Mendikbud Nadiem: Perlu Perpres untuk Kukuhkan Peta Jalan Pendidikan
Jakarta, IDN Times - Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nadiem Anwar Makarim mengatakan butuh Peraturan Presiden (Perpres) untuk memperkuat posisi Peta Jalan Pendidikan Indonesia. Hal ini menurut Nadiem berdasarkan hasil kajian dengan berbagai pihak.
"Kami mengusulkan bahwa ada Peraturan Presiden untuk menguatkan lagi Peta Jalan Pendidikan," ujar Nadiem dalam Rapat Kerja bersama Komisi X di Gedung DPR, Senayan, Jakarta pada Senin (16/11/2020).
"Terutama untuk mengkoordinasikan lintas kementerian dan juga antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah," lanjut Mendikbud.
1. Tujuan utamanya adalah merevisi UU Sisdiknas
Setelah melakukan banyak diskusi dan mendengarkan masukan dari berbagai pihak, Nadiem menyebutkan objektif utama dari Peta Jalan Pendidikan Indonesia adalah memasukkan konsep-konsep yang ada dan mengabadikannya melalui revisi undang-undang Sistem Pendidikan Nasional.
"Dan itu memang objektif utama kita dan itu sedang dalam proses," ujar Mendikbud. Namun menurut dia, meski hal ini sudah masuk daftar prioritas Komisi X DPR dan Kemendikbud, butuh waktu yang lama untuk terealisasi.
"Tetapi kami juga mengusulkan bahwa Peta Jalan Pendidikan jadi bisa dikukuhkan menjadi Peraturan Presiden atau Perpres," ujar Nadiem.
2. Banyak kebijakan yang melibatkan lintas kementerian hingga Pemda
Mas Menteri, sapaan akrab Nadiem, memaparkan mengapa Perpres dianggap penting untuk mengukuhkan Peta Jalan Pendidikan nantinya. "Hingga ini juga bisa menambahkan kekuatannya selama perbincangan dengan revisi (undang-undang) Sisdiknas terjadi," kata Mas Menteri.
Dia menyebutkan ada banyak sekali kebijakan-kebijakan yang melibatkan pemerintah daerah dan kementerian lainnya.
"Yang pasti akan bisa dilakukan lebih cepat di dalam semua instansi eksekutif kita," ujar Nadiem.
Pembentukan Perpres untuk mengukuhkan Peta Jalan Pendidikan menjadi rekomendasi dari Kemendikbud.
3. Kemendikbud cari masukan secara terstruktur soal Peta Jalan Pendidikan
Nadiem mengatakan pihaknya secara terstruktur mencari masukan mengenai Peta Jalan Pendidikan dari berbagai pihak.
"Yang sudah kami lakukan adalah (mendengar masukan) menteri-menteri dan kementerian-kementerian di Kabinet Indonesia Maju, dari Komisi X tentunya sudah seringkali kami mendapat masukan, dan kami juga mendapat masukan dari Dewan Pertimbangan Presiden (wantimpres) yang telah memberikan input -inputnya dan sangat mendukung arah Peta Jalan Pendidikan kita," ujar Nadiem.
Dia mengaku pihak Kemendikbud juga sudah berbicara dengan Ketua Umum Muhammadiyah dan BSNP. Serta mendapatkan masukan dari perwakilan industri dan sektor swasta mengenai Peta Jalan Pendidikan ini.
Selanjutnya Nadiem masih akan mendengar masukan dari berbagai pihak lainnya termasuk organisasi-organisasi masyarakat seperti NU, Muhammadiyah dan lainnya.
"Dan juga organisasi profesi guru seperti PGRI, IGI, FSGI, BMPS dan lainnya. Dan juga perkumpulan terkait disabilitas, pembangunan karakter dan isu-isu sosial lainnya," ungkap Nadiem.
Organisasi keagamaan juga akan diajak bicara bersama, tak ketinggalan organisasi multilateral untuk mendapat perspektif global. "Dan tentunya perwakilan perguruan tinggi negeri kita dan perguruan tinggi swasta dan institusi dan yayasan-yayasan pendidikan," kata Nadiem.
