Mensos Siapkan Jaminan Hidup Korban Bencana Rp15 Ribu Per Hari

- Korban bencana akan dapat jaminan hidup sebesar Rp15 ribu per hari selama tiga bulan
- Santunan sebesar Rp15 juta diberikan kepada ahli waris korban meninggal dan Rp5 juta untuk korban luka berat
- Sebanyak 86 ahli waris di Kabupaten Pidie Jaya, Kabupaten Pidie, dan Kota Sibolga telah menerima santunan
Jakarta, IDN Times - Menteri Sosial Syaifullah Yusuf mengatakan pihaknya sedang mempersiapkan bantuan jaminan hidup (jadup). Bantuan yang dimanfaatkan untuk membeli lauk-pauk ini akan disalurkan dalam bentuk tunai per individu, sebesar Rp15 ribu per hari selama tiga bulan.
Hal tersebut dijelaskan Menteri Sosial Saifullah Yusuf atau yang akrab disapa Gus Ipul dalam Rapat Koordinasi Satuan Tugas (Satgas) Pemulihan Pasca Bencana di Jakarta, Selasa, 30 Desember 2025.
"Per harinya Rp15 ribu. Per bulannya Rp450 ribu per orang, kali tiga bulan," ujar Gus Ipul dalam keterangan tertulis, Rabu (31/12/2025).
1. Korban meninggal dunia akan dapat santunan

Selain melaporkan terkait persiapan dukungan dalam masa pemulihan pasca-bencana, Gus Ipul mengatakan, Kemensos bekerja sama dengan Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) dan pemerintah daerah tengah menyalurkan santunan bagi ahli waris korban meninggal dunia dan korban luka berat.
"Datanya kami terima dari Bupati/Wali Kota, setelah diverifikasi BNPB, setelah ditemukan ahli warisnya, maka kita salurkan, bagi yang meninggal diterima ahli waris sebesar Rp15 juta per korban meninggal, sementara yang luka berat adalah Rp5 juta," kata Gus Ipul.
2. Santunan diberikan di Pidie

Mensos mengatakan, per Selasa, 30 Desember 2025, santunan telah disalurkan kepada 86 ahli waris di Kabupaten Pidie Jaya, Kabupaten Pidie, dan Kota Sibolga.
"Dan semuanya kami salurkan setelah ditandatangani bupati/walikota," ucapnya.
3. Fokus pemulihan bencana

Sementara itu, Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad menyampaikan, rapat koordinasi ini dalam rangka sinergi antar kementerian, lembaga, pemerintah daerah, DPR, dan Badan Usaha Milik Negara (BUMN), untuk menyamakan persepsi serta fokus pada pemulihan pasca bencana.
"Sehingga efisien, dan dari sisi anggaran dan lain-laik bisa fokus dan kemudian tidak ada tumpang tindih," kata Sufmi.
















