Pemerintah Mulai Rehabilitasi Rumah Warga Pasca-Gempa Lombok
Jakarta, IDN Times - Pemerintah mulai merehabilitasi rumah rusak pascagempa Lombok, hari ini. Hal tersebut disampaikan Wakil Presiden RI Jusuf Kalla (JK) saat mengunjungi para penyintas yang masih bertahan di pos penampungan di Desa Kekait, Kecamatan Gunung Sari, Lombok Barat, Nusa Tenggara Barat, Selasa (21/8).
Seperti diketahui, banyak rumah warga yang rusak pascagempa berturut-turut mengguncang Lombok sejak 29 Juli 2018 lalu. Saat bertemu warga, JK berpesan bahwa pembangunan rumah rusak sepenuhnya menjadi tanggung jawab warga penerima bantuan.
JK juga menyampaikan merekalah yang akan membangun dan tidak ada kontraktor.
"Pemerintah akan memberikan bantuan dana untuk pembelian material bangunan dan Kementerian PUPR akan memberikan pendampingan cara pembangunan rumah," kata JK kepada warga.
1. Dana bantuan tak boleh dibelanjakan untuk kebutuhan lain
JK mengingatkan agar dana bantuan tidak digunakan untuk membeli kebutuhan lain seperti rokok, sepeda motor atau televisi, tetapi dimanfaatkan secara baik untuk membeli material bangunan, semen, seng, kayu atau paku. Ibu-ibu juga diharapkan untuk membantu proses pembangunan rumah, seperti mengangkat kayu.
Menurut JK, tidak ada gempa yang membunuh orang, melainkan bangunannya. Dengan rumah tahan gempa yang akan dibangun kembali, JK berharap agar tidak ada korban lagi karena nantinya mereka memiliki rumah tahan gempa.
"Kita mau membangun rumah yang baik, rumah yang tahan gempa. Yang harus dilakukan pembangunan rumah tahan gempa, minimum 9 SR, di sini kemarin 7 SR," ungkapnya.
JK mengharapkan pembangunan satu rumah memakan waktu penyelesaian dengan target 1 bulan, sedangkan target pembangunan seluruh rumah rusak dalam 6 bulan. Pemerintah memberikan bantuan warga untuk rumah kategori rusak berat sebesar Rp50 juta, rusak sedang Rp25 juta, dan rusak ringan Rp10 juta.
Terkait penanganan darurat pascagempa, JK menyampaikan bahwa cara penanganan pemerintah sama dengan cara penanganan bencana nasional. Saat bencana Aceh, pemerintah pusat belum mampu dalam penanganan sehingga membutuhkan dukungan internasional.
Namun, saat ini pemerintah mampu untuk melakukan penanganan dan telah mengerahkan sumber daya kementerian/lembaga seperti Kementerian PUPR, Kesehatan, Sosial, Pendidikan dan BNPB.
2. Warga dilatih membangun rumah tahan gempa
Sementara, Menteri PUPR Basuki Hadimuljono mengatakan pihaknya telah melatih warga untuk cara pembangunan rumah tahan gempa. Pelatihan cara pembangunan membutuhkan waktu 1-2 hari, dan mulai hari ini memasuki masa rehabilitasi.
Kementerian PUPR melibatkan para mahasiswa dari perguruan tinggi dan TNI untuk mengawasi pembangunan rumah. Secara bersamaan Kementerian PUPR juga memperbaiki infrastruktur, pembangunan pasar dan sekolah.
3. Total rumah rusak mencapai 73.843 unit
Sejumlah 43 sekolah dari 500 lebih sekolah rusak sudah mulai pembangunan, sedangkan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan telah mendirikan tenda-tenda darurat untuk kegiatan belajar mengajar. Sementara, rumah yang terverifikasi mencapai 10 ribuan rumah.
Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) Willem Rampangilei mengatakan, pihaknya telah mendistribusikan bantuan dana rumah kepada 5 ribu keluarga. Hingga kini, Pos Komando Penanganan Darurat Bencana Lombok NTB 2018 mencatat total rumah rusak mencapai 73.843 unit.
