KPK Wanti-wanti Mensos Pengadaan Sekolah Rakyat Rawan Korupsi
- KPK mengingatkan potensi korupsi dalam program Sekolah Rakyat, terutama pada proses pengadaan barang dan jasa, serta mengapresiasi langkah Kemensos yang proaktif berkonsultasi untuk pencegahan dini.
- Wakil Ketua KPK Ibnu Basuki Widodo menegaskan pentingnya koordinasi dengan Mensos Saifullah Yusuf agar pelaksanaan program pemerintah bebas dari penyimpangan dan risiko korupsi dapat terdeteksi sejak awal.
- Kemensos melalui Gus Ipul menyatakan konsultasi dengan KPK bertujuan memperkuat tata kelola pengadaan barang dan jasa menjelang tahun anggaran 2026 demi menjaga integritas program strategis nasional.
Jakarta, IDN Times – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mewanti-wanti potensi penyimpangan dalam pelaksanaan program Sekolah Rakyat, khususnya pada proses pengadaan barang dan jasa. KPK mengapresiasi langkah Kementerian Sosial (Kemensos) yang proaktif berkonsultasi untuk mencegah korupsi sejak dini.
Wakil Ketua KPK, Ibnu Basuki Widodo, mengatakan, koordinasi dengan Menteri Sosial (Mensos) Saifullah Yusuf atau Gus Ipul dilakukan agar risiko penyimpangan dalam program pemerintah bisa dideteksi lebih awal.
“Terima kasih kepada Pak Menteri, Pak Wakil, beserta jajarannya yang sudah terbuka sehingga diharapkan kita dapat melakukan pencegahan tindak pidana korupsi sedini mungkin,” kata Ibnu di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta Selatan, Jumat (8/5/2026).
1. Koordinasi pencegahan korupsi
Ibnu mengatakan, pertemuan dengan Menteri Sosial dan jajaran Kemensos merupakan bagian dari koordinasi pencegahan korupsi dalam pelaksanaan program pemerintah.
“Kunjungan beliau adalah dalam rangka untuk pencegahan tindak pidana korupsi sehingga diharapkan dalam program-program yang ada tidak terjadi penyelewengan, penyimpangan dan lain-lain,” ujar dia.
2. Pelaksanaan program pemerintah harus bebas korupsi
Menurut Ibnu, KPK mendukung program-program strategis pemerintah, tetapi pelaksanaannya harus bebas dari praktik penyimpangan. Oleh karena itu, KPK turut memberikan masukan terkait titik-titik rawan korupsi dalam proses pengadaan barang dan jasa.
“Tadi sudah disampaikan hal-hal risiko-risiko di mana bisa terjadinya korupsi, di mana terjadinya penyelewengan sehingga dapat dideteksi sedini mungkin agar tidak terjadi,” kata Ibnu.
3. KPK akan tetap lakukan pengawasan
Dia mengatakan, KPK tetap membuka ruang pengawasan apabila di kemudian hari ditemukan dugaan penyimpangan dalam pelaksanaan program.
“Namun apabila ada suatu penyelewengan silahkan tetap beberapa rekan-rekan untuk menyingkapi kami tetap terbuka,” ujar Ibnu.
4. Konsultasi untuk penguatan pengadaan barang dan jasa di Kemensos
Di tempat yang sama, Gus Ipul mengatakan, konsultasi dengan KPK dilakukan sebagai upaya memperkuat tata kelola pengadaan barang dan jasa di lingkungan Kemensos, terutama jelang pengadaan tahun anggaran 2026.
“Kami memberikan informasi tentang berbagai hal yang terkait dengan pengadaan barang dan jasa di lingkungan Kemensos, khususnya dalam penyelenggaraan Sekolah Rakyat,” kata dia.
Dia mengatakan, Kemensos berkomitmen menjaga program strategis Presiden Prabowo Subianto agar tidak tercemar praktik korupsi.
