Moeldoko: Pemerintah Jokowi Tidak Obral Izin Sawit dan Tambang

20 Jan 2021, 22:01 WIB

Kepala Staf Presiden, Moeldoko (ANTARA FOTO/Akbar Nugroho Gumay)

Jakarta, IDN Times - Kepala Staf Kepresidenan (KSP) Moeldoko angkat bicara soal penyebab banjir di Kalimantan Selatan yang dianggap bukan semata karena faktor cuaca, tetapi juga karena menjamurnya perusahaan tambang dan kelapa sawit.

Moeldoko memastikan Presiden Joko "Jokowi" Widodo tidak pernah mengobral perizinan kepada perusahaan kelapa sawit dan tambang.

"Ya saya pikir zamannya Pak Jokowi itu, mungkin kita lihatlah, tidak mengeluarkan izin-izin baru," kata Moeldoko di Kantor Staf Presiden, Jakarta Pusat, Rabu (20/1/2021).

1. Moeldoko klaim pemerintahan Jokowi tak keluarkan banyak izin baru

Moledoko bertemu dengan Sri Sultan HB X di Kraton Jogjakarta, Jumat (2/10/2020) (IDN Times/Tunggul Damarjati)

Moeldoko mengklaim pemerintahan Jokowi tak mengeluarkan banyak izin baru untuk para pengusahan di Kalimantan. Ia menegaskan, sangat kecil izin yang dikeluarkan di era pemerintahan Jokowi.

"Jadi mungkin perlu kita lihat lebih dalam seberapa banyak sih izin-izin yang sudah diberikan dalam kepemimpinan beliau? Menurut saya bisa dikatakan sangat kecil. Saya gak tahu persis ya. Saya akan cari ya. Namun intinya bahwa selama pemerintahan Presiden Jokowi tidak obral dengan izin-izin," kata Moeldoko.

2. Moeldoko: Pemerintah telah melakukan mitigasi bencana

Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko (Dok. KSP)

Moeldoko menyampaikan Indonesia memang berada di lingkaran api, di mana sangat rentan terhadap bencana. Mantan Panglima TNI ini pun mengklaim pemerintah sudah mengantisipasi dan memitigasi bencana dengan sebaik-baiknya.

"Sebenarnya pemerintah sudah melakukan langkah-langkah mitigasi yang komprehensif. Tapi kenyataannya kok masih ada bencana? Iya, bencana tidak bisa dikendalikan," ucap Moeldoko.

3. Mitigasi bencana diperkuat oleh BNPB dan Basarnas

Kepala Staf Presiden, Moeldoko (ANTARA FOTO/Akbar Nugroho Gumay)

Dalam mengantisipasi bencana itu, Moeldoko melanjutkan, pemerintah telah menyiapkan perangkatnya atau kesiapan dari suprastrukturnya. Hal itu juga diperkuat dengan adanya BNPB dan Basarnas.

"Ini sebetulnya sebuah langkah-langkah komprehensif yang dipikirkan negara, bagaimana kita berada di lingkungan ring of fire ini. Saya pikir itu ya. Pemerintah sudah menyiapkan dengan baik," katanya.