PJS Lapor ke Mensos, 20 Ribu ODGJ Disiksa Dirantai di Panti Sosial
- Ketua PJS, Yeni Rosa Damayanti, melaporkan ke Mensos dugaan pemasungan dan kekerasan terhadap sekitar 20 ribu penyandang disabilitas mental di berbagai panti sosial nonpemerintah.
- Penyintas mengaku dirantai berbulan-bulan, kelaparan, jarang mandi, hingga dilarang beribadah; sebagian panti bahkan memungut biaya tinggi mencapai Rp250 ribu per hari.
- Laporan kekerasan ini sudah disampaikan sejak 2016 tanpa hasil signifikan, namun Mensos Saifullah Yusuf berjanji memperkuat regulasi dan melakukan asesmen lapangan secara bertahap.
Jakarta, IDN Times - Ketua Perhimpunan Jiwa Sehat (PJS), Yeni Rosa Damayanti, melaporkan dugaan praktik pemasungan, kekerasan, hingga perlakuan tidak manusiawi terhadap penyandang disabilitas mental di sejumlah panti sosial kepada Menteri Sosial Saifullah Yusuf di Gedung Kemensos, Jakarta.
Menurut Yeni, saat ini diperkirakan terdapat hampir 20 ribu penyandang disabilitas mental yang ditempatkan di panti-panti sosial nonpemerintah.
“Berdasarkan penelitian kami terhadap puluhan panti sosial, hampir semuanya bermotif ekonomi. Hampir tidak ada panti sosial nonpemerintah yang tidak berbayar,” ujar Yeni di depan Gus Ipul, Jumat (27/2/2026).
1. Dibebankan biaya Rp250 per hari
Yeni menyebut biaya yang dipatok bervariasi, mulai dari Rp1,5 juta hingga Rp2,5 juta per bulan, bahkan ada yang mencapai Rp250 ribu per hari.
Dalam pertemuan tersebut, Yeni menghadirkan sejumlah penyintas yang menceritakan pengalaman mereka. Salah satunya mengaku dirantai selama lima bulan di sebuah panti di Kebumen, Jawa Tengah. Dalam kondisi terantai dengan panjang sekitar setengah meter, penyintas tersebut makan, tidur, dan buang air di tempat yang sama.
“Dalam satu ruangan bisa diisi sampai 50 orang dan berjeruji besi. Banyak penghuni dirantai. Bahkan ada yang dirantai di ruang terbuka, kehujanan, dan kepanasan,” kata Yeni.
2. Penyintas kelaparan hingga tidak diberi waktu ibadah
Penyintas perempuan juga mengaku tidak diberi pembalut saat menstruasi dan hanya mandi sebulan sekali. Selain itu, penghuni disebut tidak diperbolehkan menjalankan ibadah. Yeni menyebut, penghuni kerap mengalami kekurangan makanan.
“Setiap kami datang, mereka selalu berteriak lapar. Makan hanya dua kali sehari, pagi dan malam,” ujarnya.
3. Laporan dugaan kesehatan sejak 2016
Yeni mengatakan pihaknya telah melaporkan dugaan kekerasan di panti sosial kepada Kementerian Sosial sejak 2016, namun belum ada langkah perbaikan signifikan.
“Kami berharap di masa kepemimpinan Pak Saifullah Yusuf, nasib belasan ribu orang yang diperlakukan tidak manusiawi ini bisa diselesaikan,” katanya.
4. Gus Ipul akan perkuat regulasi
Menanggapi laporan tersebut, Gus Ipul menyatakan, pihaknya akan menindaklanjuti informasi yang disampaikan. Ia mengakui data lembaga kesejahteraan sosial (LKS) belum sepenuhnya lengkap karena sebagian perizinan berada di pemerintah daerah. Ia menyebut informasi tersebut sebagai data penting yang akan menjadi bahan tindak lanjut kementerian.
“Kami akan mulai bertahap melakukan asesmen, memperkuat regulasi, dan melakukan aksi di lapangan secara simultan,” ujar dia.
