Israel Akan Larang Puluhan Organisasi Bantuan Beroperasi di Gaza
- Israel menuduh staf MSF bekerja sama dengan Hamas.
- 10 negara ungkap keprihatinan terkait situasi kemanusiaan di Gaza.
- Israel sebelumnya juga menuduh UNRWA disusupi Hamas.
Jakarta, IDN Times - Israel mengumumkan akan menghentikan operasi 37 organisasi bantuan yang bekerja di Gaza mulai Kamis (1/1/2026). Izin organisasi tersebut tidak diperpanjang karena dianggap tidak mematuhi peraturan baru Israel, termasuk kewajiban menyerahkan data pribadi seluruh staf yang dikerahkan ke wilayah tersebut.
Sejumlah lembaga kemanusiaan internasional terkemuka ikut terdampak, seperti Médecins Sans Frontières (MSF), ActionAid, Komite Penyelamatan Internasional (IRC), Dewan Pengungsi Norwegia (NRC), dan CARE International. Berdasarkan keputusan tersebut, kantor-kantor mereka di Israel dan Yerusalem Timur akan ditutup, dan organisasi-organisasi ini tidak akan lagi dapat mengirim staf maupun bantuan internasional ke Gaza.
Israel mengklaim aturan ini bertujuan mencegah Hamas dan kelompok bersenjata lainnya menyusup ke dalam organisasi bantuan. Namun, organisasi-organisasi kemanusiaan menilai kebijakan tersebut bersifat sewenang-wenang dan berisiko merugikan warga sipil di Gaza yang sangat membutuhkan bantuan kemanusiaan, dilansir dari NPR.
1. Israel tuduh beberapa staf MSF bekerja sama dengan Hamas
Kementerian Urusan Diaspora Israel menuding MSF gagal menjelaskan peran sejumlah stafnya, dan menuduh mereka bekerja sama dengan Hamas.
"Pesannya jelas: bantuan kemanusiaan diterima. Eksploitasi kerangka kemanusiaan untuk terorisme tidak diterima," kata Menteri Urusan Diaspora Amichai Chikli pada Selasa (30/12/2025).
MSF, salah satu kelompok medis terbesar yang beroperasi di Gaza, mengatakan keputusan Israel akan berdampak buruk terhadap kegiatannya di wilayah itu, di mana organisasi tersebut menyediakan sekitar 20 persen tempat tidur rumah sakit dan menangani sepertiga persalinan. MSF juga membantah tuduhan Israel terkait stafnya.
“MSF tidak akan pernah dengan sengaja mempekerjakan orang-orang yang terlibat dalam aktivitas militer,” kata organisasi tersebut.
Sementara itu, Amjad Shawa dari Jaringan LSM Palestina menyebut keputusan Israel sebagai bagian dari upaya berkelanjutan untuk memperparah bencana kemanusiaan di Gaza.
"Pembatasan operasi kemanusiaan di Gaza adalah untuk melanjutkan proyek mereka mengusir warga Palestina, mendeportasi Gaza. Ini adalah salah satu hal yang terus dilakukan Israel," kata Shawa kepada Al Jazeera.
2. 10 negara ungkap keprihatinan terkait situasi kemanusiaan di Gaza
Dalam sebuah pernyataan bersama, para menteri luar negeri dari 10 negara menyampaikan menyatakan keprihatinan serius atas memburuknya situasi kemanusiaan di Gaza, yang telah dilanda badai musim dingin selama beberapa hari terakhir.
“Saat musim dingin tiba, warga sipil di Gaza menghadapi kondisi yang mengerikan dengan curah hujan lebat dan suhu yang menurun,” kata menteri dari Inggris, Kanada, Denmark, Finlandia, Prancis, Islandia, Jepang, Norwegia, Swedia dan Swiss.
Pernyataan itu juga menyebutkan bahwa sedikitnya 1,3 juta orang di Gaza masih memerlukan bantuan tempat tinggal, sementara lebih dari separuh fasilitas kesehatan hanya berfungsi sebagian dan menghadapi krisis peralatan dan pasokan medis. Para menteri pun mendesak Israel agar memastikan organisasi bantuan dapat beroperasi di Gaza secara berkelanjutan, seraya menyerukan dibukanya jalur darat untuk meningkatkan aliran bantuan kemanusiaan.
Sebagai tanggapan, Kementerian Luar Negeri Israel menyebut pernyataan bersama itu sebagai bagian dari pola kritik yang tidak objektif dan sepihak terhadap Israel. Pasalnya, negara-negara tersebut lebih menekankan tuntutan terhadap Israel, sementara kebutuhan untuk melucuti Hamas diabaikan.
3. Israel sebelumnya juga menuduh UNRWA disusupi Hamas
Meski Israel mengklaim keputusan tersebut hanya akan berdampak terbatas di lapangan, organisasi-organisasi bantuan yang terdampak menilai waktu pelaksanaannya, kurang dari 3 bulan setelah gencatan senjata, sangat meresahkan.
“Meskipun ada gencatan senjata, kebutuhan di Gaza sangat besar, tapi kami dan puluhan organisasi lainnya masih dan akan terus dihalangi untuk memberikan bantuan penting untuk menyelamatkan jiwa. Tidak dapat mengirimkan staf ke Gaza berarti seluruh beban kerja jatuh ke tangan staf lokal kami yang kelelahan,” kata Shaina Low, penasihat komunikasi NRC.
Pada Maret lalu, Israel mengubah prosedur pendaftaran bagi organisasi bantuan, termasuk mewajibkan mereka menyerahkan daftar staf, termasuk warga Palestina di Gaza. Namun, beberapa organisasi menolak menyerahkan daftar staf Palestina mereka karena khawatir staf tersebut menjadi sasaran Israel.
“Keputusan ini diambil dari perspektif hukum dan keselamatan. Di Gaza, kami menyaksikan ratusan pekerja bantuan tewas,” ungkap Low.
Ini bukan pertama kalinya Israel mencoba menindak organisasi kemanusiaan internasional. Sepanjang perang, Israel juga menuduh badan PBB untuk pengungsi Palestina (UNRWA) disusupi oleh Hamas dan menyebut kelompok tersebut memanfaatkan fasilitas dan bantuan UNRWA. Tuduhan itu telah dibantah oleh PBB.
