Aktivis soal Kasus Pencemaran Nama Baik Luhut: Tak Ada yang Tercemar
Jakarta, IDN Times - Aktivis Perempuan, Mahardhika Mutiara Ika, menanggapi dakwaan pencemaran nama baik Menteri Koordinator Bidang Maritim dan Investasi (Menko Marves), Luhut Binsar Panjaitan yang disematkan kepada Koordinator KontraS, Fatia Maulidiyanti dan Direktur Lokataru, Haris Azhar.
Menurutnya, tak ada nama yang tercemarkan buntut dari konten YouTube berjudul "Ada Lord Luhut Dibalik Relasi Ekonomi-Ops Militer Intan Jaya!! Jenderal BIN juga Ada!! NgeHAMtam".
"Tindakan untuk melaporkan Fathia dan Haris ini jelas merupakan bentuk kriminalisasi terhadap aktivis pembelaan HAM. Jadi tidak ada saya melihat bahwa tidak ada nama baik yang dicemarkan, tidak ada hati yang tersakiti, tidak ada hal-hal yang disebutkan oleh jaksa sebagai dakwaan pada kawan kita Fatia dan Haris," kata Mutiara dalam konferensi pers daring, dilansir Senin (17/4/2023).
1. Harusnya fokus pada pelanggaran HAM
Dia menilai, mencuatnya kasus ini mengaburkan persoalan yang sebenarnya soal pelanggaran HAM yang terjadi di Papua dan dugaan sindikat di dalamnya
"Proses penetapan mereka yang sampai pada tahap pengadilan justru jelas mengaburkan persoalan yang sebenarnya. Persoalan kajian yang mereka paparkan, persoalan tentang pelanggaran HAM yang terjadi di Papua dan dugaan keterlibatan sindikat di dalamnya," kata Mutiara.
Dia mengatakan, fokus yang ditujukan seharusnya bukan soal pencemaran nama baik, tetapi persoalan kriminalisasi terhadap pembelaan HAM.
2. Keduanya jalani sidang eksepsi
Sebelumnya, sidang perdana Haris dan Fatia digelar secara terpisah di Pengadilan Negeri Jakarta Timur.
Hari ini keduanya menjalani sidang eksepsi dan akan membacakan nota keberatan atas dakwaan yang diberikan oleh Jaksa Penuntut Umum (JPU) pada Haris dan Fatia.
3. Fatia didakwa lakukan penghinaan
Menko Marives, Luhut Binsar Padjaitan diketahui melaporkan Haris dan Fatia pada 2021 lalu terkait kritikan mereka terhadap Luhut.
Fatia didakwa melanggar Pasal 27 Ayat 3 Juncto Pasal 45 Ayat 3 Undang-Undang ITE, Pasal 14 Ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946, Pasal 15 UU Nomor 1 Tahun 1946 dan Pasal 310 KUHP tentang penghinaan.
Sementara Haris Azhar didakwa dengan Pasal 27 Ayat 3 Juncto Pasal 45 Ayat 3 UU ITE Juncto Pasal 55 Ayat 1 ke-1 KUHPidana.
