Menteri HAM MInta Kemenkes Edukasi Tenaga Kesehatan Buntut Viral Pasien BPJS

05 Agu 2026, 16:00 WIB

Lia Hutasoit

News

Channel

Add Us on Google

Menteri HAM MInta Kemenkes Edukasi Tenaga Kesehatan Buntut Viral Pasien BPJS

Pasien BPJS Kesehatan viral curhat di Threads. (Threads.com/Yuri)

Intinya Sih

Timeline

5W1H

Gini Kak

Sisi Positif

Menteri HAM Natalius Pigai meminta Kementerian Kesehatan mengedukasi tenaga kesehatan secara nasional tentang pelayanan prima dan empati kepada pasien.
Pigai menilai layanan kesehatan masih belum optimal meski anggaran besar telah digelontorkan, terutama dalam pelayanan rumah sakit bagi pasien.
Pigai meminta sanksi bagi perawat yang berkomentar nirempati terhadap pasien BPJS dan telah memerintahkan kantor wilayah mencari keterangan kasus tersebut.

This section summary was AI-assisted and reviewed by our editorial team.

22 Juli 2026

Pasien BPJS dengan akun Threads @yurizaltrich mengunggah keluhan belum mendapat ruang rawat inap selama delapan jam. Unggahan itu mendapat komentar pedas dari akun yang diduga tenaga kesehatan.

5 Agustus 2026

Menteri HAM Natalius Pigai meminta Kemenkes mengedukasi tenaga kesehatan mengenai pelayanan prima dan empati kepada pasien. Ia juga menilai perawat yang nirempati perlu dikenai sanksi.

saat ini

Pasien yang mengunggah keluhan tersebut telah meninggal dunia.

This section summary was AI-assisted and reviewed by our editorial team.

What?
Menteri HAM Natalius Pigai meminta Kementerian Kesehatan mengedukasi tenaga kesehatan tentang pelayanan prima dan empati, setelah komentar nirempati terhadap pasien BPJS di media sosial menjadi sorotan.
Who?
Natalius Pigai, Kementerian Kesehatan, tenaga kesehatan yang diduga memberi komentar pedas, pasien BPJS bernama Yurizal, serta kantor wilayah Kementerian HAM terlibat dalam penanganan kasus ini.
Where?
Kasus ini mencuat di media sosial Threads dan berkaitan dengan pelayanan rumah sakit yang nama serta lokasinya per saat ini masih belum diketahui.
When?
Unggahan pasien dibuat pada 22 Juli 2026. Natalius Pigai menyampaikan permintaan edukasi dan pemeriksaan lapangan pada Rabu, 5 Agustus 2026.
Why?
Permintaan disampaikan karena pasien mengaku menunggu ruang rawat inap selama delapan jam dan mendapat komentar yang dinilai tidak berempati, termasuk saran untuk pindah ke ruang jenazah.
How?
Pigai meminta Kemenkes memberikan edukasi nasional kepada tenaga kesehatan, mendorong sanksi bagi perawat yang tidak berempati, serta memerintahkan kantor wilayah mencari keterangan di lapangan.

This section summary was AI-assisted and reviewed by our editorial team.

Menteri HAM Natalius Pigai minta Kementerian Kesehatan mengajari petugas kesehatan supaya baik dan peduli kepada pasien. Ini terjadi karena pasien BPJS bernama Yurizal menunggu kamar delapan jam. Ada komentar jahat dari orang yang diduga petugas kesehatan. Yurizal sekarang sudah meninggal. Pigai minta orang itu diberi sanksi dan kantor wilayah sedang mengecek.

This section summary was AI-assisted and reviewed by our editorial team.

Respons Menteri HAM menunjukkan perhatian institusional terhadap martabat pasien, terutama melalui dorongan pendidikan pelayanan prima dan empati bagi tenaga kesehatan. Permintaan pemeriksaan lapangan juga membuka ruang pencarian fakta secara langsung, sementara penegasan perlunya sanksi menempatkan etika pelayanan sebagai unsur penting dalam perlindungan pasien.

This section summary was AI-assisted and reviewed by our editorial team.

Jakarta, IDN Times - Menteri Hak Asasi Manusia (HAM), Natalius Pigai, meminta Kementerian Kesehatan (Kemenkes) mengedukasi tenaga kesehatan di seluruh Indonesia soal pelayanan prima dan empati kepada pasien. Desakan ini muncul setelah komentar nirempati dari tenaga kesehatan terhadap pasien BPJS di media sosial menuai sorotan.

"Kami minta Kementerian Kesehatan perlu edukasi tenaga kesehatan di seluruh Indonesia tentang pelayanan prima khususnya empati terhadap pasien yang datang ke rumah sakit," kata Pigai kepada IDN Times, Rabu (5/8/2026).

1. Pigai soroti kualitas layanan

Pelayanan Online BPJS (Viola) kepada Masyarakat Desa Kebonsari, Tembokrejo

Pigai menilai masih ditemukan pelayanan kesehatan yang belum prima kepada masyarakat. Dia menyoroti kondisi tersebut di tengah anggaran besar yang telah dikeluarkan negara untuk bidang kesehatan. Pasien menjadi pihak yang secara khusus disorot Pigai dalam persoalan pelayanan kesehatan di rumah sakit.

"Negara telah gelontorkan anggaran besar bidang kesehatan tetapi pengelola kesehatan masih ditemukan belum memberi pelayanan yang prima kepada rakyat indonesia khususnya bagi pasien," ujar dia.

2. Sanksi untuk perawat nirempati

Ruangan bangsal Instalasi Gawat Darurat (IGD) RSUP dr Kariadi Semarang saat suasana siang hari. (IDN Times/Fariz Fardianto)

Pigai juga menilai tindakan perawat yang nirempati terhadap pasien perlu mendapat sanksi. Menurut dia, langkah tersebut diperlukan untuk memberikan efek jera terhadap perbuatan yang dinilai bertentangan dengan etika pelayanan kepada pasien.

Kasus pasien BPJS yang mengeluhkan belum mendapat ruang rawat inap selama delapan jam menjadi sorotan di media sosial. Pasien dengan akun Threads @yurizaltrich mengaku belum mendapat ruangan di rumah sakit, tetapi tidak menyebut nama rumah sakit karena menggunakan BPJS Kesehatan.

Unggahan pada 22 Juli 2026 itu kemudian mendapat sejumlah komentar pedas, termasuk dari akun yang diduga merupakan tenaga kesehatan. Salah satu komentar bahkan menyarankan pasien pindah ke ruang jenazah jika ingin segera mendapat tempat. Pasien itu sendiri saat ini telah meninggal dunia.

"Soal perawat yang nirempati terhadap pasien tentu harus ada sanksi agar ada efek jera terhadap perbuatan yang bertentangan dengan etika pelayanan," kata dia.

3. Kantor wilayah turun ke lapangan

Menteri Hak Asasi Manusia (HAM) Natalius Pigai di Kantor Kementerian HAM, Jakarta, Senin (29/6/2026). (IDN Times/Lia Hutasoit)

Pigai juga telah meminta kantor wilayah untuk mengecek kasus tersebut. Dia mengatakan, pencarian keterangan di lapangan diperlukan setelah kasus yang berkaitan dengan pasien Yurizal menjadi sorotan.

"Saya sudah perintahkan kantor wilayah untuk cek dan cari keterangan di lapangan," kata dia.