Menkeu Setuju Anggaran Pilkada 2020 Ditambah, Tahap Awal Rp1 Triliun

Sri Mulyani menjelaskan, semua kegiatan pilkada dibebankan pada APBD, namun dapat didukung oleh APBN sesuai peraturan perundang-undangan. Ia menyebut, 270 daerah sudah membuat cadangan dana untuk pelaksanaan pilkada tersebut.

“Hitungan atau permintaan dari KPU langsung dilakukan rapat di internal Kemenkeu bersama Mendagri Rp4,77 triliun itu, tahap pertama Rp1,02 triliun, tahap kedua Rp3,29 triliun, dan tahap ketiga Rp0,46 triliun,” ujar Sri.

Sementara itu, Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian menghitung kebutuhan tambahan anggaran untuk Pilkada 2020 yakni sebesar Rp1,411 triliun untuk sembilan provinsi, 224 kabupaten, dan 37 kota.

“Kami melihat akumulatif total untuk pusat memerlukan tambahan Rp391 miliar dan daerah Rp1,02 triliun, total pusat dan daerah dari APBN memerlukan tambahan Rp1,411 triliun,” ujar Tito.

Tito menegaskan, hitungan Rp1,411 triliun belum termasuk 66 daerah lainnya. Saat ini, kata Tito, pihaknya bersama KPU dan Bawaslu terus melakukan koreksi anggaran tiap daerah.

“Yang tersedia di daerah-daerah yang sudah kita freeze sebanyak Rp9,2 triliun. Sebanyak 66 daerah lain masih berkomunikasi dengan KPU dan Bawaslu, kita upayakan sesegera mungkin. Minggu ini harus selesai,” ujar Tito.