Mendagri Minta Pemda Percepat Registrasi Perlinsos

07 Nov 2026, 06:00 WIB2 min read

Deti Mega Purnamasari

News

Channel

Add Us on Google

Menteri Dalam Negeri (Mendagri), Tito Karnavian. (Dok. Kemendagri)

Intinya Sih

Timeline

5W1H

Gini Kak

Sisi Positif

Mendagri Tito Karnavian meminta pemerintah daerah mempercepat registrasi Perlinsos Digital agar penyaluran bansos lebih akurat dan tepat sasaran.
Digitalisasi Perlinsos mengintegrasikan data kependudukan dengan berbagai layanan publik melalui sistem pemerintahan digital.
Agen Perlinsos dibutuhkan untuk membantu masyarakat yang belum memiliki telepon pintar atau belum mampu mengoperasikan aplikasi secara mandiri.

This section summary was AI-assisted and reviewed by our editorial team.

Jumat (6/11/2026)

Tito Karnavian meminta pemerintah daerah mempercepat registrasi Perlinsos Digital dalam Rakor bersama gubernur, bupati, dan wali kota se-Indonesia.

6 November 2026

Dasbor Perlinsos Digital Kementerian Sosial mencatat 18,8 juta kepala keluarga telah terregistrasi. Jumlah agen terdaftar mencapai lebih dari 1,05 juta, dengan agen aktif lebih dari 502 ribu.

This section summary was AI-assisted and reviewed by our editorial team.

What?
Mendagri meminta pemerintah daerah mempercepat registrasi Perlindungan Sosial Digital agar penyaluran bantuan sosial lebih akurat dan tepat sasaran.
Who?
Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian, pemerintah daerah, serta agen Perlinsos yang membantu proses registrasi.
Where?
Registrasi dilakukan dalam sistem Perlinsos Digital dan dibahas bersama gubernur, bupati, serta wali kota se-Indonesia.
When?
Permintaan tersebut disampaikan saat Rakor pada Jumat (6/11/2026).
Why?
Digitalisasi diperlukan agar data kependudukan terintegrasi dan bantuan sosial tersalurkan lebih akurat serta tepat sasaran.
How?
Registrasi dipercepat dengan bantuan agen Perlinsos, terutama bagi masyarakat yang tidak memiliki telepon pintar atau belum mampu mengoperasikan aplikasi.

This section summary was AI-assisted and reviewed by our editorial team.

Mendagri Tito meminta pemerintah daerah mendaftarkan data bantuan sosial lebih cepat. Data itu dibuat digital supaya bantuan diberikan kepada orang yang tepat. Pemerintah ingin menghubungkan data KTP dengan banyak layanan. Agen Perlinsos membantu warga yang tidak punya telepon pintar atau belum bisa memakai aplikasi. Kini, 18,8 juta keluarga sudah terdaftar.

This section summary was AI-assisted and reviewed by our editorial team.

Digitalisasi Perlinsos dapat membantu pemerintah menggunakan data kependudukan secara lebih terintegrasi dalam penyaluran bantuan sosial. Kehadiran agen juga memberi dukungan bagi masyarakat yang belum memiliki telepon pintar atau belum mampu mengoperasikan aplikasi. Dengan begitu, proses registrasi tetap dapat menjangkau warga melalui bantuan di lapangan.

This section summary was AI-assisted and reviewed by our editorial team.

Jakarta, IDN Times - Menteri Dalam Negeri (Mendagri), Tito Karnavian, meminta pemerintah daerah (Pemda) mempercepat registrasi Perlindungan Sosial (Perlinsos) Digital. Hal tersebut diperlukan agar penyaluran bantuan sosial (bansos) lebih akurat dan tepat sasaran.

Menurut Tito, Presiden Prabowo Subianto menekankan pentingnya penyederhanaan birokrasi melalui digitalisasi pemerintahan dan integrasi data kependudukan.

"Presiden sudah memerintahkan untuk dilakukan digitalisasi sistem pemerintahan Indonesia, SPBE, Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik, e-government, atau GovTech, Government Technology. Yang intinya kita pemerintahan pusat dan daerah itu dibuat digitalisasi, sehingga layanan publik menjadi lebih baik, dibandingkan dengan manual," ujar Tito saat Rapat Koordinasi (Rakor) Percepatan Registrasi Perlinsos Digital bersama gubernur, bupati, dan wali kota se-Indonesia, Jumat (6/11/2026), dikutip dari siaran pers.

1. Digitalisasi perlinsos untuk bangun sistem pemerintahan digital

KPTDP tinjau uji coba Perlinsos Digital di Sumedang. (Dok. MenPANRB)

Tito mengatakan, digitalisasi Perlinsos merupakan bagian dari upaya pemerintah membangun sistem pemerintahan digital (e-government/GovTech).

Sistem tersebut mengintegrasikan data kependudukan dari kartu tanda penduduk elektronik (KTP-el) ke berbagai layanan publik.

"Paralel dengan itu, akan dibuatkan sistem yang meng-connect semua layanan publik, baik yang dari Kementerian Kesehatan, pendidikan, kemudian layanan kendaraan bermotor misalnya, semua, ATR/BPN, sertifikat (tanah), sehingga cukup dengan satu single sign-on, satu nomor unik yang dipegang oleh masing-masing warga negara," kata Tito.

2. Digitalisasi diharapkan bantu pemerintah

KPTDP tinjau uji coba Perlinsos Digital di Sumedang. (Dok. MenPANRB)

Tito mengatakan, sistem tersebut dikembangkan Dewan Ekonomi Nasional (DEN) bersama beberapa kementerian lembaga. Harapannya dapat membantu pemerintah menyalurkan bantuan tepat sasaran.

"Layak mendapat bantuan itu pun nanti ada yang bisa (dikategorikan), bantuan dalam bentuk tunai atau layak bantuan untuk non-tunai atau layak mendapatkan dua-duanya atau disebutkan tidak layak, karena punya mobil, punya tanah yang luas misalnya, itu akan mudah ketahuan," kata dia.