Opsi Kepala Daerah Dilantik April Dikritik, Khawatir Disalahgunakan

Jakarta, IDN Times - Anggota Komisi II DPR RI, Deddy Sitorus, mengkritisi wacana kepala daerah yang tidak bersengketa di Mahkamah Konstitusi (MK) baru akan dilantik pada April 2025.

Menurutnya, jadwal tersebut membuka peluang Penjabat (Pj) kepala daerah menyalahgunakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). 

Ia menjelaskan, waktu pelantikan yang lama di tambah potensi pemungutan suara ulang (PSU), membuka peluang Pj kepala daerah akan menjabat lebih lama lagi.

"Bahayanya terkait dengan siklus anggaran dan filosofi dari pilkada kita, pemilihan kepala daerah ini. Ini nanti problemnya juga terkait dengan siklus anggaran kalau dilantik sampai April, belum lagi kalau nanti PSU misalkan begitu," ujar Deddy dalam rapat kerja Komisi II DPR RI bersama Kemendagri, KPU, Bawaslu, dan DKPP di ruang rapat Komisi II DPR RI, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, Rabu (22/1/2025).

"Ini Pj bisa main-main dengan APBD, karena kami menangkap mungkin 75 persen dari Pj ini juga punya syahwat untuk bermain-main, mereka manusia juga pingin kaya juga kalau ada kesempatan. Ngijon-ngijon ke kontraktor dan sebagainya, kan bahaya ini," sambungnya.

Ia mengaku khawatir, kelakuan buruk Pj kepala daerah justru merugikan kepala daerah terpilih yang akan dilantik. Sebab, jika Pj kepala daerah bermasalah karena menyalahgunakan APBD, tentu akan menyeret kepala daerah definitif untuk diminta keterangan.

"Nanti kepala daerah berikut yang kena getahnya. 'Wah pak sama yang kemarin kita sudah kasih 5 persen pak'. Sialnya mereka kan juga harus dipanggil, diperiksa KPK atau polisi atau jaksa untuk sesuatu yang mereka nggak ada keterlibatannya. Sebagai kepala daerah baru tetap tentu harus menjelaskan itu kan pak," tegas politikus PDIP tersebut.

Di samping itu, kepala daerah definitif juga nantinya akan kewalahan saat melanjutkan tonggak kepemimpinan dari Pj kepala daerah dan menyesuaikan dengan visi-misinya.

Oleh sebab itu, Deddy meminta agar nantinya jadwal pelantikan kepala daerah bisa meminimalisir jabatan panjangan Pj kepala daerah.

"Jadi ini betul-betul sangat berbahaya, belum lagi ketika dia masuk belum bisa meng-insert atau memasukkan visi dan misinya. Kalau dia paksakan sesuai dengan visi misinya, RPJMD-nya nanti repot lagi pak ada temuan lagi. Jadi ini sungguh sangat berpotensi menimbulkan banyak masalah kalau penundaan itu dilakukan, minimal kita bisa mengurangi peluang-peluang itu," imbuh dia.