Mengenal Kebijakan Publik, Contoh dan Pelaksanaannya
Jakarta, IDN Times - Public policy atau kebijakan publik adalah suatu respons yang dilakukan oleh pemerintah dalam menyikapi masalah-masalah yang ada di masyarakat.
Harold D Laswell dan Abraham Kaplan (1970), mengatakan, kebijakan publik adalah suatu program pencapaian tujuan, nilai-nilai dan praktik-praktik yang terarah. Lasswell memiliki visi besar bahwa ilmu kebijakan secara ilmiah akan mengatasi masalah mendasar ketenagakerjaan, perdamaian dan persamaan.
Meskipun istilah ‘ilmu kebijakan’ tidak digunakan secara universal, mendefinisikannya dengan baik sebagai 'tradisi dalam ilmu-ilmu sosial yang mencari relevansi dengan urusan kontemporer.'
1. Kebijakan publik dalam cabang ilmu sosial
Perkembangan ilmu kebijakan itu sendiri menjadi bagian dari meningkatnya permintaan untuk penelitian ilmu sosial ketika negara menerapkan fungsi baru, seperti perencanaan makroekonomi dan mendistribusikan kekayaan.
Ilmu-ilmu sosial pada umumnya dikembangkan dengan keberhasilan ilmu-ilmu alam “dalam pikiran mencari kendali lingkungan sosial” seperti halnya ilmu pengetahuan alam.
Sementara itu, kebijakan publik menurut Thomas R. Dye (1981), dapat diklasifikasikan sebagai keputusan (decision making), di mana pemerintah mempunyai wewenang untuk menggunakan keputusan otoritatif, termasuk keputusan untuk membiarkan sesuatu terjadi, demi teratasinya suatu persoalan publik.
2. Proses pembuatan kebijakan publik
Proses pembuatan kebijakan publik, melewati proses yang kompleks karena melibatkan banyak hal maupun variabel yang harus dikaji. Di antaranya penyusunan agenda, formulasi kebijakan serta adopsi/ legitimasi kebijakan.
Sebuah kebijakan yang diambil oleh pemerintah, tentu melihat apakah masalah itu menyebar luas di masyarakat, bahkan sampai membuat kegaduhan. Untuk itu, pemerintah perlu menimbang dan mengukur sejauh apa kebijakan itu diambil sehingga tidak terjadi kekacauan di masyarakat.
3. Contoh kebijakan publik
Contoh kebijakan publik yang diambil beberapa waktu terakhir adalah mengenai minyak goreng.
Menteri Perdagangan, M Lutfi, sempat menetapkan Harga Eceran Tertinggi (HET) minyak goreng sebagai respons dari naiknya harga minyak sawit mentah (bahan baku minyak goreng) di pasar internasional.
Dampaknya, minyak goreng dalam negeri menjadi langka. Hal ini membuat banyak masyarakat mengantre demi mendapatkan satu hingga dua liter minyak goreng. Kebijakan ini, juga membuat adanya panic buying yang terjadi di masyarakat.
Guna mengantisipasi kegaduhan yang lebih parah, akhirnya pemerintah mengeluarkan kebijakan baru, yakni mencabut HET dan melepas harga minyak goreng ke mekanisme pasar melalui Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 11 Tahun 2022.
Penetapan dan juga pencabutan HET, tentu tak terlepas dari teori kebijakan publik yang ada.
4. Evaluasi kebijakan publik
Secara umum, evaluasi kebijakan dapat dikatakan sebagai kegiatan yang menyangkut estimasi atau penilaian kebijakan yang mencakup substansi, implementasi dan dampak.
Dalam hal ini, evaluasi dipandang sebagai suatu kegiatan fungsional. Artinya, evaluasi kebijakan tidak hanya dilakukan pada tahap akhir saja, melainkan dilakukan dalam seluruh proses kebijakan.
Dengan demikian, evaluasi kebijakan bisa meliputi tahap perumusan masalah-masalah kebijakan, program-program yang diusulkan untuk menyelesaikan masalah kebijakan, implementasi, maupun tahap dampak kebijakan.
