan dibangun oleh Satuan Tugas (Satgas) TNI-Polri.
"Jadi masyarakat yang sekarang tinggal di pengungsian, kita alihkan ke hunian sementara. Hunian sementaranya akan dibangun oleh, kalau kami boleh, itu oleh Satgas TNI-Polri, Bapak Presiden," ujar dia.
3. Huntara dirancang dihuni maksimal satu tahun
Suharyanto menambahkan, huntara dirancang untuk dihuni maksimal satu tahun sebelum warga dipindahkan ke huntap.
Namun Prabowo menilai, jika kualitas bangunan baik, masa pakainya bisa lebih panjang sembari menunggu ketersediaan lahan huntap.
Terkait durasi pembangunan, Suharyanto menjadikan penanganan pascabencana di Gunung Lewotobi sebagai rujukan. Satgas Kodam IX/Udayana saat itu berhasil memindahkan 8 ribu Kepala Keluarga (KK) ke Huntara dalam waktu enam bulan.
Mendengar laporan tersebut, Prabowo meminta target waktu yang lebih cepat untuk penanganan di Sumatra.
"Membangunnya enam bulan jadi memindahkan 8.000 KK. Kalau bisa lebih cepat ya dari enam bulan," kata Prabowo.
BNPB menyanggupi arahan Presiden dengan melibatkan Satgas TNI dan Polri, mengikuti pola yang diterapkan saat penanganan di Lewotobi. Meski demikian, Suharyanto menyoroti kendala utama, yakni ketersediaan lahan untuk Huntap yang sering memakan waktu panjang.
Menanggapi hal tersebut, Prabowo menginstruksikan kementerian terkait, khususnya ATR/BPN dan Kementerian Kehutanan, untuk meninjau ulang Hak Guna Usaha (HGU) perusahaan.
"Dicek semua, kalau perlu HGU-HGU bisa dicabut sementara, dikurangi. Ini kepentingan rakyat, lebih penting. Lahan harus ada,” tegas Prabowo.
Presiden juga membuka opsi penerapan metode fabrikasi untuk mempercepat pembangunan jika lahan terbatas. Pemerintah turut membahas anggaran Huntap yang saat ini ditetapkan Rp60 juta per unit. Suharyanto menyebut angkanya sudah sangat minimal.
“Rp60 juta sudah mepet Bapak Presiden, sudah sangat minim. Nanti si penerima bisa menambah dengan uangnya sendiri,” kata dia.
Prabowo menilai perlunya penyesuaian anggaran seiring kenaikan harga bahan bangunan.
“Oke, mungkin tentunya kita hitung kenaikan harga ya, inflasi dan sebagainya,” ucap Presiden.
