Zelenskyy Sebut Ukraina Gelar Pemilu Setelah Gencatan Senjata
- AS tekan Ukraina untuk segera selenggarakan pemilu
- Keamanan dan mekanisme pemungutan suara menjadi kendala
- Rusia terus melancarkan serangan mematikan terhadap Ukraina
Jakarta, IDN Times - Presiden Ukraina, Volodymyr Zelenskyy, pada Rabu (11/2/2026) menyatakan bahwa negaranya hanya akan menggelar pemilu setelah memiliki jaminan keamanan dan tercapainya gencatan senjata dengan Rusia.
Berdasarkan konstitusi Ukraina, penyelenggaraan pemilu nasional saat negara berada dalam status darurat militer adalah ilegal. Ukraina memberlakukan darurat militer pada 24 Februari 2022, hari ketika Rusia melancarkan invasi skala penuh ke negara tersebut.
“Kami akan menuju pemilu ketika semua jaminan keamanan yang diperlukan telah tersedia. Saya sudah mengatakan bahwa ini sangat sederhana untuk dilakukan: wujudkan gencatan senjata, dan pemilu akan digelar,” kata Zelenskyy kepada para wartawan melalui pesan suara, dikutip dari France24.
1. AS tekan Ukraina untuk segera selenggarakan pemilu
Financial Times sebelumnya melaporkan bahwa Ukraina tengah mempertimbangkan kemungkinan menggelar pemilihan presiden dalam tiga bulan ke depan setelah menghadapi tekanan dari Amerika Serikat (AS). Laporan itu juga menyebutkan bahwa pengumuman pemilu dapat dilakukan paling cepat pada 24 Februari 2026, bertepatan dengan peringatan empat tahun invasi Rusia.
“Bahkan jika ada niat atau langkah-langkah yang relevan untuk mendekatkan pemilu tertentu, saya yakin merupakan ide yang sangat bodoh jika menggunakan tanggal tersebut untuk berbicara tentang politik,” tulis Zelenskyy di X, menanggapi laporan tersebut.
Presiden Ukraina itu telah berulang kali menyatakan bahwa Kiev akan menggelar pemilu setelah kesepakatan damai dengan Rusia ditandatangani. Namun, belakangan, ia mengisyaratkan kesediaannya untuk mempercepat pemungutan suara sebagai bagian dari rencana AS untuk mengakhiri perang.
Ia juga mengatakan bahwa setiap kesepakatan yang melibatkan penyerahan wilayah Ukraina kepada Moskow harus dilakukan melalui referendum.
2. Keamanan dan mekanisme pemungutan suara menjadi kendala
Zelenskyy, mantan komedian yang pernah berperan sebagai presiden fiksi di televisi Ukraina, terpilih pada 2019 untuk masa jabatan lima tahun. Rusia telah berulang kali mempertanyakan legitimasi Zelenskyy setelah 2024, ketika masa jabatannya seharusnya berakhir.
Otoritas Ukraina sendiri mendukung diselenggarakannya pemilu baru, yang akan menguji popularitas Zelenskyy dan kepemimpinannya dalam upaya perang dan perundingan damai. Namun, terdapat sejumlah kendala praktis dalam mewujudkan hal tersebut, seperti menjamin keamanan selama masa kampanye dan pemungutan suara serta menentukan mekanisme pemilihan bagi jutaan warga Ukraina yang mengungsi di luar negeri.
Jajak pendapat juga menunjukkan bahwa mayoritas warga Ukraina tidak tertarik melakukan pemungutan suara di tengah perang.
3. Rusia terus melancarkan serangan mematikan terhadap Ukraina
Sejauh ini, serangan udara Rusia belum menunjukkan tanda-tanda akan mereda. Menurut analisis kelompok Ukraina Oko Gora + News and Analytic, Rusia telah menyerang Ukraina dengan 5.717 bom dan rudal sepanjang Januari saja. Serangan drone yang bersifat eksplosif juga terus berlanjut tanpa henti, dilansir dari CBS News.
Para pejabat mengatakan, sebuah drone menghantam rumah warga sipil di kota Bohodukhiv, wilayah Kharkiv, pada Selasa (10/2/2026) malam. Sedikitnya empat orang tewas, termasuk seorang ayah dan tiga anaknya, sementara istrinya yang sedang hamil terluka parah.
Wali Kota Bohodukhiv, Volodymyr Bielyi, mengumumkan tiga hari berkabung atas peristiwa tersebut.
“Kita telah kehilangan apa yang paling berharga – masa depan kita. Tidak ada kata-kata yang bisa menghibur keluarga; tidak ada doa yang bisa menyembuhkan hati seorang ibu yang kehilangan anak-anaknya,” tulisnya di Facebook.
