Jakarta, IDN Times - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyingung banjirnya bantuan sosial jelang Pemilu Presiden 2024. Masyarakat dinilai senang kebanjiran bansos.
"Ya kita tidak mengkritisi apa yang terselenggara kemarin kan. Menjelang pilpres kan banjir bansos dan masyarakat senang sekali dan kita sudah menduga hal itu pasti terjadi," ujar Wakil Ketua KPK Alexander Marwata dalam Rakornas Pencegahan Korupsi Daerah dan Peluncuran MCP 2024 di Gedung KPK, Rabu (20/3/2024).
Berdasarkan survei KPK, faktor uang menjadi preferensi masyarakat dalam memilih di pemilu. Hal itu terjadi baik dalam pemilu legislatif, pilkada, hingga pemilu presiden.
"Preferensi masyarakat memilih calon anggota DPR atau pimpinan daerah atau negara yang pertama tama apa bapak ibu sekalian? Faktor uang. Itu. Itu dari survei kami di KPK," ujarnya.
Alex mengaku telah membuktikan ucapannya itu dengan bertanya kepada orang-orang di sekitar rumahnya. Ada keluarga yang mendapatkan uang sampai Rp1 juta menjelang pemilu.
"Saya dengar dari orang yang bekerja di rumah saya dan tetangga-tetangga. Cerita kemarin dapat amplop sampai lima, ada yang bilang empat, apa enam, dijumlahkan secara total 1 juta lebih bapak ibu sekalian, untuk satu orang," ujarnya.
KPK meminta agar anggaran pada 2024 diawasi. KPK tidak ingin ada pembagian bantuan sosial jelang pelaksanaan Pilkada.
"Coba upayakan bapak ibu sekalian, pak sekjen, pak inspektur, jangan ada penyaluran bansos sebelum pilkada," ujarnya.