Menko PMK Dorong Percepatan Rehab Rekon Pascabencana di Tiga Provinsi
- Pemerintah mempercepat rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana di Aceh, Sumatra Utara, dan Sumatra Barat agar kehidupan masyarakat terdampak segera pulih.
- Menko PMK menegaskan rehab rekon tidak hanya fokus pada infrastruktur fisik, tetapi juga pemulihan layanan publik, pendidikan, kesehatan, dan ekonomi masyarakat.
- Pemerintah tetap siaga menghadapi potensi bencana susulan sambil memastikan sinergi lintas kementerian dan daerah untuk mempercepat proses pemulihan secara terpadu.
Jakarta, IDN Times - Pemerintah terus mempercepat rehabilitasi dan rekonstruksi (rehab rekon) pascabencana di Aceh, Sumatra Utara, dan Sumatra Barat. Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK), Pratikno, menegaskan upaya ini menjadi prioritas utama agar kehidupan masyarakat terdampak bisa segera pulih.
Hal tersebut disampaikan dalam rapat Tingkat Menteri Tim Pengarah Satgas Percepatan Penanganan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana Alam Provinsi Aceh, Sumatra Utara, dan Sumatra Barat di Kantor Kemenko PMK, Jakarta, Senin (6/4/2026).
1. Pemerintah fokus percepat pemulihan pascabencana
Dalam rapat tersebut, Menko PMK membahas berbagai kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan rehab rekon bersama Tim Pelaksana Satgas. Dia menekankan pentingnya langkah cepat untuk menuntaskan hambatan, baik administratif maupun di lapangan.
“Kami menerima laporan dari Ketua Tim Pelaksana Satgas mengenai progres capaiannya dan apa saja yang perlu untuk dipecahkan, ditindaklanjuti secara cepat,” ujar Menko PMK, dikutip dari siaran pers, Selasa (7/4/2026).
Menurut dia, capaian penanganan sejauh ini sudah menunjukkan progres yang baik. Namun, dibutuhkan langkah lanjutan yang lebih cepat dan terkoordinasi agar manfaatnya segera dirasakan masyarakat.
“Capaian pemulihan pascabencana di tiga provinsi sampai saat ini sudah sangat bagus, tetapi tentu saja kita harus melangkah kepada tahap berikutnya,” kata dia.
2. Rehab rekon tak hanya fokus infrastruktur
Pratikno mengatakan, percepatan rehab rekon harus dilakukan secara menyeluruh. Tidak hanya pembangunan infrastruktur fisik, tetapi juga pemulihan kehidupan masyarakat, termasuk layanan publik, pendidikan, kesehatan, dan perekonomian.
“Kami menindaklanjuti arahan Bapak Presiden untuk melakukan pelayanan maksimal penanganan bencana, rehab rekon secara cepat, secara akuntabel sehingga masyarakat bisa pulih kembali bukan hanya masalah infrastruktur fisik, tetapi juga pemulihan kehidupan pelayanan publik, pendidikan, kesehatan, dan juga pemulihan ekonomi,” kata dia.
Sebagai tindak lanjut, pemerintah tengah memfinalisasi rencana induk rehabilitasi dan rekonstruksi yang dikoordinasikan oleh Kementerian PPN/Bappenas. Rencana ini akan menjadi acuan utama agar proses pemulihan berjalan lebih terarah dan terpadu.
3. Pemerintah tetap siaga bencana susulan
Di tengah proses pemulihan, pemerintah juga tetap mengantisipasi potensi bencana susulan yang masih terjadi di sejumlah wilayah. Penanganan tanggap darurat pun tetap berjalan beriringan dengan rehab rekon.
“Kita juga terus mengantisipasi tanggap darurat karena bencana datang bertubi-tubi. Bukan hanya bencana yang terjadi pada November-Desember yang lalu, bahkan pada hari-hari terakhir sampai dengan kemarin pun masih ada banjir susulan lagi di beberapa tempat,” kata dia.
Menko PMK juga menekankan pentingnya sinergi lintas kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah agar seluruh proses rehabilitasi dan rekonstruksi berjalan optimal serta memberikan dampak nyata bagi masyarakat terdampak.
Rapat tersebut turut dihadiri sejumlah pejabat, di antaranya Muhaimin Iskandar, Tito Karnavian, Dody Hanggodo, serta Kepala BNPB Suharyanto, perwakilan kementerian dan lembaga terkait lainnya.
