Pemerintah Gelontorkan Dana Rp1,4 M Tangani Dampak Banjir Jabodetabek
- Menteri Koordinasi PMK menggelar rapat koordinasi tanggap darurat dan rehabilitasi pasca-banjir Bekasi.
- Pemerintah menyalurkan bantuan senilai Rp1,4 miliar untuk kebutuhan darurat, perbaikan infrastruktur, serta mitigasi bencana.
- Operasi Modifikasi Cuaca dilanjutkan untuk mengurangi curah hujan di wilayah terdampak bencana, sementara pemerintah juga fokus pada rehabilitasi dan mitigasi bencana di masa mendatang.
Jakarta, IDN Times - Menteri Koordinasi Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Kemenko PMK), Pratikno, menggelar rapat koordinasi, membahas pelaksanaan tanggap darurat maupun rehabilitasi pasca-banjir Bekasi, Kamis (6/3/2025).
Rapat dihadiri sejumlah menteri dan kepala daerah, yakni Menko Infrstruktur dan Pembangunan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono (AHY), Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Abdul Mu’ti, Kepala Badan Nasional Penanggungan Bencana (BNPB) Suharyanto, Wakil Gubernur Jawa Barat Erwan Setiawan, dan Wali Kota Bekasi Tri Adhianto.
1. Pemerintah gelontorkan dana bantuan Rp1,4 miliar untuk tangani dampak banjir Jabodetabek
Merespons pasca-banjir Bekasi, pemerintah bergerak mengatasi dampaknya dengan menyalurkan sejumlah bantuan untuk kebutuhan darurat, perbaikan infrastruktur, hingga melakukan mitigasi bencana untuk mencegah bencana serupa terjadi di masa mendatang.
Sebagai bentuk sokongan terhadap penanganan bencana, pemerintah menggelontorkan dana siap pakai senilai Rp1,4 miliar. Bantuan tersebut mencakup paket sembako, makanan siap saji, air mineral, telur, minyak goreng, hygiene kit, selimut, matras, kasur lipat, terpal, perahu karet, dan perahu polyethylene.
Selain itu, pemerintah juga mengalokasikan dana operasional sebesar Rp200 juta untuk mendukung upaya mitigasi di lapangan.
2. Mitigasi bencana berlanjut: modifikasi cuaca hingga rehabilitas infrastruktur
Operasi Modifikasi Cuaca (OMC) tetap dilanjutkan untuk mengurangi curah hujan di wilayah terdampak bencana. Langkah ini berkontribusi dalam mencegah intensitas curah hujan yang tinggi, agar tidak memperburuk kondisi banjir di Bekasi serta wilayah sekitarnya.
Menko PMK mengatakan, saat ini pemerintah mulai mengidentifikasi dampak bencana, termasuk kerusakan permukiman, infrastruktur, serta kerugian ekonomi dan sosial. Ia juga menegaskan akan segera melakukan revitalisasi terhadap sarana publik yang terdampak banjir.
“Kita juga mulai masuk ke tahap rehabilitasi, terutama infrastruktur-infrastruktur layanan publik seperti jembatan yang putus, sekolah yang tidak bisa dimanfaatkan. Semua itu harus segera dipulihkan,” ujar Pratikno mengutip laman Kemenkopmk.go.id.
Selain menangani bencana yang terjadi, pemerintah menyiapkan strategi mitigasi untuk mengurangi risiko bencana serupa di masa mendatang. Pratikno mengaku telah berkoordinasi dengan Kemenko Infrawil dalam perancangan infrastruktur tangguh bencana
“Kita juga membahas bagaimana mengurangi risiko bencana ini di masa depan. Kami di Kemenko PMK bersama Kemenko Infrawil sebenarnya sudah membicarakan ini sebelumnya, dan momentum ini menjadi pelajaran penting bagi kami untuk melakukan langkah yang cepat dan lebih terintegrasi,” tukas Pratikno.
3. Pemerintah pastikan bantuan tepat sasaran, pemulihan dipercepat
Pratikno menegaskan BNPB akan memastikan distribusi bantuan berjalan optimal, dengan dukungan dari pemerintah pusat, Pemkot Bekasi, Pemprov DKI Jakarta, serta para relawan yang turut berperan di lapangan.
Pratikno juga menekankan komitmen pemerintah dalam mempercepat proses pemulihan agar masyarakat dapat kembali beraktivitas seperti sedia kala.
“Kita akan selalu bekerja keras untuk segera, secepatnya, memulihkan keadaan agar masyarakat dapat beraktivitas seperti biasanya,” ujarnya.
