Mendagri Ingatkan Kepala Daerah Hati-hati Terbitkan Obligasi: Jadi Beban

Menurut Tito, obligasi daerah tidak selalu buruk. Sebaliknya, justru dapat memberikan manfaat apabila digunakan untuk membiayai program atau pembangunan yang bersifat produktif dan mampu menghasilkan pendapatan bagi daerah.

“Kalau mungkin itu utang itu bersifat produktif, misalnya, membuat rumah sakit dan rumah sakit itu menguntungkan menjadi Badan Layanan Umum Daerah, BLUD, gitu ya, menguntungkan karena ada pemasukannya dan itu bisa membayar utang, utang itu bahkan menguntungkan, bisa nutup ada bayar utang, dapat lagi PAD, nah itu fine itu,” kata Tito.

Mantan Kapolri itu juga mewanti-wanti agar obligasi tidak diperuntukkan untuk proyek yang tidak produktig yang hanya berpotensi menjadi beban bagi pemerintahan daerah selanjutnya.

“Tapi kalau nanti dia membangun yang nggak produktif, dan kemudian menimbulkan beban kepada kepala daerah berikutnya, wah itu harus hati-hati,” ujarnya.

Menurut Tito, perinsip kehati-hatian dalam menerbitkan obligasi daerah menjadi semakin penting degan mempertimbangkan minimnya keuangan. Ia menilai, obligasi justru dapat menjadi bumerang bagi kepala daerah.

“Apalagi di daerah-daerah yang kemampuan keuangannya rendah. Banyak daerah-daerah kemampuan rendah. Bayangin kalau seandainya dia punya kemampuan rendah, sudah ada utang, suruh ngeluarin obligasi lagi. Tambah berat lagi bagi kepala daerah berikutnya. Nanti tekor nantinya,” kata Tito.

Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung menyatakan akan menerbitkan obligasi daerah sebesar Rp3,5 triliun untuk menjaga keuangan Jakarta menjadi lebih sehat pada tahun 2027.

Obligasi daerah ini merupakan salah satu bentuk pembiayaan kreatif yang hasilnya untuk mendukung berbagai proyek layanan publik. Rencananya, obligasi Jakarta akan diterbitkan pada tahun depan dengan tenor tujuh tahun.

"Walaupun ada pemotongan DBH, kita melakukan creative financing supaya keuangan Jakarta itu jauh lebih sehat dan transparan, terbuka. Maka kenapa kemudian tenornya itu tujuh tahun minim dan dilakukan secara transparan," jelas Pramono di Balai Kota, Jumat (24/7/2027).

Menurut dia, obligasi daerah dirancang sebagai alternatif pembiayaan di tengah kondisi fiskal saat ini, di mana terdapat penyesuaian DBH. Ia meyakini, nantinya skema pembiayaan alternatif ini akan menjadi model percontohan bagi daerah lain.

"Kalau ini berhasil dan kemudian menjadi instrumen creative financing, saya yakin ini bisa di-copy di daerah-daerah lain dan itu menjadi hal yang baik," katanya.