Menteri ATR Ingin Tanah Negara yang Terlantar Ikut Dikelola Danantara
- Menteri ATR diminta Prabowo untuk teliti aset tanah negara yang terlantar
- Tanah terlantar mencapai 1,37 juta hektare, bisa digunakan untuk infrastruktur dan pertanian
- Prabowo instruksikan mendata aset yang disembunyikan oleh birokrat di bawahnya
Jakarta, IDN Times - Menteri Agraria dan Tata Ruang (ATR), Nusron Wahid mengungkapkan pihaknya sudah diminta oleh Presiden Prabowo Subianto untuk meneliti seluruh aset tanah milik negara yang terlantar. Bila ada Hak Guna Bangunan (HGB) atau Hak Guna Usaha (HGU)-nya sudah jatuh tempo, maka haru dikembalikan ke negara.
"Pak Nusron, nanti cek dan teliti ya. Cek semua konsesi HGU dan HGB-nya. Yang sudah jatuh tempo agar dikembalikan ke negara," ujar Nusron menirukan pesan Prabowo di sidang kabinet paripurna dan dikutip pada Rabu (7/5/2025).
Menteri dari Partai Golkar itu mengatakan tanah yang dikategorikan tanah terlantar akan diserahkan ke Bank Tanah. Tanah terlantar milik negara itu, kata Nusron, rencananya akan dimasukkan ke dalam aset yang dikelola oleh Badan Pengelola Investasi (BPI) Danantara. Hal tersebut sudah dibicarakan dengan Kepala BPI Danantara, Rosan Roeslani.
"Aset bank tanah ini sedang kami diskusikan, apakah bisa atau tidak. Ini baru terbatas pada diskusi ya. Saya juga sudah bicara sama Pak Rosan agar dikonsolidasikan ke dalam Danantara," katanya.
Berapa data tanah milik negara yang kini terlantar?
1. Aset tanah terlantar milik negara mencapai lebih dari 1,37 juta hektare
Lebih lanjut, Nusron mengatakan aset tanah terlantar di Bank Tanah mencapai 40 ribu hektare. Sedangkan, yang tercatat masuk ke dalam Tanah Cadangan Untuk Negara (TECUN) mencapai 1,37 juta hektare. Tanah itu dapat digunakan untuk berbagai keperluan mulai dari pembangunan infrastruktur, pemukiman hingga pengembangan lahan pertanian.
"Nah, itu kan bisa dibuat untuk macam-macam. Ada yang bisa (dimanfaatkan) untuk tanaman pangan, ada yang bisa untuk pembangunan pabrik, ada yang bisa untuk perumahan, ada juga yang bisa digunakan untuk energi," ujar Nusron.
Meski begitu Nusron akan mengkaji rencana Danantara yang mengelola tanah milik negara yang terlantar.
2. Prabowo sempat sentil birokrat yang pandai menyembunyikan aset
Sebelumnya, di dalam sidang kabinet paripurna, Prabowo sempat menyinggung tidak semua pemimpin Indonesia paham tentang keberadaan aset negara. Celah itu kemudian dimanfaatkan oleh para birokrat nakal untuk menyembunyikannya.
"Terus terang saja, banyak pemimpin kita tidak mengerti. Nah ini kadang-kadang pandainya beberapa birokrat kita. Aset disembunyikan," ujar Prabowo di Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat pada Senin kemarin.
Oleh karena itu, Prabowo menginstruksikan kepada seluruh jajaran menteri dan kepala badan/lembaga untuk mendata aset-aset yang dimiliki oleh instansi yang mereka pimpin. Hal ini untuk melacak apakah ada aset yang disembunyikan oleh jajaran birokrat di bawahnya.
"Saya minta menteri-menteri kaji, menteri-menteri yang punya aset banyak ini (kaji dan cari) aset (yang) disembunyikan," kata Ketua Umum Partai Gerindra itu.
"Gak tahu nanti udah ganti 3-4 kali menteri, ganti tiga kali presiden bisa diapakan. Banyak aset negara itu hilang gak jelas," imbuhnya.
3. Prabowo singgung aset negara yang berada di Kemayoran dan Senayan
Di dalam sidang kabinet paripurna dua hari lalu, Prabowo turut menyinggung aset negara yang tersebar di Kemayoran dan Senayan, tetapi justru dikuasai oleh banyak pihak lain.
"Kompleks GBK (Gelora Bung Karno) itu nilainya saya diberi tahu pengusaha, nilainya USD$25 miliar pada 10 tahun lalu. Jadi, sekarang mungkin nilainya naik, mungkin USD$30 miliar, Pak Rosan?" tanya Prabowo kepada Menteri Investasi.
"Berarti USD$982 miliar tambah 30, kita sudah tembus USD$1 triliun. Belum lagi aset di seluruh Indonesia," imbuhnya.
