Mendagri: Banjir di Sumatra Ditangani Layaknya Bencana Nasional
- 40 ribu personel TNI dan 7.465 personel kepolisian dikerahkan ke Sumatra untuk penanganan bencana
- Jumlah korban meninggal akibat banjir Sumatra mencapai 1.190 jiwa, dengan 141 jiwa masih dilaporkan hilang
- Pemerintah pusat sudah hadir sejak awal bencana terjadi, rapat koordinasi dihadiri kepala daerah dari tiga provinsi yang terdampak
Jakarta, IDN Times - Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian mengatakan, sejak awal banjir dan tanah longsor menghantam tiga provinsi di Pulau Sumatra, penanganannya sudah layaknya bencana nasional. Pengerahan bantuan dan personel sudah berlangsung sejak 25 November 2025. Ia mengatakan, pengerahan personel bukan saja yang datang dari ketiga provinsi terdampak, tetapi ribuan personel TNI dan kepolisian yang diperbantukan ke sana.
"Semua bergerak atas perintah Pak Presiden Prabowo. Beliau memimpin langsung rapat internal di Jakarta. Saat masih berada di situasi tanggap darurat, pemerintah pusat sudah bekerja secara maksimal untuk melakukan mobilisasi nasional, jadi diperlakukan dengan menghadapi bencana nasional," ujar Tito ketika memimpin rapat koordinasi pemulihan pasca-banjir Sumatra di kantor Kementerian Dalam Negeri, Kamis (15/1/2026) sore.
Ia menambahkan, dirinya dan Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) meninjau lokasi bencana pada 29 November 2025 ke Sumatra Barat. Sementara, Presiden Prabowo Subianto sudah empat kali berkunjung ke Aceh, tiga kali ke Sumatra Utara dan tiga kali ke Sumatra Barat. Di sana, Prabowo beberapa kali memimpin rapat penanganan bencana.
Padahal, yang diharapkan oleh masyarakat di awal terjadinya bencana yakni Prabowo mengumumkan banjir di Pulau Sumatra berstatus bencana nasional. Dengan begitu, maka ada dokumen tertulis berupa keppres yang diteken oleh Prabowo soal banjir di Sumatra.
Sejak awal juga sudah ditetapkan individu yang bertanggung jawab mengatasi dan memulihkan pasca-bencana. Namun, Prabowo baru menunjuk Tito sebagai Ketua Satgas Pemulihan pada 6 Januari 2026.
1. Empat puluh ribu personel TNI telah dikerahkan ke Sumatra untuk penanganan bencana
Lebih lanjut, berdasarkan data yang dimiliki Kemendagri per 27 November 2025, TNI sudah mengirimkan 40 ribu personel ke Pulau Sumatra. Puluhan ribu personel itu bersumber dari organik di masing-masing Kodam atau BKO (Bawah Kendali Operasi), 86 pesawat fixed wing dan helikopter dikerahkan. Begitu pula dengan jembatan bailey, Starlink, genset, excavator, hingga compressor.
Sedangkan kepolisian mengirimkan 7.465 personel ke lokasi bencana. Ada enam helikopter dan alat-alat berat yang dikirimkan.
"Sumur bor, pembangunan jembatan darurat, membantu membangun dapur lapangan, kesehatan, semua dikeluarkan," kata Tito.
Ada pula tambahan personel dari BNPB, Badan SAR Nasional, Kementerian Perhubungan, Kementerian Kesehatan hingga Kementerian Pekerjaan Umum (PU). Ia mengatakan, setelah dilakukan pengerahan personel dan bantuan selama 40 hari sudah menunjukkan hasil.
"Sudah banyak terjadi perubahan. Jembatan-jembatan yang putus, jembatan-jembatan yang terkena longsor, lumpur-lumpur yang bertebaran, kami melihat ada perbedaan dampak di dataran tinggi dengan dataran rendah," tutur dia.
2. Jumlah korban meninggal akibat banjir Sumatra 1.190 jiwa
Tito juga membacakan data mengenai korban banjir di Pulau Sumatra yang telah mencapai 1.190 jiwa. Namun, jumlah korban meninggal itu bisa bertambah karena ada 141 jiwa yang masih dilaporkan hilang.
Total pengungsi semula ada lebih dari 2 juta warga. Namun, kini menyusut hingga 131.050 ribu orang.
"Ada fasilitas umum yang terdampak, rumah ibadah, gedung kantor, kesehatan, pendidikan, jembatan saja (yang terdampak) ada 2.056, rumah warga yang rusak mencapai 175.050," kata mantan Kapolri itu.
3. Tito sebut pemerintah pusat sudah hadir sejak awal bencana terjadi
Rapat koordinasi pada Kamis kemarin turut dihadiri oleh kepala daerah dari tiga provinsi yang terdampak. Ketiga gubernur, termasuk Gubernur Aceh Muzakir Manaf, terlihat hadir secara luring.
Aceh kini menjadi satu-satunya provinsi yang masih menetapkan tanggap darurat hingga 22 Januari 2026. Kedua provinsi lainnya sudah masuk ke fase pemulihan.
Selain itu, ada pula 52 bupati atau wali kota yang hadir secara virtual. Tito mengatakan, melalui rapat koordinasi ini pihaknya ingin menegaskan pemerintah daerah tidak sendirian dalam menghadapi bencana banjir dan tanah longsor.
"Ini menunjukkan keseriusan pemerintah pusat untuk membantu dan meringankan, menyampaikan pesan bahwa bapak-bapak dan ibu tidak sendiri. Kami pemerintah pusat atas saran dari Bapak Presiden akan bekerja keras untuk memulihkan serta memajukan daerah masing-masing yang terdampak," tutur dia.
