Jakarta, IDN Times - Wakil Ketua Komisi II DPR Mardani Ali Sera mengatakan rencana Presiden Joko “Jokowi” Widodo memindahkan ibu kota merupakan proyek reklamasi jilid ll.
“Hal ini mengingatkan kita kembali akan proyek Reklamasi Pantai Utara Jakarta yang dilakukan oleh pengembang untuk membangun daerah hunian baru di ibu kota negara yang dikuasai oleh pengembang swasta,” kata Mardani lewat keterangan tertulisnya, Selasa (20/8).
Mardani mengaku belum melihat urgensi pemindahan ibu kota ini. Apakah kalau ibu kota tidak dipindahkan, Negara Indonesia ini akan terancam? Mardani pun mempertanyakan sumber dana anggaran. Bahkan ia sebut kemungkinan proyek pemindahan ibu kota adalah kompensasi gagalnya reklamasi Jakarta.
“Proyek pemindahan ibu kota ini adalah kompensasi gagalnya proyek reklamasi Jakarta, yang dialihkan dengan proyek pemindahan ibu kota ke luar Jawa dengan 93,5 persen anggaran biaya oleh badan usaha/swasta,” ujarnya.
Karena proyek pemindahan ibu kota ini disumbang anggaran dari swasta, Mardani menilai keamanan ibu kota baru akan terancam.
“Kita tidak bisa membiarkan obyek-obyek vital politik negara kita memiliki bahaya laten ancaman keamanan dan kedaulatan karena infrastrukturnya tidak dikuasai oleh negara,” ujar Mardani.
“Kita sudah pernah membahas bahayanya proyek reklamasi pantai utara Jakarta yang akhirnya dihentikan,” sambungnya.
Lebih lanjut soal anggaran, Mardani mengatakan total estimasi biaya pemindahan ibu kota mencapai Rp466 triliun, jumlah ini menurutnya sangat besar bila dibandingkan dengan utang luar negeri Indonesia dan APBN tahunan Pemerintah.
“Saat ini Utang Luar Negeri Indonesia sudah mencapai Rp5.528 triliun (Data Bank Indonesia, April 2019), rencana Belanja Negara di RAPBN 2020 sebesar Rp2.528,8 triliun dengan defisit Rp307,2 triliun,” ujar Mardani.
“Besaran rencana Belanja Negara sebesar Rp2.528,8 triliun ini belum termasuk biaya pemindahan Ibu Kota, karena menurut pemerintah proses pemindahan ibu kota masih dalam tahap kajian dan perencanaan,” sambungnya.
Sebelumnya, Presiden Jokowi memaparkan belanja negara pada tahun 2020 akan difokuskan untuk pengurangan ketimpangan antar wilayah. Oleh karena itu pemerintah akan melanjutkan pengembangan berbagai kawasan ekonomi di luar Jawa, melanjutkan industrialisasi dalam bentuk hilirisasi hasil tambang maupun perkebunan, dan mengembangkan beberapa wilayah metropolitan di luar Jawa, supaya bisa menjadi sumber ekonomi baru.
“Selama ini, denyut kegiatan ekonomi secara umum masih terpusat di Jakarta dan Pulau Jawa. Sehingga Pulau Jawa menjadi sangat padat dan menciptakan ketimpangan dengan pulau-pulau di luar Jawa," kata Jokowi dalam Nota Keuangan di Gedung DPR RI, Jakarta, Jumat (16/8).
Jokowi melanjutkan, apabila membiarkan hal ini berlanjut tanpa ada upaya yang serius, maka ketimpangan akan semakin parah. Untuk itu, kata Jokowi, rencana pemindahan ibu kota ke Pulau Kalimantan diletakkan dalam konteks ini, sehingga akan mendorong pertumbuhan ekonomi baru, sekaligus memacu pemerataan dan keadilan ekonomi di luar Jawa.
"Ibu kota baru dirancang bukan hanya sebagai simbol identitas, tetapi representasi kemajuan bangsa, dengan mengusung konsep modern, smart, and greencity, memakai energi baru dan terbarukan, tidak ibergantung kepada energi fosil," tegas dia.
Dukungan pendanaan bagi pemindahan ibu kota, kata Jokowi, akan sekecil mungkin menggunakan APBN. "Kita dorong partisipasi swasta, BUMN, maupun skema Kerja sama Pemerintah Badan Usaha (KPBU)," ucap Jokowi.