Menekan Pemakaian Kendaraan Pribadi Lewat Transportasi Terintegrasi
- Penjabat Gubernur DKI Jakarta, Heru Budi Hartono, ingin menjadikan Jakarta kota global dengan transportasi terkoneksi intra dan inter kota.
- Pengamat Transportasi menilai Jakarta sudah berhasil menerapkan integrasi transportasi umum, namun masih ada masalah penggunaan kendaraan pribadi yang harus ditekan.
Jakarta, IDN Times - Penjabat (Pj) Gubernur DKI Jakarta, Heru Budi Hartono, memiliki tagline 'Sukses Jakarta untuk Indonesia.' Pada saat bersamaan, Jakarta juga tengah berupaya menjadi kota global.
Berdasarkan hasil kajian Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) DKI Jakarta, salah satu ciri menjadi kota global adalah aksebilitas yang terkoneksi secara intra dan inter kota.
Pengamat Transportasi sekaligus Wakil Ketua Pemberdayaan dan Pengembangan Wilayah Masyarakat Transportasi Indonesia (MTI), Djoko Setijowarno, mengatakan, penerapan integrasi transportasi di Jakarta sudah setara dengan kota-kota maju di berbagai belahan dunia. Sebab, Jakarta memiliki transportasi yang lengkap.
"Ada kereta antar-kota, ada kereta perkotaan di kota sendiri, jalur TransJakarta," ujar Djoko kepada IDN Times, Kamis (25/7/2024).
1. Baru Jakarta yang cukup berhasil melakukan integrasi transportasi
Djoko menilai, di Indonesia baru Jakarta saja yang cukup berhasil menerapkan integrasi transportasi umum. Bahkan wilayah penyangga Jakarta dibantu transportasi umum dari Ibu Kota.
"Kota lainnya gak ada. Apalagi daerah penyangga itu dikasih angkutan umum. Selain KRL, ada JR Connection. JR Connection itu ada 1.900-an perumahan di Jabodetabek dilayani," ujarnya.
Meski sudah cukup berhasil, Djoko menilai, masih ada sejumlah masalah di Ibu Kota. Salah satunya penggunaan pribadi.
"Masalahnya Jakarta gak bisa sendirian, ada peran pemerintah pusat," ujarnya.
2. Penggunaan kendaraan pribadi harus ditekan
Masyarakat Indonesia, khususnya Jakarta dinilai sudah terbiasa menggunakan kendaraan pribadi. Menurut Djoko, hal tersebut harus mulai ditekan agar publik beralih ke transportasi umum.
Menurutnya, ada berbagai upaya yang bisa dilakukan pemerintah untuk menekan jumlah pengguna kendaraan pribadi, yaitu dengan strategi push and pull.
"Kalau pull itu angkutan umum disediakan dan terintegrasi. Push-nya, dulu ada 3 in 1, diganti ganjil genap, harusnya ERP. Kemudian penataan parkir, semakin ke pusat makin tinggi tarifnya," ujarnya.
"Kemudian BBM-nya jangan disubsidi. BBM subsidi itu diberikan kepada transportasi umum, kendaraan pribadi gak usah. Kalau gak seperti ini gak mau beralih dia. Motor itu luar biasa persentasenya," imbuhnya.
3. TransJakarta sudah menjangkau 89 persen wilayah Jakarta
Upaya membuat masyarakat beralih ke transportasi umum juga dilakukan TransJakarta. Saat ini TransJakarta telah memiliki sekitar 4.700 armada.
"Dengan jumlah armada tersebut cakupan layanan kami saat ini mencapai 89 persen terhadap wilayah Jakarta dan terhadap populasi penduduk Jakarta," ujar Direktur Operasional dan Keselamatan TransJakarta, Daud Joseph kepada IDN Times.
Untuk mendukung upaya integrasi transportasi umum, TransJakarta menyediakan berbagai layanan. Mulai dari Bus Rapid Transit (BRT) di 14 koridor, serta non-BRT sebagai layanan pengumpan.
"Layanan-layanan tersebut disediakan sebagai dukungan integrasi bagi pelanggan yang ingin melanjutkan perjalanan ke koridor-koridor utama," ujarnya.
"Selain itu, TransJakarta juga mendukung integrasi dengan moda transportasi lain seperti Kereta Commuter, MRT, LRT Jakarta, LRT Jabodebek, KCIC/Whoosh, dan Bandara Halim serta SKH dengan menghubungkan layanan Transjakarta melalui prasarana (halte) dengan moda transportasi lainnya secara langsung," ujarnya.
4. Pengguna merasakan dampak transportasi umum
Salah satu sosok yang merasakan manfaat transportasi umum yang terintegrasi adalah Aulia Rahman. Pria yang sehari-hari bekerja di kawasan Kuningan, Jakarta Selatan itu merasa sangat terbantu dengan integrasi berbagai transportasi.
"Menurut saya cukup bisa diandalkan bagi para warga demi menghindari macet di Jakarta yang sudah terlampau parah saat ini," ujar Aulia kepada IDN Times.
Aulia yang tinggal di kawasan Pasar Rebo, Jakarta Timur, harus berpindah-pindah berbagai moda transportasi umum untuk mencapai tempat kerjanya. Mulai dari TransJakarta atau LRT Jabodebek, hingga JakLingko.
Selain transportasi umum terintegrasi, menurut Aulia ada sejumlah hal yang membuatnya lebih menyukai naik kendaraan umum. Salah satunya adalah biaya yang murah.
"Pertimbangannya sih dari segi biaya cukup murah dan tidak perlu lagi mikirin untuk cari parkir lagi yah kalau lagi pergi-pergi," ujarnya.
5. Pendapatan sopir transportasi umum di Jakarta lebih pasti
Manfaat transportasi umum terintegrasi juga dirasakan pengemudi JakLingko. Para sopir JakLingko yang ditemui IDN Times di Jakarta Barat menilai pengintegrasian transportasi umum dan tarifnya juga menguntungkan mereka.
Salah satu sopir JakLingko bernama Rudi mengatakan, menjadi sopir JakLingko berbeda dengan sopir angkutan umum yang lain. Mereka tak perlu bekerja larut demi mendapatkan setoran layak untuk disetorkan ke koperasi atau pemilik kendaran.
"Kita penumpang sepi atau gak, gak akan ngaruh. Kita dihitungnya per kilometer," ujarnya.
Selain itu, JakLingko dinilai juga memperhatikan kesejahteraan pengemudinya. Mereka mendapatkan gaji bulanan tanpa banyak pemotongan serta wajib pelatihan untuk mengemudi kendaraan umum.
"Kita gak boleh kerja lebih dari 8 jam. Di mobil pun pakaian dan perilaku kita mesti sesuai aturan karena ada CCTV yang memantau," jelasnya.
