Kursi Pimpinan Selalu Jadi Rebutan, Ini 11 Sosok Mantan Ketum Golkar

Brigjen (Purn) Djuhartono merupakan ketua umum pertama Golkar. Pada era kepemimpinannya, partai ini masih bernama Sekretariat Bersama (Sekber) Golongan Karya (Golkar). Dia menjabat sebagai ketua umum sejak 20 Oktober 1964 hingga Oktober 1969.

Setelah lima tahun menjabat sebagai ketua umum pertama, Brigjen (Purn) Djuharto akhirnya digantikan Mayjen (Purn) Suprapto Sukowati, melalui Musyawarah Kerja Nasional (Mukernas) I. Suprapto menempati posisi strategis ini sejak 1969 hingga 1973.

Pada September 1973, Golkar menyelenggarakan Musyawarah Nasional (Munas) I di Surabaya, Jawa Timur. Mayjen (Purn) Amir Murtono terpilih sebagai ketua umum. Konsolidasi Golkar mulai berjalan seiring dibentuknya wadah-wadah profesi, seperti Himpunan Kerukunan Tani Indonesia (HKTI), Himpunan Nelayan Seluruh Indonesia (HNSI) dan Federasi Buruh Seluruh Indonesia (FBSI). Amir menduduki kursi sebagai ketua umum Golkar sejak 1973 hingga 1983.

Pada Munas Golkar III (1983), dengan dukungan Presiden Soeharto, Letjen (Purn) Sudharmono terpilih sebagai ketua umum Golkar. Sebagai ketua, Sudharmono banyak melakukan inspeksi keliling pengurus Golkar di daerah.

Sudharmono juga menggerakan kader Golkar untuk mendapatkan lebih banyak pemilih, dan hasilnya suara Golkar meningkat dari 64 persen menjadi 72 persen pada Pemilu 1987. Sudharmono menduduki kursi ketua umum sejak 1983 hingga 1988.

Letjen (Purn) Wahono menjabat sebagai ketua umum Golkar sejak 1988 hingga 1993. Selain menjabat sebagai ketua umum, ia juga menjabat sebagai ketua DPR pada masa Orde Baru dan Gubernur Jawa Timur 1983-1988.

Setelah 1993, Golkar baru punya ketua umum nonmiliter, Harmoko namanya. Ia menjabat sebagai ketua umum sejak 1993 hingga 11 Juli 1998. Dalam kurun waktu tersebut, Golkar menjadi partai paling jaya, bahkan sejak awal kelahirannya.

Saat Indonesia memasuki masa Reformasi, Akbar Tandjung terpilih sebagai ketua umum Golkar sejak 1998 hingga 2004. Semasa menjabat sebagai ketua umum, ia pernah menjadi sorotan publik ketika lolos dari jerat hukum setelah Mahkamah Agung (MA) menerima permohonan kasasinya dalam kasus dana nonbujeter Bulog.

Dia sempat dijatuhi hukuman tiga tahun penjara di tingkat pengadilan pertama. Akbar akhirnya bebas saat upaya hukumnya melalui kasasi dikabulkan MA. Meski sempat tersandung kasus korupsi, Akbar mampu membawa Golkar bangkit pasca-reformasi. Bahkan pada 2004, Golkar menjadi pemenang pemilu.

Hal ini sekaligus memungkinkan dia ikut serta sebagai calon presiden dalam Pemilu 2004, namun ia akhirnya tidak dicalonkan partai karena dikalahkan Wiranto dalam Konvensi Calon Presiden Golkar. Selanjutnya, Akbar Tandjung juga kehilangan jabatan sebagai ketua umum Golkar, setelah dikalahkan Jusuf Kalla yang telah menjadi wakil presiden.

Jusuf Kalla atau yang akrab disapa JK menjabat sebagai ketua umum Golkar menggantikan Akbar Tandjung sejak Desember 2004 hingga 9 Oktober 2009. Saat menjabat sebagai ketua umum, ia juga dipercaya rakyat Indonesia untuk mengemban tugas sebagai Wakil Presiden RI mendampingi Susilo Bambang Yudhoyono (SBY).

Pada Oktober 2009, dalam Munas VIII di Pekanbau, Riau, Bakrie terpilih sebagai ketua umum Golkar, setelah mengalahkan Surya Paloh, Yuddy Chrisnandi, Hutomo Mandala Putra. Ia berhasil meraih 296 suara (lebih dari 55 persen), sementara Surya Paloh mendapatkan 240 suara dan dua pesaing lainnya tidak mendapat suara satu pun.

Bakrie menjanjikan Golkar akan memenangkan pemilihan kepala daerah gubernur, bupati, dan wali kota di seluruh Indonesia, serta memilih kader partai terbaik dan terpopuler untuk maju dalam setiap pilkada atau pemilu.

Ia juga menyatakan dalam pidato politiknya saat penutupan Munas VIII bahwa terdapat empat program yang akan ia lakukan untuk Golkar, yaitu konsolidasi (baik vertikal maupun horizontal). Semua kader dan pengurus di pusat dan daerah harus menyatu, disiplin, dan mengikuti garis partai dengan menghormati kesepakatan partai.

Kedua terkait kaderisasi: pemilihan kader terbaik Golkar di seluruh Indonesia dan pada saat yang sama pencetakan kader baru melalui kaderisasi. Ketiga, melakukan kreativitas dan ketajaman ide serta gagasan: perumusan solusi yang kreatif melalui ide-ide yang cemerlang. Keempat memenangkan pemilu, pemilihan presiden, dan pemilihan kepala daerah.

Menurut Bakrie, Golkar harus 'menguningkan' Indonesia. Bakrie menduduki kursi ketua umum Golkar sejak Oktober 2009 hingga Desember 2014.

Saat terjadi Musyawarah Nasional Luar Biasa (Munaslub) Golkar 2016 yang terjadi karena kisruh internal Golkar yang sudah terjadi selama 1,5 tahun, Setya Novanto mencalonkan diri menjadi ketua umum.

Ada delapan calon yang mengikuti Munaslub kali ini. Pada pemungutan suara tahap pertama yang dilakukan secara voting tertutup, Novanto mengantongi 277 suara dan Ade Komarudin mendapat suara terbanyak kedua sebesar 173 suara.

Tepat saat akan memulai pemungutan suara tahap kedua yang hanya diikuti dua calon ketua umum memperoleh suara minimal 30 persen, Ade menyatakan tidak akan melanjutkan pemilihan dan mendukung Novanto sebagai ketua umum yang baru.

Munaslub akhirnya mengesahkan Novanto secara resmi sebagai ketua umum Golkar 2016-2019. Dia terpaksa harus diturunkan dari jabatannya sebagai ketua umum lantaran terjerat kasus korupsi KTP Elektronik.

Airlangga Hartarto terpilih sebagai ketua umum berdasarkan rapat pleno yang diadakan pada 13 Desember 2017 secara aklamasi menggantikan Setya Novanto. Keputusan itu dicapai usai Aziz Syamsuddin mengundurkan diri dari pencalonan ketua umum.

Proses pergantian pucuk pimpinan di tubuh Golkar terjadi setelah Novanto ditahan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) atas dugaan keterlibatan dalam kasus korupsi proyek KTP Elektronik.