Pak Presiden, Ada Yang Mau 2 Isu Penting Ini Ada di Pidato Kenegaraan
Jakarta, IDN Times - Peneliti Forum Masyarakat Peduli Parlemen Indonesia (Formappi) Lucius Karus mengatakan, pidato kenegaraan Presiden Joko “Jokowi” Widodo pada Sidang Tahunan MPR dapat menjadi momentum bagi pemerintah, untuk melakukan konsolidasi dengan sejumlah lembaga negara.
Lucius menyebut, presiden bisa membawa isu konsolidasi dengan DPR, MPR, dan DPD juga lembaga negara lainnya, untuk memastikan semua unsur elite itu benar-benar fokus pada penanganan pandemik COVID-19.
1. Pidato kenegaraan Jokowi harus membawa isu konsolidasi dengan banyak lembaga negara
Hal yang paling penting adalah menjaga keseimbangan antara sektor kesehatan dan ekonomi, yang bisa memberikan jaminan hidup bagi rakyat agar beban hidup mereka berkurang.
"Isu konsolidasi di atas bisa diawali dengan komitmen presiden yang ia sampaikan sebagai kepala negara, melalui pidato pada 14 Agustus mendatang,” kata Lucius kepada IDN Times, Selasa 11 Agustus 2020.
2. Konsolidasi pemerintah dengan lembaga bisa dielaborasi dalam bentuk kebijakan anggaran
Komitmen presiden itu, menurut Lucius, bisa dielaborasi melalui gambaran kebijakan anggaran 2021 yang juga menjadi bagian dari pidato presiden setiap menjelang HUT RI.
"Bagaimana pemerintah memproyeksikan anggaran dengan menempatkan dua isu pokok, yakni kesehatan dalam era pandemik dan juga keselamatan rakyat dari ancaman ekonomi bisa ditunjukkan melalui prioritas anggaran,” ujar dia.
3. Jokowi bisa ajukan regulasi yang tepat ke DPR untuk penanganan pandemik COVID-19
Selain itu, Lucius menyebutkan, Jokowi juga bisa mengajukan kebutuhan-kebutuhan lain terkait regulasi yang paling dibutuhkan untuk dua misi utamanya. Sebab, pandemik yang berkepanjangan ini pasti akan merepotkan rakyat secara ekonomi.
Karena itu, kata dia, pemerintah dan DPR perlu memastikan ada ketegasan untuk mengatur warga dalam hal protokol kesehatan, tanpa mengabaikan kebutuhan dasar mereka agar bisa bertahan hidup.
"Dua misi utama di atas harus benar-benar disampaikan presiden, demi memastikan ada kesepahaman dengan DPR, yang selanjutnya menjadi mitra pemerintah dalam melahirkan kebijakan,” tutur Lucius.
