Baca artikel IDN Times lainnya di IDN App
For
You

Kubu Mardiono Bantah Pecat Pengurus DPW PPP Bali: Sesuai Aspirasi DPC

Plt Ketua Umum PPP, Muhammad Mardiono memastikan akan mengawal DPRD terpilih. (dok. Humas PPP)
Plt Ketua Umum PPP, Muhammad Mardiono memastikan akan mengawal DPRD terpilih. (dok. Humas PPP)
Intinya sih...
  • Imam Priyono membantah pemecatan pimpinan DPW Bali PPP pada awal Juli, mengklaim perubahan itu sebagai optimalisasi kinerja organisasi.
  • Perubahan susunan kepemimpinan di DPW PPP Bali tertuang dalam Surat Keputusan 1053/SK/DPP/W/VII/2024, diganti oleh Muhammad Yunus Razak, Faisal Ahmad, dan Nadia Hasna Humaira.
Disclaimer: This summary was created using Artificial Intelligence (AI)

Jakarta, IDN Times - Kubu Pelaksana Tugas (Plt) Ketua Umum Partai Persatuan Pembangunan (PPP), Imam Priyono membantah pimpinan di Dewan Pengurus Wilayah (DPW) Bali telah dipecat pada awal Juli. Imam selaku juru bicara Mardiono berdalih, yang terjadi adalah optimalisasi kinerja organisasi. 

"Itu lumrah dilakukan," ujar Imam kepada IDN Times, Minggu (14/7/2024). 

Perubahan susunan kepemimpinan di kepengurusan DPW PPP Bali tertuang dalam Surat Keputusan (SK) 1053/SK/DPP/W/VII/2024. Mereka yang diganti yaitu Plt Ketua DPW PPP Bali, Idy Muzayyad dan Plt Sekretaris, M. Thobahul Aftoni. 

"Penugasan sebagai Plt Ketua DPW Bali merupakan penugasan dari DPP sehingga tentu memiliki ruang untuk melakukan optimalisasi dari waktu ke waktu," kata dia. 

Mardiono menjadi sosok yang didesak mundur dari posisi pelaksana tugas ketua oleh kader PPP. Ia dianggap gagal membawa PPP untuk pertama kalinya ke parlemen. Namun, Mardiono ogah mundur. 

1. Pergantian pimpinan pengurus DPW PPP diklaim berdasarkan aspirasi DPC di Bali

Surat keputusan dari DPP PPP terkait pergantian kepengurusan DPW PPP Bali. (Dokumentasi Istimewa)
Surat keputusan dari DPP PPP terkait pergantian kepengurusan DPW PPP Bali. (Dokumentasi Istimewa)

Imam Priyono mengatakan, pergantian terhadap pimpinan pengurus DPW PPP Bali diklaim sudah sesuai aspirasi Dewan Perwakilan Cabang (DPC) di Bali.

"Pergantian dilakukan untuk memperkokoh komunikasi, efektivitas dan kinerja DPW Bali," ujarnya. 

Sesuai surat keputusan yang dirilis pada 8 Juli 2024 lalu dan diteken oleh Sekretaris Jenderal Mohammad Arwani Thomafi, berikut susunan kepengurusan DPW PPP di Bali:

  • Ketua: Muhammad Yunus Razak
  • Sekretaris: Faisal Ahmad
  • Bendahara: Nadia Hasna Humaira

2. Pimpinan DPW Bali dijanjikan akan dapat posisi baru di DPP PPP

Partai Persatuan Pembangunan (PPP) resmi mendukung Khofifah Indar Parawansa dan Emil Dardak di Pilgub Jawa Timur 2024. (www.instagram.com/@arwani.thomafi)
Partai Persatuan Pembangunan (PPP) resmi mendukung Khofifah Indar Parawansa dan Emil Dardak di Pilgub Jawa Timur 2024. (www.instagram.com/@arwani.thomafi)

Sementara, Sekretaris Jenderal PPP, Arwani Thomafi, mengatakan, pergantian pengurus di DPW PPP Bali adalah pergantian biasa. 

"Itu pergantian (pengurus) biasa saja. Pergantian pelaksana tugas," ujar Arwani di kantor DPP.

Selain itu, ia mengklaim pergantian pengurus DPW PPP Bali telah melalui proses komunikasi. Arwani membantah keputusan pergantian itu diambil sepihak.

"Sudah diputuskan melalui mekanisme yang ada. Kan kami ada korwil di sana. Ada juga bidang organisasi. Kami juga sudah berkomunikasi," katanya.

Lebih lanjut, kata Arwani, usai digeser dari posisi pengurus DPW PPP di Bali, Idy dan Toni akan diberikan tugas baru di DPP PPP.

"Beliau berdua nanti akan ada peran dan tugas baru yang kami siapkan di DPP," ucapnya. 

3. Mardiono ogah mundur dari kursi ketua umum

Kunjungan Plt Ketua Umum PPP Muhamad Mardiono menutup agenda Mukerwil DPW PPP Provinsi Lampung. (IDN Times/Istimewa).
Kunjungan Plt Ketua Umum PPP Muhamad Mardiono menutup agenda Mukerwil DPW PPP Provinsi Lampung. (IDN Times/Istimewa).

Sementara, Mardiono ogah mundur dari kursi Plt Ketua Umum PPP. Baginya, memilih mundur adalah tindakan pengecut. 

"Mundur dari sebuah pertempuran, perjuangan ini adalah (sikap) yang pengecut buat saya! Saya akan pantang menyerah!" ujar Mardiono pada awal Juni 2024 lalu.

Ia menambahkan pertanggung jawaban politik akan disampaikannya lewat forum muktamar.

"Pertanggungjawaban politik di dalam struktur partai, di PPP, ada di muktamar. Di muktamar itu lah akan diputuskan oleh para pemegang kedaulatan," ucapnya. 

Share
Editor’s Picks
Topics
Editorial Team
Santi Dewi
Deti Mega Purnamasari
Santi Dewi
EditorSanti Dewi
Follow Us